Indeks Kasus Korupsi E-ktp

Anggota tim teknis e-KTP dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Tri Sampurno mengakui adanya pertemuan di Ruko Fatmawati milik Andi Narogong. Pertemuan ini menjadi awal terbentuknya Tim Fatmawati.

"Terakhir, saya sebagai Mendagri selama 2,5 tahun ini, saya mohon maaf, urusan selama saya menjabat 2,5 tahun belum tuntas-tuntas, yakni urusan e-KTP," kata Tjahjo

Ketiga orang yang diperiksa hari ini menjadi saksi untuk tersangka Miryam S Haryani, yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar dalam persidangan perkara tipikor e-KTP.

Terkait ketidakhadiran saksi kasus korupsi e-KTP Miryam S Haryani karena sakit, JPU KPK belum menerima salinan surat sakit Miryam dan tidak dijelaskan sakit yang diderita Miryam dalam surat tersebut.

Novel beserta dua penyidik KPK lain yaitu Ambarita Damanik dan M Irwan Santoso dijadwalkan akan dikonfrontasi dengan Miryam dalam sidang. Namun, sidang hari ini batal karena Miryam sakit.

Majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi menunda kelanjutan sidang kasus tindak pidana korupsi pengadaan pekerjaan KTP elektronik (e-KTP) karena anggota Komisi II DPR RI 2009-2014 Miryam S Haryani yang seharusnya menjadi saksi tidak dapat hadir karena sakit.

Pada sidang lanjutan tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP elektronik (e-KTP), JPU KPK menjadwalkan kehadiran tiga penyidik KPK yang akan dikonfrontasi dengan kesaksian mantan anggota Komisi II DPR RI, Miryam S Haryani, Senin (27/3/2017).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan kronologi penangkapan pengusaha bernama Andi Agustinus alias Andi Narogong yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

KPK menetapkan Andi Narogong sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik.

Sidang lanjutan tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP elektronik (e-KTP) akan menghadirkan tujuh saksi dari unsur Kemendagri dan DPR yang dijadwalkan diperiksa pada Kamis (23/3/2017).

Permintaan KPK ini didasari adanya dua pelaporan yang diterima Mabes Polri dari mantan Ketua DPR Marzuki Alie dan mantan anggota Komisi II yang kini anggota Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng.

Pukat UGM mengharapkan KPK transparan menangani kasus e-KTP. Salah satunya, dengan membeberkan nama 14 orang yang telah mengembalikan uang dalam kasus ini.

Nusron menjelaskan bahwa Setya Novanto baru diduga terlibat dalam kasus e-KTP, sehingga harus diuji secara hukum terlebih dahulu.

Pernyataan ARB dapat juga dimaknai bahwa sampai saat ini kader Partai Golkar masih solid mendukung penuh kepemimpinan Setya Novanto.

Terdakwa korupsi proyek e-KTP, Irman yang merupakan mantan Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) membantah pernyataan mantan Sekjen Kemendagri Diah Anggraini terkait permintaan uang untuk mantan Mendagri Gamawan Fauzi.

Dalam persidangan e-KTP, Gamawan Fauzi sempat adu argumen atas informasi yang diberikan mantan Ketua Komisi II DPR Chaeruman Harahap. Perbedaan terjadi terkait keterangan perubahan sumber anggaran proyek e-KTP.

Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraini mengaku pernah menemui Setya Novanto di tahun 2010 bareng Irman, Sugiharto dan Andi Agustinus alias Andi Narogong. Pertemuan itu membahas rencana proyek e-KTP. 

Gamawan Fauzi membantah bahwa dirinya menerima uang dari kasus proyek e-KTP ini dan meminta semua pihak tidak melakukan fitnah kepada orang lain.

Fahri menuduh Agus terlibat sebagai calo proyek yang menyodorkan konsorsium swasta dalam proyek e-KTP. Mengingat jabatan Agus waktu itu adalah Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang memudahkannya untuk merekomendasi pihak konsorsium swasta dari koleganya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membeberkan lebih lanjut aliran dana proyek pengadaan KTP Elektronik (e-KTP) yang dialokasikan kepada partai politik tertentu pada proses persidangan.