Klarifikasi PWK dan Tikum soal Dana Pengadaan Kemenag

tirto.id - Data pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui portal LKPP/INAPROC untuk tahun anggaran 2023-2024 menjadi sorotan publik setelah mencantumkan sejumlah podcast populer dalam paket pengadaan jasa publikasi Kementerian Agama (Kemenag). Nama Podcast Warung Kopi (PWK), Titik Kumpul, Close The Door, hingga Agak Laen muncul dalam daftar tersebut dengan nilai paket ratusan juta rupiah.

Menanggapi polemik itu, manajemen PWK dan sejumlah personel Titik Kumpul memberikan klarifikasi. Manajemen PWK menyebut nilai pekerjaan yang menjadi bagian mereka sebesar Rp60 juta sebelum PPN. Sementara itu, Mamat Alkatiri menyatakan pihak Titik Kumpul menerima Rp100 juta dari pihak kedua. Abdur Arsyad kemudian menjelaskan lebih terperinci mengenai pembayaran yang diterima Tuah Kreasi dan pembagian dananya.

Awal Mula Polemik Pengadaan Podcast Kemenag

Polemik bermula setelah akun Instagram @pencerahans mengunggah data pengadaan Kementerian Agama melalui portal LKPP/INAPROC untuk periode 2023–2024. Dalam unggahan tersebut, sejumlah podcast populer tercantum dalam paket pengadaan jasa publikasi pemerintah.

Nama yang muncul antara lain Close The Door dan Podcast Warung Kopi (PWK) pada pengadaan 2023. Sementara itu, Agak Laen dan Titik Kumpul tercatat dalam paket pengadaan tahun 2024.

Berdasarkan data yang beredar, paket pengadaan PWK pada 2023 tercatat senilai Rp249.750.000. Paket tersebut berada di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, dengan PT Weharima Ristuina sebagai penyedia jasa.

Adapun paket yang mencantumkan Titik Kumpul pada 2024 tercatat senilai Rp227.550.000. Paket tersebut berkaitan dengan pengadaan di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, dengan PT Punai Raya Multimedia sebagai penyedia jasa.

Angka tersebut merupakan nilai yang tercantum dalam data paket pengadaan. Nilainya tidak serta-merta menunjukkan jumlah honorarium yang diterima pengisi acara atau pihak yang mengerjakan konten.

Klarifikasi PWK: Nilai Pekerjaan Rp60 Juta

Manajemen Podcast Warung Kopi menyampaikan klarifikasi melalui akun Instagram @hascreativeid pada 12 November 2026. Dalam pernyataannya, PWK menjelaskan bahwa mereka pernah menerima pekerjaan yang berkaitan dengan program OTW Kemandirian Pesantren pada 2023.

Program tersebut merupakan kegiatan sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai kemandirian ekonomi pondok pesantren di Indonesia. Materinya dikemas dalam bentuk tayangan dokumenter yang disiarkan melalui televisi dan media digital.

Manajemen PWK menyatakan pekerjaan tersebut tidak diterima secara langsung dari Kementerian Agama. Mereka mengaku memperoleh pekerjaan melalui pihak kedua yang bertindak sebagai pemberi pekerjaan.

Ruang lingkup pekerjaan atau Scope of Work (SOW) disepakati bersama pihak kedua tersebut. Menurut manajemen, pembayaran atas pekerjaan yang dilaksanakan juga diterima dari pihak yang sama.

Dalam klarifikasinya, manajemen PWK menyebut nilai pekerjaan yang menjadi bagian mereka sebesar Rp60 juta, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Nominal tersebut, menurut mereka, merupakan nilai pekerjaan berdasarkan ruang lingkup yang telah disepakati dengan pihak kedua.

Manajemen PWK juga menegaskan bahwa angka Rp249,75 juta yang tercantum dalam data pengadaan bukanlah jumlah pembayaran yang mereka terima. Mereka menyatakan keterlibatannya terbatas pada pekerjaan sesuai ruang lingkup, ketentuan, dan tanggung jawab yang disepakati.

PWK turut menjelaskan bahwa mereka tidak memiliki kewenangan atas keseluruhan program, pengelolaan anggaran secara menyeluruh, maupun keputusan lain di luar pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

Mamat Alkatiri Klarifikasi Pembayaran Titik Kumpul

Selain PWK, Titik Kumpul juga memberikan penjelasan mengenai paket pengadaan Kemenag yang mencantumkan nama mereka. Salah satu personelnya, Mamat Alkatiri, menyampaikan klarifikasi melalui kolom komentar di unggahan yang membahas data pengadaan podcast.

Mamat menyebut pekerjaan Titik Kumpul berkaitan dengan program sosialisasi kemandirian pesantren. Menurut dia, sosialisasi tersebut tidak hanya dilakukan melalui podcast, tetapi juga melibatkan media televisi.

Ia menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut dilakukan melalui pihak ketiga. Mamat kemudian menyebut pihak Titik Kumpul menerima Rp100 juta, bukan Rp227,55 juta seperti nilai yang tercantum dalam data pengadaan.

Dalam komentarnya, Mamat juga menyebut setelah dikurangi biaya produksi dan kebutuhan lainnya, masing-masing pihak yang terlibat menerima Rp10 juta. Ia menegaskan bahwa penjelasan tersebut khusus mengenai Titik Kumpul dan tidak mewakili podcast lain.

Abdur Arsyad Rinci Alur Pembayaran Titik Kumpul

Penjelasan mengenai pembayaran Titik Kumpul juga disampaikan oleh Abdur Arsyad. Ia membenarkan bahwa podcast tersebut pernah membantu Kemenag menyosialisasikan program kemandirian pesantren.

Abdur menjelaskan bahwa Titik Kumpul tidak menerima pekerjaan secara langsung dari Kemenag. Menurut dia, timnya bekerja melalui pihak kedua yang sebelumnya memperoleh pekerjaan dari pemerintah.

Abdur juga memperlihatkan bukti pembayaran sekitar Rp100,5 juta yang diterima Tuah Kreasi. Ia menyebut nilai kesepakatan dengan pihak kedua sekitar Rp100 juta, kemudian dipotong biaya manajemen sebesar 40 persen sehingga tersisa sekitar Rp60 juta.

Dari jumlah tersebut, masih ada pengurangan biaya produksi sekitar Rp10 juta. Sisa dana sekitar Rp50 juta kemudian dibagi kepada lima pihak, masing-masing sekitar Rp10 juta.

Pihak yang disebut menerima pembagian tersebut adalah Abdur Arsyad, Praz Teguh, Mamat Alkatiri, Arie Kriting, dan Tuah Kreasi.

Abdur mengatakan pihaknya tidak mengikuti tender pemerintah secara langsung. Ia juga mengaku tidak memahami perbedaan antara nilai paket pengadaan Rp227,55 juta yang tercantum dalam data pemerintah dan pembayaran yang diterima Tuah Kreasi dari pihak kedua.

Dengan demikian, klarifikasi PWK dan personel Titik Kumpul menjelaskan perbedaan antara nilai paket pengadaan yang tercantum dalam data pemerintah dan pembayaran yang mereka terima melalui pihak perantara. Namun, rincian keseluruhan proses pengadaan dan aliran anggaran tetap perlu dilihat berdasarkan dokumen kontrak serta keterangan pihak-pihak terkait.