Indeks Dpr-ri

Sepanjang tahun 2016, sejumlah anggota DPR terjerat dalam kasus korupsi yang ditangani KPK. Maka tak heran jika survei Global Corruption Barometer menempatkan DPR sebagai lembaga paling korup. Apalagi DPR juga cukup getol ingin merevisi UU KPK.

Komisi VI DPR RI mempertanyakan dugaan keterlibatan sejumlah BUMN di korupsi e-KTP, baik dalam konteks persekongkolan membuat lelang abal-abal hingga adanya aliran duit rasuah ke perusahaan-perusahaan plat merah itu. 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan memanggil 133 saksi di persidangan untuk membuktikan kasus korupsi dalam pengadaan KTP elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012.

Sejumlah nama pejabat eksekutif dan legislatif disebut JPU dalam pembacaan dakwaan di persidangan perdana kasus korupsi e-KTP 2011-2012.

Pejabat Kemendagri Irman dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto bersama-sama dengan anggota DPR saat itu Setya Novanto didakwa melakukan korupsi pengadaan pekerjaan e-KTP 2011-2012.

KPK mengaku tidak mempermasalahkan dampak politik di dalam kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), yang kemungkinan menjerat para politisi.

Ketua Fraksi Partai Hanura Nurdin Tampubolon mengaku tidak ingin menduga-duga adanya kader partai Hanura yang menerima aliran dana dalam kasus e-KTP.

Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon mengaku Partai Gerindra sudah mengonfirmasi tidak adanya aliran dana korupsi e-KTP yang diterima oleh Anggota DPR Komisi II dari Partai Gerindra.

Tercatat 300 saksi dipanggil ke gedung KPK sejak perkara kasus korupsi e-KTP bergulir tiga tahun terakhir.

Wakil Ketua DPR bidang ekonomi dan keuangan (KOREKKU), Taufik Kurniawan menilai bahwa DPR tidak pernah melakukan permintaan khusus agar revisi UU KPK disosialisasikan ke masyarakat.

Sejumlah elit partai politik di Indonesia menyambut positif isi pidato singkat Raja Salman saat berkunjung ke DPR RI, tapi mereka berbeda dalam penekanan penilaiannya.

Ketua DPR RI Setya Novanto beberapa kali melakukan kesalahan penyebutan dalam pidato penyambutan kedatangan Raja Salman bin Abdul Azis Al-Saud di Kompleks Gedung DPR MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/3/2017).

Raja Arab Saudi ketujuh Salman bin Abdul Aziz al-Saud beserta rombongan delegasinya tiba di Gedung MPR/DPR/DPD RI Kamis tepat pukul 13.00 WIB guna menyampaikan pidato dalam kunjungan kenegaraannya di Indonesia.

Pihak kepolisian menyiapkan pengalihan arus lalu lintas rute yang akan dilintasi Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud bersama rombongan menuju Gedung DPR/MPR RI.

Ketua DPR RI Setya Novanto masih melakukan pengecekan ruangan sidang, Kamis (2/3//2017) pagi, guna memastikan kesiapan ruangan menjelang kunjungan Raja Salman di DPR RI pada pukul 13.00 WIB.

Menjelang kedatangan Raja Arab Saudi ketujuh Salman bin Abdul Aziz al-Saud di Gedung DPR/ MPR RI, Pangdam Jaya Mayjen TNI Jaswandi bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan melakukan pengecekan keamanan di gedung parlemen tersebut, Kamis (2/3/2017).

Kedatangan Raja Salman ke Indonesia pada 1 Maret 2017 nanti diharapkan dapat membuka peluang penambahan kuota haji dari Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan pada Senin (27/2/2017).

Kunjungan Raja Salman beserta rombongan ke Indonesia adalah kunjungan bersejarah yang menunjukkan Indonesia memiliki daya tarik sangat tinggi bagi Kerajaan Arab Saudi.

Demi menyambut kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin al-Saud, DPR menyediakan jalur khusus berupa rel di tangga masuk menuju ruang sidang Paripurna Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan.

Kepastian penerimaan DPR RI untuk usulan Hak Angket tentang pengaktifan kembali Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Hak Angket Ahok Gate) dibahas setelah masa reses yang berakhir pada pertengahan Maret 2017.