Komnas HAM Tantang Jokowi Buktikan Tidak Punya Beban Masa Lalu

Menurut Anam, kasus HAM yang perlu diselesaikan adalah kasus hak asasi manusia di Aceh dan Papua.

Terbit 10 May 2019 20:48 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Muhammad Choirul Anam. FOTO/komnasham.go.id

tirto.id - Komnas HAM merespons pernyataan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo yang mengatakan dirinya tidak memiliki beban kasus HAM masa lalu.

Komisioner Komnas HAM Chairul Anam meminta Jokowi untuk membuktikan ucapannya itu. Di sisi lain, Anam juga menantang Jokowi menyelesaikan kasus HAM masa lalu.

"Buktikan kalau dia tidak punya beban masa lalu dengan menyelesaikan masalah pelanggaran HAM berat, karena ini momentumnya," kata Anam di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (10/5/2019).

Menurut Anam, kasus HAM yang perlu diselesaikan adalah kasus hak asasi manusia di Aceh dan Papua. Kemudian, ada sejumlah kasus pelanggaran HAM yang digunakan kepentingan Pemilu 2019. Menurut Anam, hal tersebut bisa menjadi prioritas dalam periode kedua.

"Kalau Pak Jokowi merasa periode berikutnya 'saya enggak ada beban politik', kami harap, korban berharap, komunitas HAM berharap prioritas utama adalah salah satunya pengungkapan kasus pelanggaran HAM berat," Kata Anam.

Anam mengaku, periode pertama Presiden Jokowi masih belum optimal dalam penegakan HAM. Komnas HAM memang sempat bertemu Jokowi untuk membahas penanganan kasus HAM masa lalu pada tahun 2018.

Kala itu, Jokowi berjanji untuk menyelesaikan kasus HAM masa lalu. Namun, Jaksa Agung Prasetyo tidak merespons perintah Jokowi untuk menyelesaikannya.

"Ketika dia men-declare enggak ada beban ke depan ini, ya selesaikan ini, gimana caranya, ganti Jaksa Agung,” kata dia.

Menurut Anam, jika memang Jokowi berkomitmen dalam penyelesaian HAM masa lalu, salah satu bentuk konkret adalah mengganti Jaksa Agung atau menteri yang pro HAM.

“Pilih Jaksa Agung yang komitmen bela hak asasi manusia. pilih menteri-menteri yang punya komitmen ke HAM, sehingga Pak Jokowi akan tercatat sebagai presiden nemiliki legacy yang terkait pelanggaran HAM berat," lanjut Anam.

"11 kasus macet semua, enggak bisa terus menerus jadi sejarah buruk bangsa Indonesia. Siapa pun presidennya yang bisa tuntaskan itu akan tercatat dalam tinta emas sejarah Indonesia," tutur Anam.