tirto.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyebut Jawa Tengah salah satu titik rawan konflik pada perhelatan Pilkada Serentak 2024. Pasalnya, di daerah ini mempertemukan dua purnawirawan jenderal, yakni Andika Perkasa yang diusung PDIP melawan Ahmad Luthfi yang disolong parpol yang tergabung dalam KIM Plus.
Andika berpasangan dengan Hendar Prihadi atau Hendi dengan nomor urut 1, sementara Ahmad Luthfi berpasangan dengan Taj Yasin –mantan wakil gubernur Jateng--, dengan nomor urut 2.
Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, mengakui adanya persaingan sengit antara kedua pasangan calon tersebut yang berpotensi memicu konflik di Jawa Tengah.
“Kalau beberapa pihak sebagaimana rakor terakhir kemarin, ada kerawanan yang berkaitan dengan persaingan kandidat yang sangat ketat, misalnya Jawa Tengah dianggap meriah,” kata Afifuddin di Hotel Golden Tulip, Kota Batu, Jawa Timur, Sabtu (9/11/2024).
Dia juga menyebut kerawanan dari sisi teritori di Papua. Apalagi, kata dia, daerah otonomi baru seperti Papua Tengah, Papua Selatan, Papua Induk, Papua Barat Daya, Papua Barat, serta Papua Pegunungan. Oleh karena itu, kata Afifuddin, pihaknya akan memperketat pengamanan dengan berkoordinasi dengan pihak keamanan di titik-titik rawan konflik tersebut.
“Ini juga diidentifikasi daerah yang biasanya secara keamanan juga ada tantangan. Kami sudah mengatasi daerah-daerah tersebut,” ucap Afifuddin.
Afifuddin berkata, lembaganya intensif berkoordinasi dengan jajaran kepolisian hingga TNI. Pelibatan pihak keamanan juga untuk memastikan distribusi logistik tiba di tempat pemungutan suara (TPS) dengan aman.
Afifuddin mengatakan, secara umum distribusi logistik Pilkada Serentak 2024 sudah di atas 99 persen. Namun, ada beberapa titik saja logistik masih dalam proses distribusi. Ia menjamin logistik pilkada terdistribusi 100 persen saat proses pemungutan suara berlangsung pada 27 November 2024.
"Insyaallah hari H akan beres semua," tutur Afifuddin.
Di sisi lain, Afifuddin berkata emang membutuhkan usaha yang lebih menjangkau daerah yang terjauh ihwal pendistribusian logistik. Oleh karena itu, KPU mengantisipasinya dengan mencetak surat suara lebih awal ketimbang daerah lainnya.
“Kemarin ada daerah yang katakanlah, Papua Tengah, itu sudah 100 persen dicetak," kata Afifuddin.
Pada Mei 2024, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, mengingatkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2024 akan memunculkan tingkatkan kerawanan yang lebih tinggi dibandingkan Pilpres 2024. Agus juga menilai pilkada lebih kompleks karena banyak yang terlibat.
TNI sudah memetakan untuk persiapan Pilkada 2024. Ada sekitar 545 daerah yang akan melaksanakan pilkada yang terdiri atas 37 provinsi, 415 kabupaten dan 33 kota. Mereka mencatat ada 15 provinsi dengan status kerawanan tinggi.
Kerawanan tersebut beragam mulai potensi konflik paslon, bentrok pendukung hingga bentrok senjata seperti di Papua. Sementara itu, sekitar 6 provinsi berstatus sedang seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Bali, NTB, NTT dan Sulawesi Selatan.
Peta konflik bisa semakin kompleks jika ada pemilu yang menggunakan pendekatan politik identitas. Hal tersebut berpotensi memicu pemecahan secara horizontal, apalagi di berbagai kerawanan dimanfaatkan oleh pihak ketiga.
Penulis: Fransiskus Adryanto Pratama
Editor: Abdul Aziz
