Indeks Gratifikasi

Dalam sidang Tipikor Semarang, pejabat dan mantan pejabat Pemkab Klaten mengakui menerima amplop berisi Rp1 juta usai rapat sewa Plaza Klaten.

Jika dibandingkan 2024, penerimaan laporan gratifikasi pada 2025 meningkat 20 peersen.

Kerawanan gratifikasi bukan sekadar temuan, melainkan indikator dini yang menunjukkan kondisi kesehatan integritas birokrasi di Indonesia.

Jaksa meminta majelis hakim menyatakan surat dakwaan sah untuk dijadikan dasar pemeriksaan perkara Nurhadi dalam kasus gratifikasi-TPPU.

Pengenaan sanksi etik bagi enam jaksa terkait tidaklah cukup. Sebab, mereka patut diduga ada niatan jahat atau mens rea saat menerima aliran dana.

Jika terbukti melakukan penyimpanan, mengubah bentuk, menitipkan, atau memindahkan aset yang didapat dari hasil korupsi, mereka bisa dijerat pasal TPPU.

KPK memeriksa dua saksi terkait kasus dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretaris Jenderal (Setjen) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

MAKI menduga aksi tersebut sudah tergolong sebagai gratifikasi dan sudah menyerahkan bukti pendukung berupa foto kepada KPK.

KPK menegaskan hadiah yang diberikan dan diterima penyelenggara negara tidak serta merta gratifikasi yang haram jika tidak berkaitan dengan jabatan.

Dalam proses pengadaan jasa ekspedisi diduga terdapat pemberian sesuatu dari pihak penyedia jasa kepada pihak di MPR agar memenangkan proyek pengiriman.

Gratifikasi tak selalu berbentuk uang atau barang, tapi bisa juga berupa fasilitas, perlakuan khusus.

KPK mengusut pola pembayaran dan permintaan komitmen fee pengadaan barang dan jasa (PBJ) di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI.

KPK menjadwalkan pemeriksaa dua orang saksi dari pihak swasta terkait kasus dugaan gratifikasi pengadaan barang dan jasa di MPR RI.

Hukuman eks Hakim Agung, Gazalba Saleh, di tingkat kasasi lebih rendah dua tahun dibandingkan vonis tingkat banding Gazalba di kasus TPPU & gratifikasi.

KPK memeriksa Bupati Penajam Paser Utara, Mudyat Noor, sebagai saksi dalam kasus gratifikasi di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar).

Budi mengatakan, Haniv telah hadir di Gedung KPK, sekitar pukul 10.00 WIB, tetapi belum diketahui terkait materi pemeriksaan Haniv hari ini.

KPK mendatangi Kementerian Pekerjaan Umum (PU) usai ramai adanya dugaan gratifikasi oleh seorang pejabat untuk biaya pernikahan anaknya.

KPK telah mendapatkan informasi terkait dugaan gratifikasi yang dilakukan salah satu pejabat Kementerian PU dengan modus meminta uang pegawai untuk pribadi.

Eny sebut setiap kontraktor yang garap proyek penunjukan langsung di tingkat kecamatan, wajib setor fee 13 persen di awal.

Bekas Jaksa Kejari Jakarta Barat, Azam Akhmad Akhsya, didakwa melakukan gratifikasi dan penggelapan terhadap bukti kasus perkara investasi bodong.