Indeks E-ktp

Awiek beralasan, putusan MK yang memperbolehkan penghayat kepercayaan menuliskan aliran mereka di kolom agama KTP bisa berakibat konflik horizontal.

Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan akan melaksanakan putusan MK yang final dan mengikat untuk mencantumkan aliran kepercayaan di Indonesia di e-KTP.

Komnas HAM mendesak agar Kemendagri segera membuat sistem Dukcapil yang disesuaikan dengan putusan MK soal penghayat kepercayaan.

Selama ini, aliran kepercayaan tidak dianggap sebagai agama, melainkan bagian dari kebudayaan.

Putusan MK yang memperbolehkan penghayat kepercayaan ditulis di kolom agama KTP merupakan bentuk pengakuan negara pada penghayat kepercayaan yang harus segera direalisasikan.

Dengan dikabulkannya putusan MK soal penghayat kepercayaan, praktik-praktik diskriminasi terhadap komunitas agama lokal seperti yang selama ini terjadi dapat dihapuskan.

NIK di Indonesia sangat rentan dan mudah diketahui pihak yang tidak bertanggung jawab.

Amali mengatakan, tidak ada cara lain untuk melaksanakan Putusan MK, kecuali merevisi UU Adminduk.

Untuk mendapatkan data kepercayaan yang ada di Indonesia, Mendagri akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Para penghayat kepercayaan mengalami diskriminasi dalam proses pengurusan akta kelahiran, KTP, KK, hingga mendapat pekerjaan.

Agun dan Chairuman tidak banyak memberi keterangan kepada wartawan.

Mendagri mengatakan, yang berjalan saat ini pihaknya hanya memberikan hak akses untuk bisa memvalidasi data costumer agar terhindar dari pemalsuan.

Kemendagri bekerja sama dengan Kemenlu untuk menyelesaikan kasus KTP ganda yang dimiliki oleh TKI dan WNI yang menetap di luar negeri.

Intinya, Novanto cuma menjawab, "tidak."

Anies mengimbau agar kelurahan bukan hanya sebagai tempat kegiatan administrasi tapi juga dapat dijadikan sebagai tempat warga berkegiatan.

Sebanyak 112.000 warga di Bekasi yang wajib memiliki e-KTP mengandalkan surat keterangan perekaman untuk kebutuhan administrasi perbankan maupun pemerintahan.

Registrasi kartu seluler tersebut nantinya divalidasi dengan data kependudukan yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

Mendagri mewajibkan Kepala Dukcapil di masing-masing daerah agar menyelesaikan perekaman e-KTP di daerah masing-masing tahun ini.

Citra negatif Novanto dipengaruhi sejumlah kasus hukum yang kerap disangkutpautkan dengan dirinya.

Menurut Yunarto Wijaya, Golkar harus melakukan evaluasi dengan mengevaluasi Setya Novanto sebagai ketua umum dan kader-kader lainnya yang tersangkut korupsi.