Indeks Kasus Korupsi E-ktp

Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Diah Anggraini mengaku pernah menemui Setya Novanto di tahun 2010 bareng Irman, Sugiharto dan Andi Agustinus alias Andi Narogong. Pertemuan itu membahas rencana proyek e-KTP. 

Gamawan Fauzi membantah bahwa dirinya menerima uang dari kasus proyek e-KTP ini dan meminta semua pihak tidak melakukan fitnah kepada orang lain.

Fahri menuduh Agus terlibat sebagai calo proyek yang menyodorkan konsorsium swasta dalam proyek e-KTP. Mengingat jabatan Agus waktu itu adalah Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang memudahkannya untuk merekomendasi pihak konsorsium swasta dari koleganya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membeberkan lebih lanjut aliran dana proyek pengadaan KTP Elektronik (e-KTP) yang dialokasikan kepada partai politik tertentu pada proses persidangan.

Setelah mengadakan gelar perkara, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan akan mengumumkan tersangka baru kasus tindak pidana korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik (e-KTP).

Tjahjo Kumolo mengklaim bahwa Kemendagri telah bersikap kooperatif dengan KPK selama proses penyidikan.

Khatibul menjelaskan bahwa dirinya adalah salah satu anggota Komisi II DPR yang tidak setuju terhadap besaran anggaran e-KTP sebesar Rp 5,9 triliun serta anggaran tambahannya.

Hasto mengklaim bahwa PDIP telah melakukan klarifikasi dan akan memberikan sanksi tegas bagi yang terbukti bersalah. Klarifikasi tersebut dilakukan kepada Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, Menteri Menkumham Yassona Laoly, dan Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Arif Wibowo.

KPK meyakini kesaksian Imran dan Sugiharto, dua terdakwa dalam kasus korupsi e-KTP valid. Hal ini dibuktikan dengan keinginan keduanya untuk menjadi justice collaborator.

Pemenang Bung Hatta Award pun tersangkut, lagi-lagi Hambalang connection pun terbawa.

JPU akan menghadirkan 10 saksi pada sidang kedua kasus korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP), yang akan digelar pada Kamis (16/3/2017) mendatang.

Jaksa Penuntut Umum mengungkapkan bahwa proyek e-KTP mempunyai beragam masalah, salah satunya adalah kerja sama dalam pemenangan tender proyek pengerjaan e-KTP.

Pembacaan dakwaan di sidang perdana Korupsi e-KTP, Jaksa KPK menyimpulkan proyek pengadaan e-KTP terlalu mahal dan pengerjaannya tak sesuai target awal.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan memanggil 133 saksi di persidangan untuk membuktikan kasus korupsi dalam pengadaan KTP elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012.

Setara Institute menilai larangan siaran langsung secara utuh sidang perdana kasus korupsi E-KTP melanggar azas peradilan yang terbuka untuk umum.

Ganjar Pranowo mengelak menerima aliran dana e-KTP sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan pada sidang perdana korupsi e-KTP, di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (9/3/2017).

Dalam pembacaan dakwaan kasus korupsi e-KTP, Ketua DPR Setya Novanto disinyalir ikut menentukan kelancaran anggaran pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012 senilai total Rp5,95 triliun.

Sejumlah nama pejabat eksekutif dan legislatif disebut JPU dalam pembacaan dakwaan di persidangan perdana kasus korupsi e-KTP 2011-2012.

Siti Zuhro menilai Setya Novanto akan kehilangan kursi Ketua DPR setelah disebut dalam dakwaan kasus korupsi e-KTP. Menurut peneliti LIPI, Ketua Umum Partai Golkar tersebut berhadapan dengan hukum pidana, bukan lagi opini.

Pejabat Kemendagri Irman dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto bersama-sama dengan anggota DPR saat itu Setya Novanto didakwa melakukan korupsi pengadaan pekerjaan e-KTP 2011-2012.