tirto.id - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk meningkatkan pengawasan di 15 daerah rawan, terutama Papua, jelang pelaksanaan pencoblosan Pemilu 2019.
Hal itu karena, berdasar Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2019 yang dirilis Bawaslu, terdapat 15 provinsi yang paling rawan. Di antara 15 provinsi itu, skor IPK Papua tertinggi.
"DPR Mendorong Badan Pengawas Pemilu meningkatkan pengawasan menjelang pelaksanaan dan ketika pelaksanaan Pemilu 2019, terutama di 15 daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi," kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (9/4/2019).
Menurut dia, peningkatan pengawasan perlu dilakukan untuk memastikan Pemilu 2019 dapat berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil (Luber Jurdil).
Bamsoet juga meminta Kepolisian untuk menyiagakan aparatnya dalam mengawasi dan menjaga daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi dalam Pemilu 2019. Tujuannya agar keamanan di daerah-daerah tersebut dapat terjaga dengan baik.
Selain itu, dia mengimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan semua anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan petugas Tempat Pemungutan Suara (TPS) memiliki integritas tinggi dalam mengawal pelaksanaan Pemilu 2019.
"Sehingga tidak mudah terprovokasi maupun terhasut oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata dia.
IKP 2019 yang dirilis Bawaslu pada Selasa kemarin menunjukkan, untuk skala nasional, tingkat kerawanan masih dalam kategori sedang, yakni 49,63. Akan tetapi, skor kerawanan di belasan provinsi masih ada yang di atas level nasional.
"Pada skala provinsi, Papua adalah provinsi dengan skor IKP paling tinggi dengan skor 55,08 yang tersebar di 29 kabupaten/kota," kata Anggota Bawaslu, Mochammad Afifuddin, di kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (9/4/2019).
Selain Papua, skor belasan provinsi lain yang berada di atas rerata nasional adalah Aceh (50,27), Sumatera Barat (51,72), Kepulauan Riau (50,12), Jambi (50,17), Bengkulu (50,37), Banten (51,25), Jawa Barat (52,11), dan Jawa Tengah (51,14).
Kemudian, Daerah Istimewa Yogyakarta (52,67), Kalimantan Utara (50,52), Kalimantan Timur (49,69), NTT (50,76), Sulawesi Utara (49,64), Sulawesi Tengah (49,76), dan Sulawesi Selatan (50,84).
Bawaslu juga mengidentifikasi, terdapat delapan kabupaten dan kota dengan skor IKP jauh di atas rerata nasional.
Delapan daerah itu ialah Kabupaten Jayapura di Papua (80,21), Kabupaten Lembata di NTT (72,04), Kabupaten Mamberamo Raya di Papua (69,66), dan Kota Solok di Sumatera Barat (68,59).
Selain itu, Kabupaten Intan Jaya di Papua (68,52), Kabupaten Bogor di Jawa Barat (67,64), Kabupaten Tolikara di Papua (67,44), dan Kabupaten Nduga di Papua (66,88).
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Addi M Idhom
