Indeks Ijazah

Format dan link pdf surat keterangan kesalahan penulisan ijazah telah tersedia. Simak ketentuan dalam perbaikan ijazah.

Penerbitan ijazah 2026 beralih ke sistem digital (E-Ijazah). Simak jadwal resmi kelulusan SD, SMP, SMA dan alur validasi data operator di sini.

Link juknis buku panduan Manajemen Ijazah 2026 terbaru dapat menjadi acuan bagi sekolah menjelang agenda kelulusan. Simak muatan juknis secara lengkap.

Pusdatin resmi menerbitkan panduan pengesahan dan foto ijazah dalam fitur manajemen ijazah 2026. Simak aturan lengkapnya.

Rismon tak menyebutkan secara rinci kepada awak media apa yang akan dibahasnya bersama Wapres Gibran Rakabuming Raka hari ini.

Andhika menjelaskan bahwa Sumpah Pemutus telah diatur dalam Pasal 156 dan Pasal 157 HIR (Herzien Inlandsch Reglement).

Dia menerangkan, penghentian perkara ini salah satu pertimbangannya adalah penetapan tersangka yang tidak disertai dengan pemeriksaan terlebih dahulu.

Mekanisme penyelesaian sengketa Pemilu telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pemilu, yakni melalui Bawaslu dan PTUN, bukan pengadilan negeri.

Ida menyampaikan segala bentuk permasalahan mengenai Pemilu tidak bisa kembali digugat atau dipermasalahkan pascaselesainya rentetan agenda Pemilu.

DPR menekan KPU dan ANRI menjelaskan polemik ijazah Jokowi yang belum tuntas, mempertanyakan status arsip dan kejelasan dokumen capres.

Simak, ancaman hukuman apa yang didapat Roy Suryo dkk setelah ditetapkan sebagai tersangka. Pantau update pemeriksaan Roy Suryo Cs di Mapolda Metro Jaya.

Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan saksi ahli, tetapi enggan mengungkap namanya karena takut diganggu saat persidangan.

Dia mendalilkan dengan Pasal 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur mengenai penunjukkan kuasa hukum.

MDIS Singapore buat klarifikasi terkait pendidikan tinggi Gibran Rakabuming di tengah persidangan gugatan ijazah SMA Wapres itu.

Subhan juga minta para komisioner KPU untuk mundur dari jabatannya karena meloloskannya Gibran menjadi peserta Pilpres 2024 dalam proposal perdamaiannya.

Subhan Palal mendesak hakim mediator untuk menghadirkan Gibran ke ruang mediasi.

Candaan itu dilontarkan Anggota Komisi VI DPR, Budi Sulistyono Kanang, saat rapat pembahasan RUU BUMN bersama sejumlah pakar.

Penggugat bernama Subhan Palal menyampaikan keberatan karena informasi terkait pendidikan terakhir Gibran sudah berubah pada laman resmi KPU.

Jika mediasi yang dilakukan berujung damai, maka tahapan sidang gugatan ijazah SMA Gibran Rakabuming tak akan dilanjutkan.

KPU membatalkan aturan dokumen persyaratan capres-cawapres sebagai informasi yang dikecualikan setelah mendengar masukan dan kritik sejumlah pihak.