Indeks E-ktp

Febri mengingatkan, praperadilan tidak menguji bukti, tetapi hanya menguji aspek formil.

Partai Golkar belum mengambil langkah resmi terkait penetapan kembali Ketua Umum Golkar Setya Novanto

Saut tidak memungkiri KPK tengah melakukan pengusutan kasus e-KTP yang melibatkan Setya Novanto

Fredrich Yunadi mengatakan pihaknya sudah melaporkan 25 penyidik KPK ke Bareskrim Mabes Polri, termasuk juga Direktur Penyidikan KPK, Brigjen pol Aris Budiman.

Kapolri memastikan Ketua KPK Agus Rahardjo dan Saut Situmorang belum ditetapkan sebagai tersangka.

Bagi PBNU putusan MK merupakan medan dakwah.

Muhammdiyah khawatir terkait putusan MK yang memperbolehkan penghayat kepercayaan mencantumkan alirannya pada kolom agama di KTP.

Penghayat Sunda Wiwitan mendesak Kemendagri secepatnya melaksanakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengizinkan pencantuman jenis aliran kepercayaan di kolom agama Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Putusan itu rupanya memberi implikasi pada agama yang sebelumnya sudah diakui pemerintah Indonesia.

Awiek beralasan, putusan MK yang memperbolehkan penghayat kepercayaan menuliskan aliran mereka di kolom agama KTP bisa berakibat konflik horizontal.

Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan akan melaksanakan putusan MK yang final dan mengikat untuk mencantumkan aliran kepercayaan di Indonesia di e-KTP.

Komnas HAM mendesak agar Kemendagri segera membuat sistem Dukcapil yang disesuaikan dengan putusan MK soal penghayat kepercayaan.

Selama ini, aliran kepercayaan tidak dianggap sebagai agama, melainkan bagian dari kebudayaan.

Putusan MK yang memperbolehkan penghayat kepercayaan ditulis di kolom agama KTP merupakan bentuk pengakuan negara pada penghayat kepercayaan yang harus segera direalisasikan.

Dengan dikabulkannya putusan MK soal penghayat kepercayaan, praktik-praktik diskriminasi terhadap komunitas agama lokal seperti yang selama ini terjadi dapat dihapuskan.

NIK di Indonesia sangat rentan dan mudah diketahui pihak yang tidak bertanggung jawab.

Amali mengatakan, tidak ada cara lain untuk melaksanakan Putusan MK, kecuali merevisi UU Adminduk.

Untuk mendapatkan data kepercayaan yang ada di Indonesia, Mendagri akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Para penghayat kepercayaan mengalami diskriminasi dalam proses pengurusan akta kelahiran, KTP, KK, hingga mendapat pekerjaan.

Agun dan Chairuman tidak banyak memberi keterangan kepada wartawan.