Indeks E-ktp
Dampak Putusan MK untuk Agama-Agama di Indonesia
Putusan itu rupanya memberi implikasi pada agama yang sebelumnya sudah diakui pemerintah Indonesia.
Wasekjen PPP Sayangkan Putusan MK Soal Penghayat Kepercayaan
Awiek beralasan, putusan MK yang memperbolehkan penghayat kepercayaan menuliskan aliran mereka di kolom agama KTP bisa berakibat konflik horizontal.
Kemenag Siap Tindaklanjuti soal Pengakuan Aliran Kepercayaan di KTP
Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan akan melaksanakan putusan MK yang final dan mengikat untuk mencantumkan aliran kepercayaan di Indonesia di e-KTP.
Putusan MK Harus Dibarengi dengan Perbaikan Sistem Dukcapil
Komnas HAM mendesak agar Kemendagri segera membuat sistem Dukcapil yang disesuaikan dengan putusan MK soal penghayat kepercayaan.
Komisi II Wacanakan Revisi UU Adminduk Pasca Putusan MK
Amali mengatakan, tidak ada cara lain untuk melaksanakan Putusan MK, kecuali merevisi UU Adminduk.
Penghayat Kepercayaan Bakal Dapat Fasilitas Seperti Agama Lain
Selama ini, aliran kepercayaan tidak dianggap sebagai agama, melainkan bagian dari kebudayaan.
Komisi II Dukung Mendagri Cantumkan Aliran Kepercayaan di E-KTP
Putusan MK yang memperbolehkan penghayat kepercayaan ditulis di kolom agama KTP merupakan bentuk pengakuan negara pada penghayat kepercayaan yang harus segera direalisasikan.
Putusan MK terkait Aliran Kepercayaan Diharapkan Hapus Diskriminasi
Dengan dikabulkannya putusan MK soal penghayat kepercayaan, praktik-praktik diskriminasi terhadap komunitas agama lokal seperti yang selama ini terjadi dapat dihapuskan.
Pelajaran Soal Kesadaran Perlindungan Data Pribadi
NIK di Indonesia sangat rentan dan mudah diketahui pihak yang tidak bertanggung jawab.
Putusan MK: Mendagri Pastikan Aliran Kepercayaan Tercantum di E-KTP
Untuk mendapatkan data kepercayaan yang ada di Indonesia, Mendagri akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Putusan MK dan Diskriminasi terhadap Penghayat Kepercayaan
Para penghayat kepercayaan mengalami diskriminasi dalam proses pengurusan akta kelahiran, KTP, KK, hingga mendapat pekerjaan.
Dua Politikus Golkar Kembali Diperiksa Soal Kasus KTP Elektronik
Agun dan Chairuman tidak banyak memberi keterangan kepada wartawan.
Mendagri Pastikan Tak Akan Serahkan Data Kependudukan ke Pihak Lain
Mendagri mengatakan, yang berjalan saat ini pihaknya hanya memberikan hak akses untuk bisa memvalidasi data costumer agar terhindar dari pemalsuan.
Mendagri: Ada Sejuta KTP Ganda yang Bisa Jadi Problem saat Pilpres
Kemendagri bekerja sama dengan Kemenlu untuk menyelesaikan kasus KTP ganda yang dimiliki oleh TKI dan WNI yang menetap di luar negeri.
Kelitan Setya Novanto di Persidangan KTP-elektronik
Intinya, Novanto cuma menjawab, "tidak."
Bikin Kaget Lurah Cikini, Anies: Sidak Bukan untuk Menjebak
Anies mengimbau agar kelurahan bukan hanya sebagai tempat kegiatan administrasi tapi juga dapat dijadikan sebagai tempat warga berkegiatan.
Disdukcapil Bekasi Kekurangan 112.000 Blangko E-KTP
Sebanyak 112.000 warga di Bekasi yang wajib memiliki e-KTP mengandalkan surat keterangan perekaman untuk kebutuhan administrasi perbankan maupun pemerintahan.
Pengguna Ponsel Wajib Daftarkan Kartu Seluler Mulai Oktober
Registrasi kartu seluler tersebut nantinya divalidasi dengan data kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
Perekaman E-KTP di Seluruh Indonesia Wajib Selesai Tahun Ini
Mendagri mewajibkan Kepala Dukcapil di masing-masing daerah agar menyelesaikan perekaman e-KTP di daerah masing-masing tahun ini.
Kemenangan Novanto Perparah Kemarahan Publik ke Golkar
Citra negatif Novanto dipengaruhi sejumlah kasus hukum yang kerap disangkutpautkan dengan dirinya.