Indeks Kekerasan Seksual

DPR RI menarik RUU PKS dari Prolegnas Prioritas 2020. Berapa jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dalam beberapa tahun terakhir?

Polda Lampung menggelar perkara dugaan pelecehan seksual yang dilakukan DA terhadap anak berinisial NV.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung Chandra Muliawan mengatakan berdasar penuturan korban pelecehan seksual, NV (14), bocah itu diancam oleh pelaku.

Pelecehan yang dilakukan Kepala P2TP2A Lampung Timur terhadap bocah perempuan menjadi bukti lemahnya seleksi pimpinan lembaga sekaligus memperkuat urgensi RUU PKS.

Felix Nesi memprotes institusi gereja Katolik membiarkan kasus kekerasan seksual. Meluapkan emosinya dengan merusak jendela rumah pastoran.

Revisi UU KPK sulit, Revisi UU Pemilu juga sulit, begitu pula RUU Penyadapan. Tapi ketiganya berbeda nasib dengan RUU PKS.

Alasan DPR mengeluarkan RUU PKS dari Prolegnas sepele dan mengada-ada. Ini menunjukkan apa sesungguhnya prioritas mereka: melayani oligarki.

Bahrul Fuad menyesalkan dalih Komisi VIII menarik RUU PKS karena pembahasan yang sulit.

Komisi VIII DPR RI mengusulkan pencabutan RUU PKS dari daftar Prolegnas Prioritas 2020.

Untuk dapat melindungi diri dari tindak kejahatan seksual, tidak ada salahnya mempelajari gerakan bela diri.

NF, pelaku pembunuhan bocah 6 tahun, ternyata korban kekerasan seksual dan tengah hamil. Hakim diminta mempertimbangkan fakta ini saat pengadilan nanti.

"Pasti orang-orang lebih percaya dia walaupun dia cuma sekali bilang 'tidak' dan saya menceritakan kasus saya berkali-kali."

Modus kekerasan seksual IM beragam mulai dari video call sex hingga pemerkosaan yang terjadi pada 2016-2020.

Ini kisah pilu Rara, remaja yang diperkosa tetangganya berusia 70 tahun.

Pengunduran diri Paus Benediktus XVI adalah untuk pertama kalinya setelah 600 tahun. Alasan mundurnya tak pernah betul-betul terjawab sampai kini.

"Kartu merah bagi ketiga perbuatan tersebut," kata Mendikbud Nadiem soal banyaknya intoleransi, kekerasan seksual dan perundungan di lingkungan pendidikan.

Nadiem bicara masalah pendidikan saat ini yakni tak jauh dari soal intoleransi, kekerasan seksual, dan perundungan.

"Bisa saja bikin pedoman di tingkat pusat untuk menangani kekerasan seksual, tapi kalau tak ada konsekuensi bagi pelaku, apa gunanya?" kata Nadiem.

Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi menilai RUU Ketahanan Keluarga ini justru melanggengkan bentuk ketidakadilan gender.

RUU Ketahanan Keluarga bermasalah karena mereka mendiskriminasi kelompok LGBT.