Indeks Gratifikasi

Surat edaran pengendalian gratifikasi SPMB menjadi acuan proses penerimaan murid baru agar berlangsung objektif, transparan, adil, dan bebas korupsi.

Dua mantan ajudan itu diduga mengoordinasikan setoran gratifikasi serta melicinkan jalan bagi perusahaan keluarga Fadia untuk menguasai proyek outsourcing.

Majelis hakim menilai mantan Sekretaris MA itu terbukti menerima uang korupsi senilai Rp137.159.183.940 dan melakukan upaya pencucian uang.

Nurhadi juga menantang pihak-pihak yang dianggapnya berdusta melalui sumpah kutukan atau mubahalah.

KPK mencatat sebanyak 32 pelaporan gratifikasi senilai Rp13,6 juta, masuk dalam kategori jelang Hari Raya dan 12 laporan telah disalurkan bentuk bansos.

Pemberian THR kepala daerah pada fokopimda jadi modus agar terjadi konflik kepentingan ketika kepala daerah berkasus.

KPK imbau ASN tak menerima gratifikasi yang kian marak jelang Lebaran dan tidak memakai mobil dinas untuk mudik.

Budi mengatakan, Japto diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak gratifikasi di wilayah Kabupaten Kukar untuk tersangka korporasi.

KPK juga imbau swasta tidak beri gratifikasi dalam bentuk apa pun yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

KPK berkata saweran dalam siaran langsung Purbaya bersama anaknya itu bukan kategori gratifikasi. Saweran itu ditujukan kepada anaknya.

Menag Nasaruddin telah memberikan klarifikasi kepada KPK terkait fasilitas jet pribadi dari OSO pada hari ini.

KPK juga menghapus ketentuan batas nilai gratifikasi untuk hadiah perpisahan, pisah sambut, dan ulang tahun.

KPK mengubah aturan terkait pelaporan gratifikasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 tentang pelaporan gratifikasi.

Dalam sidang Tipikor Semarang, pejabat dan mantan pejabat Pemkab Klaten mengakui menerima amplop berisi Rp1 juta usai rapat sewa Plaza Klaten.

Jika dibandingkan 2024, penerimaan laporan gratifikasi pada 2025 meningkat 20 peersen.

Kerawanan gratifikasi bukan sekadar temuan, melainkan indikator dini yang menunjukkan kondisi kesehatan integritas birokrasi di Indonesia.

Jaksa meminta majelis hakim menyatakan surat dakwaan sah untuk dijadikan dasar pemeriksaan perkara Nurhadi dalam kasus gratifikasi-TPPU.

Pengenaan sanksi etik bagi enam jaksa terkait tidaklah cukup. Sebab, mereka patut diduga ada niatan jahat atau mens rea saat menerima aliran dana.

Jika terbukti melakukan penyimpanan, mengubah bentuk, menitipkan, atau memindahkan aset yang didapat dari hasil korupsi, mereka bisa dijerat pasal TPPU.

KPK memeriksa dua saksi terkait kasus dugaan gratifikasi di lingkungan Sekretaris Jenderal (Setjen) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).