Indeks E-ktp

"Kita prinsip dalam putusan kemarin kita nggak mau membentuk agama baru, tapi kita harus mengakui bahwa di Indonesia ini ada kepercayaan yang tidak melalui jalur agama, Pancasila," kata Arief Hidayat.

Setya Novanto lebih memilih melakukan panen raya padi di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur daripada memenuhi panggilan KPK.

Penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan ingin kolom agama KTP elektronik ditulis spesifik.

Pengacara Setnov, Fredrich Yunadi, menyarankan kepada kliennya untuk tidak menghadiri panggilan KPK pada Senin (13/11/2017) besok.

Setya Novanto akan dipanggil oleh KPK sebagai saksi untuk Anang Sugiana Sudihardjo dalam kasus korupsi proyek e-KTP pada Senin (13/11/2017) besok.

"Agama" tak pernah didefinisikan secara formal di Indonesia. Upaya pembakuan definisi yang ada pun kerap politis dan mendiskriminasi para penghayat kepercayaan.

Setya Novanto kembali ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi KTP-elektronik oleh KPK, Jumat (10/11).

Febri mengatakan akan ada saksi baru yang dipanggil KPK untuk pendalaman pemeriksaan.

Febri mengingatkan, praperadilan tidak menguji bukti, tetapi hanya menguji aspek formil.

Partai Golkar belum mengambil langkah resmi terkait penetapan kembali Ketua Umum Golkar Setya Novanto

Saut tidak memungkiri KPK tengah melakukan pengusutan kasus e-KTP yang melibatkan Setya Novanto

Fredrich Yunadi mengatakan pihaknya sudah melaporkan 25 penyidik KPK ke Bareskrim Mabes Polri, termasuk juga Direktur Penyidikan KPK, Brigjen pol Aris Budiman.

Kapolri memastikan Ketua KPK Agus Rahardjo dan Saut Situmorang belum ditetapkan sebagai tersangka.

Bagi PBNU putusan MK merupakan medan dakwah.

Penghayat Sunda Wiwitan mendesak Kemendagri secepatnya melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan pencantuman jenis aliran kepercayaan di kolom agama Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Muhammdiyah khawatir terkait putusan MK yang memperbolehkan penghayat kepercayaan mencantumkan alirannya pada kolom agama di KTP.

Putusan itu rupanya memberi implikasi pada agama yang sebelumnya sudah diakui pemerintah Indonesia.

Awiek beralasan, putusan MK yang memperbolehkan penghayat kepercayaan menuliskan aliran mereka di kolom agama KTP bisa berakibat konflik horizontal.

Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan akan melaksanakan putusan MK yang final dan mengikat untuk mencantumkan aliran kepercayaan di Indonesia di e-KTP.

Komnas HAM mendesak agar Kemendagri segera membuat sistem Dukcapil yang disesuaikan dengan putusan MK soal penghayat kepercayaan.