Masuk tirto.id
tirto.id - Ajudan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), AKBP Syarif Muhammad Fitriansyah, mengatakan Jokowi tidak kunjung memperlihatkan ijazahnya kepada publik karena tidak memiliki kewajiban. Hal itu diketahui Syarif setelah Jokowi meminta pendapat sejumlah ahli hukum terkait polemik ijazahnya.
Keterangan tersebut disampaikan Syarif saat menjadi saksi dalam persidangan kasus tuduhan ijazah palsu dengan terdakwa Roy Suryo di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Rabu (11/11/2026).
Dalam sidang, penasihat hukum Roy Suryo awalnya bertanya apakah Syarif pernah menyarankan Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya kepada publik ketika polemik mulai mencuat.
Syarif kemudian menjelaskan bahwa Jokowi pernah meminta pendapat sejumlah ahli hukum mengenai kewajiban menunjukkan ijazah tersebut.
“[Pak Jokowi] pernah minta pendapat dengan beberapa, saya bisa katakan ahli hukum, tidak ada kewajiban untuk Bapak untuk menunjukkan ijazah,” jawab Syarif.
Ketika ditanya siapa ahli hukum yang dimintai pendapat oleh Jokowi, Syarif mengaku tidak bisa menyebutkan namanya.
“Mohon maaf, saya tidak bisa sebut,” kata Syarif.
Penasihat hukum kemudian memastikan kembali jawaban para ahli hukum tersebut kepada Jokowi. Syarif mengatakan pendapat yang disampaikan adalah tidak ada kewajiban hukum untuk menunjukkan ijazah.
“Yang tadi saya sampaikan,” ujar Syarif.
“Tidak ada kewajiban hukum?” tanya penasihat hukum.
“Ya,” jawab Syarif.
Namun, ketika ditanya apakah mendengar langsung keterangan dari para ahli hukum, Syarif mengaku hanya mendengar penjelasan tersebut dari Jokowi.
“Saya dengar dari Pak Jokowi,” kata Syarif.
Sebagai informasi, dalam perkara ini, Roy Suryo didakwa melakukan pencemaran nama baik dan pelanggaran terkait informasi elektronik dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi.
Jaksa mendakwa Roy melanggar Pasal 433 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Sementara pada dakwaan subsidair, Roy didakwa melanggar Pasal 35 juncto Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Jaksa juga mendakwa Roy melanggar Pasal 32 juncto Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Penulis: Naufal Majid
Editor: Fransiskus Adryanto Pratama
