Indeks Kasus Korupsi E-ktp

AJI memprotes larangan siaran langsung sidang e-KTP. Hal ini tidak sesuai dengan fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Terlebih kasus e-KTP menyangkut hajat hidup orang banyak.

Sidang perdana kasus dugaan korupsi E-KTP akan digelar hari ini, Kamis (8/3/2017), di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Siapa saja majelis hakim yang akan menangani perkara ini dan bagaimana rekam jejak mereka?

KPK mengaku tidak mempermasalahkan dampak politik di dalam kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), yang kemungkinan menjerat para politisi.

Setya Novanto membantah menerima aliran dana proyek pengadaan e-KTP yang saat ini kasusnya tengah ditangani KPK. Setya mengaku hanya menerima laporan secara oral dari para ketua-ketua komisi selama memimpin Fraksi Golkar.

"Saya tidak pernah menerima apa pun dari proyek KTP-E. Dan semua sudah disampaikan di KPK dan saya klarifikasi sejelas-jelasnya," ujar Novanto.

Dua tersangka kasus e-KTP, Irman dan Sugiharto telah mengembalikan uang korupsi dan siap buka-bukaan di sidang perkara tersebut. 

Ketua Fraksi Partai Hanura Nurdin Tampubolon mengaku tidak ingin menduga-duga adanya kader partai Hanura yang menerima aliran dana dalam kasus e-KTP.

Pengadilan Tipikor melarang stasiun televisi menyiarkan secara langsung sidang e-KTP. Pertimbangannya, publik yang harus hadir di persidangan, bukan sebaliknya.

Penyidik KPK direncanakan akan mengkonfirmasi informasi-informasi yang ada terkait aliran dana KTP-E dari Yasonna Laoly sebagai saksi, terutama saat masih menjadi anggota Komisi II DPR RI 2009-2014 dari Fraksi PDIP.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan paket kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (E-KTP).

Ketua KPK, Agus Rahardjo membenarkan ada kemungkinan besar muncul tersangka baru di kasus e-KTP

Saat menjalani pemeriksaan KPK selama 4 jam, Ketua DPR Setya Novanto mengaku hanya mengklarifikasi sejumlah pertemuan antara Komisi II dengan Kementerian Dalam Negeri terkait pembahasan paket KTP berbasis nomor induk kependudukan secara nasional (KTP-E). Isi dari pemeriksaan tersebut, menurut Setya Novanto, hanya mengklarifikasi hal-hal normatif seputar pertemuan itu.

KPK tengah melakukan penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi e-KTP dengan memeriksa Ketua DPR Setya Novanto untuk kedua kalinya.

Ketua DPR Setya Novanto (Setnov) diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung KPK Jakarta, Selasa (13/12/2016). Setnov diperiksa sebagai saksi atas kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP di Kementerian Dalam Negeri, saat dirinya menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto akan memenuhi panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan paket e-KTP periode 2011-2012. sejak KPK menangani perkara itu pada 2014, Setya Novanto belum pernah dipanggil meskipun namanya kerap dihubungkan dengan perkara itu.

Ganjar Pranowo mengaku ditanya soal pembagian uang kepada anggota Komisi II DPR yang diduga diterima terkait pengadaan paket penerapan E-KTP 2011-2012 saat diperiksa KPK.

KPK memanggil Ganjar Pranowo dalam pemeriksaan kasus korupsi pengadaan paket penerapan KTP elektronik. Saat poryek E-KTP itu diluncurkan, Gubernur Jawa Tengah itu anggota Komisi II.

KPK memeriksa pengacara Hotma Sitompoel dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengadaan paket e-KTP tahun anggaran 2011-2012 di Kementerian Dalam Negeri.