tirto.id - Komisioner Komnas HAM, Sandrayati Moniaga, mengemukakan masalah penyelenggara Pemilu 2019. Di antaranya hak untuk memilih bagi warga binaan permasyarakatan (WBP) dan pasien di rumah sakit.
"Ada cukup banyak warga binaan permasyarakatan yang tidak memiliki KTP," kata Sandrayati dalam konferensi pers di Komnas HAM, Jakarta Pusat, Kamis (18/4/2019).
Ia menilai, permasalahan pendataan penduduk bukan menjadi wewenang dari KPU. "Tapi ini bukan tanggung jawab KPU," ujar dia.
Selanjutnya, Sandrayati menyoroti masalah hak memilih bagi mereka yang menjadi pasien di rumah sakit. "Kedua, rumah sakit. Ini kita masih perlu perbaiki," kata dia.
Sandrayati melihat memang sudah mulai ada kemajuan, seperti di RSUP Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat yang menyediakan TPS bagi pasien yang rawat inap di sana.
"Di RSCM sudah ada TPS khusus, tapi di rumah sakit swasta belum ada," ujar Sandrayati.
Menurut Sandrayati, hal ini agar dapat dipertimbangkan ke depan, terutama bagi para pasien yang baru masuk rumah sakit 1-2 hari sebelum masa pencoblosan.
Komnas HAM, kata dia, mengapresiasi penyelenggara, kontestan, maupun masyarakat Indonesia dalam pelaksanaan Pemilu 2019.
Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, menilai Pemilu 2019 secara umum berjalan dengan baik dengan angka kekerasan kecil.
"Pemilu kita berjalan lancar, gak ada macem-macem," ujar Taufan.
Taufan pun berharap agar ke depannya tidak ada perbenturan akibat perbedaan pilihan politik lagi.
"Kita harus sama-sama menjaga agar proses pasca pemilihan ini berjalan dengan baik," kata dia.
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Zakki Amali
