tirto.id - Komnas HAM menilai dua capres yang mengikuti debat keempat, Sabtu (30/3/2019) lalu, belum membahas akar persoalan demokrasi.
Dalam debat keempat, kedua capres, Joko Widodo dan Prabowo Subianto membahas persoalan Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, serta Hubungan Internasional di Indonesia.
Wakil Ketua Komnas HAM Hairansyah mengapresiasi kedua pasangan calon menjadikan ideologi Pancasila sebagai jalan perjuangan dalam berkonstitusi dan tujuan bernegara.
Namun, ia mengkritik pelaksanaan kedua paslon, baik Jokowi maupun Prabowo tidak menonjolkan masalah tata kelola pemerintahan demokratis secara jelas.
"Kedua pasangan calon justru belum melihat akar persoalan dalam mewujudkan negara demokrasi yang menjunjung tinggi hak asasi manusia mengenai relasi sipil dan militer," kata Hairansyah di kantor Kombas HAM, Jakarta, Senin (1/4/2019).
Menurut Hairansyah, kedua paslon tidak membahas kontrol sipil masyarakat untuk menghindari dwifungsi militer, profesionalisme militer, menempatkan militer di bawah otoritas sipil, hingga meminimalkan intervensi militer dalam politik. Kedua capres, ujar dia, juga tak menyinggung TNI bekerja sama dengan instansi sipil.
Hairansyah justru menilai kedua capres justru terjebak penguatan pertahanan, sehingga belum memikirkan masalah ancaman HAM dengan pembentukan komando baru yang berpotensi bergesekan dengan sipil.
Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik juga menyoroti masalah penerapan HAM dalam pemerintahan.
"Kita mendengar dari kedua calon bicara bagaimana pemerintahan yang mereka bayangkan adalah pemerintahan yang kuat efektif, tapi sama sekali tidak menyinggung soal bagaimana prinsip HAM yang mereka jalankan. Di dalam ide mereka mengenai pemerintahan yang kuat dan efektif itu tidak terlalu terlihat kemarin," kata Taufan.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Zakki Amali
