Indeks Kasus Korupsi E-ktp

KPK memanggil Menkumham Yasonna Laoly untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP.

KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap Ketua Fraksi Partai Golkar Melchias Markus Mekeng pada kasus dugaan korupsi e-KTP, Rabu (8/5/2019).

Menurut Arsul, berkumpulnya napi koruptor, beberapa tokoh publik, dan pejabat tinggi di Lapas Sukamiskin bisa menjadi kekuatan para napi melakukan tekanan kepada pengelola Lapasnya.

Terpidana kasus korupsi E-KTP Setya Novanto disebut oleh Dirjen PAS Kemenkumham tidak melakukan plesiran, hanya pergi dari lapas tanpa pengawalan.

Pihak Kemenkumham masih mendalami motif Setya Novanto yang kedapatan pelesiran di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.

Mantan Menteri Keuangan Agus Martowardojo diperiksa dalam kasus korupsi pengadaan e-KTP dengan tersangka mantan anggota DPR RI Markus Nari, pada Jumat (17/5/2019).

Pimpinan KPK Jilid IV menyampaikan kritik tunggakan 18 perkara korupsi yang terancam kedaluwarsa menurut ICW. 

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan diperiksa KPK terkait kasus penyidikan baru korupsi KTP Elektronik hari ini.

KPK akan memeriksa Ketua Fraksi Partai Golkar Melchias Markus Mekeng dalam kasus dugaan korupsi KTP elektronik, hari ini.

KPK memanggil mantan Mendagri Gamawan Fauzi untuk diperiksa pada Rabu (8/5/2019) terkait dugaan korupsi dalam pengadaan KTP elektronik (e-KTP).

KPK akan melakukan pemeriksaan kepada mantan anggota Komisi II DPR RI Markus Nari dalam kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP, hari ini.

KPK mengagendakan pemeriksaan terhadap Direktur Pengendalian Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo Dwi Handoko, Jumat (26/4/2019).

Markus Nari telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi e-KTP pada Rabu (19/7/2017) silam.

KPK memanggil tersangka Markus Nari dalam kasus korupsi e-KTP yang merugikan negara lebih dari Rp2 triliun itu.

"Karena saya tidak dapat satu rupiah pun, saya hanya kurir dan perantara," kata Irvanto.

"Penuntut Umum berpendapat terdakwa 1 [Irvanto] tidak memenuhi kualifikasi sebagai justice collaborator," kata Jaksa Wawan Yunarwanto.

Setya Novanto meminta dikonfrontir dengan Andi Narogong dan Nazaruddin agar jaksa bisa mendapat informasi yang jelas mengenai penerimaan uang e-KTP.

Setya Novanto wajib membayar uang pengganti 7,3 juta dolar AS terkait kasus korupsi e-KTP.

"Iya, lagi ngobrol itu [perkara e-KTP]," ujar Setya Novanto.

"Tadi untuk IHP sudah selesai proses penyerahan tersangka dan berkas perkara dari penyidik ke penuntut umum [Tahap 2]," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah.