tirto.id - Peneliti senior Indonesia di Human Rights Watch (HRW), Andreas Harsono, meminta akses wartawan mana pun ke Papua dibuka agar dapat memantau jalannya Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
"Rekomendasi paling sederhana itu, buka [akses] Papua terhadap wartawan luar," kata Andreas kepada reporter Tirto saat dihubungi pada Jumat (12/4/2019).
Saat ini, jelas Andreas, akses wartawan untuk ke Papua, terlebih wilayah-wilayah konfliknya seperti Nduga, sangat sulit diakses. Akhirnya, sulit untuk mendapatkan informasi yang independen.
"[Perlu dibukanya Papua] agar informasi bisa diakses secara independen," ujar Andreas. "Saat ini gak bisa, itu gak bener," tambahnya.
Andreas juga menegaskan bahwa selain dari perlunya transparansi, juga sebagai bentuk pemberlakuan hukum yang sama antara masyarakat Papua dengan masyarakat Indonesia yang lainnya. "Jangan dibedakan," tegas Andreas.
"Wartawan asing boleh masuk ke Bali, Lombok, Semarang, tapi gak boleh masuk ke Papua. Kenapa gak boleh?" tanya Andreas.
Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Abdul Manan, pun menyampaikan bahwa memang masih sulit bagi sejumlah wartawan untuk mengakses informasi terkait Papua, sehingga banyak permasalahan dan informasi tentang Papua, yang tidak sampai pada publik.
“Praktiknya, sumber yang dicari adalah sumber yang paling mudah ditelepon, yakni aparat keamanan,” kata Abdul dalam diskusi di kawasan Jakarta Pusat, pada Kamis (14/2/2019).
Lebih jauh lagi, jarang ada peliputan ke lokasi kejadian dan tidak menggunakan warga sipil di Papua sebagai narasumber. Sejumlah permasalahan tersebut akhirnya hanya memberikan informasi dari perspektif aparat, dan mengabaikan perspektif lainnya.
“[Permasalahan] akses ini akhirnya sangat memengaruhi media, dan akhirnya memengaruhi publik,” kata Abdul.
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Maya Saputri
