Indeks Gratifikasi

Gatot Sunarto sebut selain menyetor commitment fee kepada Ketua Gapensi, ia biasa memberi uang kepada PPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mengadakan webinar yang diikuti guru dan dosen untuk meningkatkan wawasan antikorupsi.

Semula tiga camat akan diperiksa secara bersama-sama, tapi akhirnya diperiksa secara bergantian.

Sidang perdana kasus korupsi Mbak Ita dan suaminya menguak sejumlah fakta, mulai dari modus hingga duit dipakai buat apa saja.

Mbak Ita dan Alwin didakwa dalam tiga perkara korupsi di lingkungan Pemkot Semarang dengan modus berbeda.

Gambar yang beredar merupakan hasil suntingan dari laporan Berita Satu berjudul “Menag Nasaruddin Umar: KPK Cegah Orang Masuk Neraka!”.

KPK melaporkan masih ada 13.710 penyelenggara negara atau wajib lapor yang belum menyampaikan LHKPN.

KPK menerima 561 pelaporan gratifikasi yang dilaporkan selama libur Hari Raya Idulfitri 1446 H per Kamis (10/4/2025).

KPK imbau seluruh ASN dan penyelenggara negara untuk menolak gratifikasi saat momen Lebaran 2025.

Haniv langsung pergi meninggalkan Gedung Merah Putih KPK tanpa menjawab pertanyaan media berkaitan kasusnya.

Tessa mengatakan, Haniv akan diperiksa di Gedung Merah Putih KPK dalam kapasitas sebagai mantan Kakanwil DJP Jakarta dan Banten.

Anak mantan Kakanwil Ditjen Pajak Jakarta Khusus, Muhammad Haniv, Feby Haniv, harus memenuhi panggilan penyidik meski bisa menolak memberi keterangan.

KPK mengusut permintaan gratifikasi kepada wajib pajak untuk kegiatan fashion show anak tersangka Muhammad Haniv (HNV) selaku eks pejabat DJP, Kemenkeu.

KPK mendalami dugaan aliran dana untuk biaya fashion show anak Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Khusus, Muhammad Haniv.

Kejati Jakarta menjemput paksa pengacara berinisial OS terkait dugaan tindak pidana gratifikasi dan penggelapan dana eksekusi kasus investasi bodong.

KPK memeriksa Ketua Umum Majelis Pimpinan Nasional Pemuda Pancasila (MPN PP), Japto Soerjosoemarno, sebagai saksi kasus dugaan gratifikasi dan TPPU.

FH Pour Homme adalah brand fashion milik anak eks Kakanwil DJP Jakarta Khusus M.Haniv. Brand ini diduga menerima gelontoran dana hasil gratifikasi.

KPK meminta bukti tambahan berupa rekaman suara yang berisi percakapan antara Irfan dengan seorang petinggi partai.

Dalam masa transisi, BP Haji belum memperoleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. Karenanya, mereka melibatkan Itjen Kemenag untuk melakukan pengawasan.

Menag, Nasaruddin Umar, menyampaikan salah satu solusi untuk memberantas gratifikasi adalah melalui digitalisasi, agar semua transaksi dapat terdata.