tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan Papua masih menjadi salah satu daerah yang rawan mengalami masalah saat Pemilu 2019 berlangsung.
Menurut Tjahjo, kerawanan masalah saat pelaksanaan pemilu di Papua dipicu oleh kondisi geografis di daerah itu dan masih berlakunya sistem noken.
"Area rawan masih Papua, karena Papua masih menggunakan sistem noken, [dan] kondisi geografis," ujar Tjahjo di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Senin (25/2/2019).
Penerapan sistem noken dalam pemilihan di Papua telah disahkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 47/81/PHPU.A/VII/2009.
Sistem noken diterapkan dalam 2 mekanisme. Pertama, surat suara diletakkan di tas noken, bukan di kotak suara. Sementara yang kedua, sistem noken diterapkan dalam bentuk kepala suku memilih untuk dan atas nama warga pemilik hak pilih yang merupakan anggota sukunya.
Menurut Tjahjo, kerawanan utama pada Pemilu 2019 ada pada tahap penghitungan suara. Oleh karena itu, menurut dia, panitia pemungutan suara di Papua harus teliti dan menghitung secara detail surat suara yang terkumpul.
"Apalagi dibutuhkan 11 menit rata-rata per-orang. Kemudian per TPS [Tempat Pemungutan Suara] apa bisa selesai pada pukul 23.00 WIB sampai 24.00 WIB. Itu saya rasa kunci untuk menghitung suara," kata Tjahjo.
Dia pun mengimbau pemda-pemda di Papua gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat mengenai cara menggunakan hak pilihnya pada 17 April 2019.
"Melakukan sosialisasi agar sadar menggunakan hak pilihnya secara demokratis, dengan sistem apa pun. Termasuk sistem noken yang demokratis," ucap Tjahjo.
Sosialisasi mengenai Pemilu 2019 ke masyarakat, kata Tjahjo, juga penting guna meminimalisir angka pemilih golongan putih (golput).
"Agar masyarakat sadar dan masyarakat dilindungi hak-hak konstitusionalnya untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik," ujar Tjahjo.
Penulis: Riyan Setiawan
Editor: Addi M Idhom
