Indeks Dpr-ri

Yusril berpendapat bahwa secara hukum, pansus hak angket sudah tidak bisa dihentikan dan diprediksi akan bekerja selama 60 hari ke depan.

Hak angket dikatakan Yusril sebagai sesuatu yang menjadi wewenang DPR untuk menjalankan fungsi pengawasannya.

KPK dianggap lembaga eksekutif karena institusi antirasuah tersebut melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat PKB Muhaimin Iskandar mengatakan partainya akan bergabung dalam Pansus Hak Angket KPK DPR bila lembaga antirasuah tersebut memerlukan bantuan.

Wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa masih menjadi polemik. Benarkah motifnya untuk pemerataan pembangunan?

Selain Demokrat, fraksi lain yang dikatakan Agus juga menolak hak angket adalah fraksi Partai Gerindra, fraksi PKB, dan juga PKS, terkecuali Fahri Hamzah.

Dikabarkan, sudah beberapa hari Novanto mengalami penurunan kesehatan sehingga harus ke rumah sakit untuk berobat.

Pansus Angket KPK DPR RI gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah narapidana koruptor di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin selama delapan jam.

Beberapa partai masih belum dapat menentukan berapa ambang batas presidential treshold yang cocok untuk diterapkan pada RUU Pemilu untuk 2019 mendatang.

Rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa dinilai anggota Komisi XI DPR RI terburu-buru dan masih butuh waktu lama untuk realisasinya.

ICW menilai langkah DPR yang mewawancarai terpidana korupsi adalah sebuah pemufakatan jahat untuk mendiskreditkan KPK.

KPK memeriksa mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie sebagai saksi untuk tersangka Andi Narogong (Andi Agustinus) dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi e-KTP.

Anggota Komisi II DPR RI Arif Wibowo menyatakan mendukung wacana pemerintah pusat memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa.

KPK tidak menganggap penting terkait pernyataan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang mendorong pemerintah bersama DPR RI mengevaluasi kinerja KPK.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah menyatakan bahwa penyadapan yang dilakukan penyidik KPK sudah diakui validitasnya oleh Pengadilan Tipikor Jakarta.

Febri mengatakan proses penyadapan yang menjadi sorotan Pansus Hak Angket dan BPK itu sudah dilakukan lembaganya sesuai pasal 12 UU No 30 tahun 2002 tentang KPK.

Formappi menilai wacana DPR yang ingin memboikot anggaran KPK dan Polri memperlihatkan arogansi DPR. Ini juga menandakan sikap tidak bijak politisi senayan dalam menyelesaikan permasalahan.

KPK berharap DPR secara kelembagaan tetap akan fokus pada penguatan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Politikus Partai Hanura Miryam S. Haryani mengaku tidak mendapat tekanan dari anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Markus Nari untuk mencabut BAP di sidang e-KTP.

Mantan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani mengaku siap datang jika dipanggil dalam rapat Pansus Hak Angket di gedung MPR/DPR Jakarta.