Indeks Kasus Korupsi E-ktp

KPK menetapkan Andi Narogong sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik.

Sidang lanjutan tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP elektronik (e-KTP) akan menghadirkan tujuh saksi dari unsur Kemendagri dan DPR yang dijadwalkan diperiksa pada Kamis (23/3/2017).

Permintaan KPK ini didasari adanya dua pelaporan yang diterima Mabes Polri dari mantan Ketua DPR Marzuki Alie dan mantan anggota Komisi II yang kini anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng.

Pukat UGM mengharapkan KPK transparan menangani kasus e-KTP. Salah satunya, dengan membeberkan nama 14 orang yang telah mengembalikan uang dalam kasus ini.

Nusron menjelaskan bahwa Setya Novanto baru diduga terlibat dalam kasus e-KTP, sehingga harus diuji secara hukum terlebih dahulu.

Pernyataan ARB dapat juga dimaknai bahwa sampai saat ini kader Partai Golkar masih solid mendukung penuh kepemimpinan Setya Novanto.

Terdakwa korupsi proyek e-KTP, Irman yang merupakan mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) membantah pernyataan mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraini terkait permintaan uang untuk mantan Mendagri Gamawan Fauzi.

Dalam persidangan e-KTP, Gamawan Fauzi sempat adu argumen atas informasi yang diberikan mantan Ketua Komisi II DPR Chaeruman Harahap. Perbedaan terjadi terkait keterangan perubahan sumber anggaran proyek e-KTP.

Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraini mengaku pernah menemui Setya Novanto di tahun 2010 bareng Irman, Sugiharto dan Andi Agustinus alias Andi Narogong. Pertemuan itu membahas rencana proyek e-KTP. 

Gamawan Fauzi membantah bahwa dirinya menerima uang dari kasus proyek e-KTP ini dan meminta semua pihak tidak melakukan fitnah kepada orang lain.

Fahri menuduh Agus terlibat sebagai calo proyek yang menyodorkan konsorsium swasta dalam proyek e-KTP. Mengingat jabatan Agus waktu itu adalah Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang memudahkannya untuk merekomendasi pihak konsorsium swasta dari koleganya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membeberkan lebih lanjut aliran dana proyek pengadaan KTP Elektronik (e-KTP) yang dialokasikan kepada partai politik tertentu pada proses persidangan.

Setelah mengadakan gelar perkara, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan akan mengumumkan tersangka baru kasus tindak pidana korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik (e-KTP).

Tjahjo Kumolo mengklaim bahwa Kemendagri telah bersikap kooperatif dengan KPK selama proses penyidikan.

Khatibul menjelaskan bahwa dirinya adalah salah satu anggota Komisi II DPR yang tidak setuju terhadap besaran anggaran e-KTP sebesar Rp 5,9 triliun serta anggaran tambahannya.

Hasto mengklaim bahwa PDIP telah melakukan klarifikasi dan akan memberikan sanksi tegas bagi yang terbukti bersalah. Klarifikasi tersebut dilakukan kepada Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, Menteri Menkumham Yassona Laoly, dan Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Arif Wibowo.

KPK meyakini kesaksian Imran dan Sugiharto, dua terdakwa dalam kasus korupsi e-KTP valid. Hal ini dibuktikan dengan keinginan keduanya untuk menjadi justice collaborator.

Pemenang Bung Hatta Award pun tersangkut, lagi-lagi Hambalang connection pun terbawa.

Pembacaan dakwaan di sidang perdana Korupsi e-KTP, Jaksa KPK menyimpulkan proyek pengadaan e-KTP terlalu mahal dan pengerjaannya tak sesuai target awal.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan memanggil 133 saksi di persidangan untuk membuktikan kasus korupsi dalam pengadaan KTP elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012.