tirto.id - Juru Bicara Front Rakyat Indonesia West Papua (FRI-WP) Surya Anta mempertanyakan Pemilihan Umum yang akan tetap diselenggarakan di Papua, khususnya Nduga, saat keadaan sedang tidak kondusif, serta masyarakat tidak merasa aman.
"Di mana orang mau mencoblos jika dalam keadaan ketakutan dan penuh represi? Itu ada delapan distrik mereka menyebar ke beberapa kabupaten lain," kata Surya saat ditemui di LBH Jakarta, Jakarta Pusat, pada Jumat (12/4/2019).
Dampak kasus pembunuhan karyawan proyek Trans Papua di Nduga, 2 Desember 2018, masih dirasakan warga sampai sekarang. Surya mengisahkan bagaimana hingga saat ini, masyarakat Nduga banyak yang terpencar dari kawasannya.
Sejak kejadian tersebut, beberapa dari mereka memang melarikan diri dari Nduga ke hutan. Komnas HAM pun telah mengkategorikan kejadian tersebut sebagai pelanggaran HAM. Namun, hingga saat ini, akses baik untuk Komnas HAM, ataupun pihak luar, sulit ke Nduga.
"Akibatnya, apakah prinsip dari Pemilu, selain dari jujur [dan], adil, tapi kan juga ada bebas dari ancaman toh, bebas dari tekanan," kata Surya.
"Bagaimana orang bisa memilih jika tidak lepas dari tekanan?" tanyanya.
Surya pun menjelaskan bahwa sebagian dari masyarakat Papua, khususnya mereka yang memperjuangkan sejumlah haknya, memilih untuk memboikot Pemilu.
"Itu posisi secara umum gerakan-gerakan di Papua adalah memboikot Pemilu," ungkap Surya.
Pemboikotannya bentuknya cukup beragam. Surya mengatakan ada gerakan yang memang menolak dan memboikot Pemilu secara keseluruhan, ada yang hanya melakukan boikot terhadap Pemilihan Presiden (Pilpres).
Penulis: Fadiyah Alaidrus
Editor: Maya Saputri
