Indeks Kejaksaan Agung Ri

Mahkamah Agung memvonis bebas Fakhri Hilmi dalam perkara korupsi Jiwasraya yang merugikan keuangan negara senilai Rp16,807 triliun.

Berdasarkan putusan Dewas, Jaksa KPK terbukti berselingkuh dan berzina dengan rekan pegawai sehingga dijatuhi sanksi etik.

Eks Direktur Utama PT Asuransi Jiwa Taspen berinisial MS menjadi tersangka korupsi dana investasi di perusahaan tersebut.

Syarat penghentian penuntutan dengan pendekatan restoratif adalah perdamaian antara pelaku dan korban.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan (SKP2) untuk tersangka Nurhayati.

Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis Heru Hidayat dengan pidana penjara nihil dan kewajiban membayar uang pengganti senilai Rp12,64 triliun.

Kejagung berkoordinasi dengan BPKP terkait audit investigasi kerugian keuangan negara dalam penyewaan pesawat oleh PT Garuda Indonesia.

Menurut Jaksa Agung, saat ini tengah dibahas apakah perkara tersebut benar tindak pidana korupsi atau ada kelalaian bisnis atau kemungkinan risiko bisnis.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra memastikan pihaknya akan mendukung penuh penyelidikan terkait korupsi pengadaan pesawat ATR.

Sunarta menggantikan Setia Untung Arimuladi yang memasuki masa pensiun per 1 Januari 2022.

Seorang jaksa di Kejaksaan Tinggi NTT ditangkap atas dugaan melakukan perbuatan tercela.

Taufik Basari sebut tindak lanjut hasil penyelidikan Komnas HAM atas pelanggaran HAM berat masa lalu tidak perlu menunggu keputusan DPR.

Kejaksaag Agung mencatat dari 16 kendaraan yang dilelang, baru 11 unit yang terjual terdiri dari 10 mobil dan satu sepeda motor.

Terdakwa Valencya dituntut satu tahun penjara karena memarahi suami yang mabuk.

Polda Metro Jaya melimpahkan barang bukti dan tersangka kasus dugaan tindak pidana terorisme Munarman kepada Kejaksaan Agung.

Tanah seluas 26.765 meter persegi disita dari Teddy Tjokrosaputro, Presiden Direktur PT Rimo Internasional Lestari Tbk.

Pasal yang dipakai penyidik untuk menjerat Alex Noerdin dinilai sudah tepat. Jangan sampai hujatan publik bisa meringankan vonis seperti kasus Juliari.

Keengganan jaksa ajukan kasasi atas vonis banding Pinangki Sirna Malasari membuat publik bertanya-tanya. Ada apa dengan JPU?

Kejaksaan Agung berlakukan WFO 25 persen jika ada pelayanan publik yang tak bisa ditunda dan pelarangan sementara cuti bagi pegawai selama PPKM darurat.

KPK belum memperoleh dokumen perkara Djoko Tjandra meski sudah dua kali meminta kepada Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung.