Indeks Ijazah

Denny Indrayana berkata posisi Presiden Prabowo sebagai kepala negara sangat menentukan langkah politik koalisi di parlemen.

Klaim yang menyebut guru SMPN 1 Solo mengungkap Gibran pernah tidak naik kelas dan pindah ke Singapura adalah salah dan menyesatkan.

DPR dinilai memiliki ruang konstitusional untuk memproses dugaan pelanggaran berkaitan dengan Gibran, tetapi perlu dukungan 2/3 parlemen untuk terealisasi.

MK dalam pertimbangan hukumnya menyatakan tidak menemukan bukti bahwa Gibran mengantongi ijazah setara Sekolah Menengah Atas (SMA).

MK tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai tanda telah menamatkan pendidikan di luar negeri.

Kesimpulan tersebut disampaikan MK dalam pertimbangan hukum perkara yang menguji ketentuan syarat pendidikan calon presiden dan wakil presiden.

Meski tidak menerima permohonan Denny Indrayana cs, MK menyatakan bahwa Gibran tidak memiliki ijazah sebagaimana syarat sebagai Wapres dalam UU Pemilu.

Refly Harun mengatakan fakta yang terungkap dalam lima kali persidangan adalah Gibran tidak memiliki ijazah maupun STTB setingkat SMA.

Sidang putusan MK soal ijazah Gibran digelar malam ini. Polemik memanas setelah elite politik menyoroti dampaknya terhadap legitimasi dan stabilitas.

Ketua DPP PDIP, Deddy Sitorus, mengatakan persoalan ijazah itu merupakan urusan para pihak yang mengajukan gugatan.

Program pathways di Australia dirancang salah satunya untuk menyiapkan calon mahasiswa menuju jenjang sarjana.

Hal tersebut disampaikan Gogot Suharwoto dalam sidang sengketa ijazah Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi.

Pengakuan itu disampaikan Atase Singapura dan Canbera dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres di MK.

Tensi di ruang sidang meningkat saat Bambang Widjojanto mengajukan permohonan tertulis agar majelis hakim MK memanggil Gibran.

Keterangan tersebut ia sampaikan saat memberikan kesaksian dalam sidang sengketa syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka di MK.

Cek link tracking perkara ijazah Gibran di MK dan jadwal sidang putusan sela 28 September 2026, pembuktian, RPH, sampai pembacaan putusan.

Di MK, Bawaslu mengungkap berbagai kendala dan pembatasan saat hendak memeriksa dokumen pencalonan di KPU.

KPU menambahkan, persoalan syarat pencalonan semestinya masuk dalam ranah sengketa proses di Bawaslu sesuai Pasal 460 dan Pasal 461 UU Pemilu.

Kronologi gugatan ijazah Gibran di MK, dari pengajuan 10 September hingga jadwal sidang lanjutan dan pokok perkara yang dipersoalkan.

JPU menilai terdakwa sengaja menyerang kehormatan serta merugikan Jokowi secara personal lewat tindak pidana fitnah dan manipulasi dokumen elektronik.