tirto.id - Sejumlah lembaga sipil di Indonesia berkumpul di kantor Komnas HAM RI untuk mendorong terselenggaranya Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 secara damai. Hari pencoblosan pemilu berlangsung, Rabu (17/4/2019).
Lembaga ini mulai dari Komnas HAM, Komnas Perempuan, YLBHI, kelompok penyandang disabilitas, hingga Amnesty Internasional Indonesia.
"Semua pihak dan kelompok agar menghargai pilihan politik segenap warga negara, tidak menghalangi warga megara menuju TPS untuk menggunakan hak pilihnya," kata Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik, mewakili lembaga sipil yang hadir dalam deklarasi pemilu damai, di gedung Komnas HAM, Jakarta Pusat, Jumat (12/4/2019).
"Maupun tidak menghalangi warga megara yang tidak mau menggunakan hak pilihnya," tambah dia.
Taufan meminta peserta pemilu dan masyarakat untuk memberikan ruang dan kesempatan kepada penyelenggara Pemilu 2019 bekerja secara profesional, cermat, dan transparan.
"Bagi pihak-pihak yang keberatan dengan proses dan hasil pemilu selayaknya menggunakan mekanisme konstitusional yang telah tersedia sesuai UU yang berlaku," kata dia.
Taufan menjelaskan, perbedaan sikap dan pilihan politik dalam pemilu adalah hal yang wajar dalam sistem demokrasi.
"Semua pihak agar menahan diri dan mencegah terjadinya aksi-aksi provokasi yang mengarah pada pengerahan massa dan tindak kekerasan," kata Taufan.
Oleh karena itu, ujar Taufan, semua pimpinan parpol dan para kontenstan Pilpres dan Pileg memiliki kewajiban moral untuk mengimbau pendukung dan simpatisannya menghargai proses demokrasi. Selain itu, menghindari kegiatan dan perilaku yang bisa memicu kekerasan.
"Semua pihak, agar mencegah penyebaran hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian demi kesuksesan pemilu dan persatuan bangsa," kata dia.
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Zakki Amali
