Indeks Kasus Korupsi E-ktp

Hak angket DPR terhadap KPK dinilai merupakan tindakan mendukung korupsi.

Agun memaparkan, meskipun pada Selasa (11/7) dirinya dijadwalkan memimpin rapat di DPR, namun dirinya tetap akan hadir dalam pemanggilan KPK.

KPK hingga Rabu (5/7) telah memeriksa berbagai saksi antara lain: Yasonna Laoly, Ganjar Pranowo, Olly Dondokambey, Abdul Malik Haramain dan Arif Wibowo.

KPK memeriksa mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie sebagai saksi untuk tersangka Andi Narogong (Andi Agustinus) dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi e-KTP.

Ganjar Pranowo mengaku pasrah setelah namanya masuk dalam lembar tuntutan terdakwa kasus korupsi e-KTP mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri Irman dan Pejabat Pembuat Komitmen proyek e-KTP Sugiharto.

"Adapun mengenai aliran uang kepada Gamawan Fauzi sejumlah 4,5 juta dolar AS selain dibuktikan berdasarkan keterangan saksi M Nazaruddin juga didukung dengan keterangan Diah Anggraini," kata JPU KPK.

Nama Setya Novanto kembali disebut dalam surat tuntutan perkara dugaan tindak pidana korupsi e-KTP dengan terdakwa Irman dan Sugiharto.

Jaksa KPK juga meminta hakim mewajibkan keduanya membayar uang pengganti sesuai dengan uang yang mereka terima.

Mantan Ketua DPR RI Ade Komarudin tidak memenuhi panggilan KPK sebagai saksi atas tersangka Andi Narogong di kasus korupsi e-KTP.

KPK memeriksa orang tua dari Miryam S Haryani terkait indikasi aliran dana korupsi E-KTP kepada Miryam.

"Pansus Angket KPK ini tak hanya melawan proses yang sedang ditempuh KPK semata, tetapi juga melawan sikap mayoritas warga negara yang menginginkan adanya titik terang soal tangan-tangan penikmat uang haram e-KTP," kata Lucius.

Menurut Eddy Pansus akan memanggil komisioner dan petinggi KPK beserta para ahli untuk mengungkap tuduhan adanya tekanan dari enam orang anggota DPR-RI Komisi III dalam keterangan politisi Hanura Miryam S. Haryani.

Saksi di persidangan e-KTP ke-14 menyebutkan salah satu anggota konsorsium PNRI, PT Sandipala Arthaputra meraup untung Rp140 miliar dari pengadaan 51 juta keping smart card e-KTP. 

Hotma mengaku telah mengembalikan honor sebesar 400 ribu dan Rp 150 juta  ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mantan Direktur Utama Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) Isnu Edhi Wijaya bersaksi tentang bagaimana proyek yang dimenangkan PNRI ini pernah tak mencapai target dalam sidang korupsi e-KTP ke-12 hari ini.

KPK dijadwalkan memeriksa Andi Narogong terkait kasus yang melibatkan tersangka Miryam karena memberikan keterangan tidak benar dalam sidang e-KTP.

KPK masih memeriksa Miryam S. Haryani. Komisi antirasuah ini tak terburu-buru menahannya.

Anggota tim kuasa hukum politisi Partai Hanura Miryam S Haryani mengaku tidak tahu bahwa polisi sudah menangkap kliennya pada Senin dini hari.

Hak angket anggota DPR yang digulirkan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dituding sarat konflik kepentingan.

KPK tegaskan tak akan berikan rekaman Miryam yang diminta Komisi III DPR RI.