Indeks Kasus Korupsi E-ktp

Proses ekstradisi Paulus Tannos terkait kasus korupsi e-KTP akan memasuki sidang lanjutan pada 7 Agustus 2025. Simak kasusnya dan total kerugian negara.

Dokumen tambahan terkait ekstradisi Paulus Tannos akan dikirimkan ke otoritas Singapura pada 30 April 2025.

KPK bersama lembaga dan kementerian lainnya harus bergerak dengan cepat dalam usaha memulangkan Paulus Tannos ke Indonesia.

Menteri Hukum, Supratman, mengaku tak menemui kendala dalam proses pemulangan buron KPK, Paulus Tannos.

KPK belum bisa menemui buron kasus korupsi e-KTP, Paulus Tannos, yang ditahan otoritas Singapura usai ditangkap untuk proses ekstradisi ke Indonesia.

Pemerintah menargetkan berkas pemulangan Paulus Tannos rampung paling lambat 3 Maret 2025 sehingga bisa segera diekstradisi dari Singapura.

Penahanan sementara buron KPK dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP, Paulus Tannos, disebut sesuai dengan perjanjian ekstradisi Indonesia-Singapura.

Untuk membawa Paulus Tannos ke Indonesia, KPK membutuhkan sejumlah dokumen dari Kejaksaan Agung dan Polri.

Agun Gunandjar mengungkapkan dirinya diperiksa untuk dua tersangka baru dalam korupsi E-KTP, tapi KPK membantah.

Sekitar kurang lebih selama 6 jam ia dicecar oleh penyidik terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP.

Pada 2017, Jokowi menyampaikan kepada Setya Novanto yang kala itu menjabat Ketua DPR RI agar mengikuti proses hukum di KPK.

Eks Ketua KPK, Agus Rahardjo, menyebut Presiden Jokowi meminta kasus korupsi proyek e-KTP yang menjerat Setya Novanto dihentikan.

Ketua DPP PSI, Ariyo Bimmo, mengingatkan Agus Rahardjo bahwa tuduhan tanpa bukti bisa berujung fitnah.

Istana mengklaim tidak pernah ada pertemuan antara Presiden Jokowi dengan eks Ketua KPK Agus Rahardjo membahas penghentian kasus e-KTP.

Eks Direktur Utama Perum Percetakan Negara RI (PNRI) Isnu Edhi Wijaya merupakan pimpinan dari konsorsium pengadaan KTP elektornik.

Andi Narogong diperiksa sebagai saksi untuk Direktur Utama Pt Sandipala Arthaputra Paulus Tannos terkait dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik.

Mahkamah Agung belum menentukan jadwal sidang PK yang diajukan terpidana kasus korupsi e-KTP Setya Novanto.

Markus Nari menjalani pidana penjara selama 8 tahun dikurangi masa tahanan di Lapas Sukamiskin Bandung.

KPK mengajukan banding atas putusan terdakwa kasus korupsi proyek e-KTP Markus Nari yang divonis enam tahun penjara oleh hakim majelis di Pengadilan Tipikor.

Jaksa KPK juga menuntut Markus Nari membayar uang pengganti sebesar 900 ribu dolar AS.