Indeks Dpr-ri

Fungsi pengawasan DPR dan DPD perlu dilakukan demi kesejahteraan masyarakat serta kemajuan pembangunan Indonesia di berbagai bidang.

DPR ubah syarat batas pencalonan kembali ke angka 20 persen di tingkat parlemen dan 25 persen suara nasional setelah putusan MK menghapusnya.

Melemahnya peran parlemen menunjukkan perlunya reformasi untuk memastikan keseimbangan kekuasaan dan representasi yang efektif dalam sistem demokrasi.

Berdasarkan penelusuran fakta yang dilakukan, tidak ditemukan keterangan resmi yang menyebut berkas pemakzulan Presiden Jokowi telah memenuhi syarat.

Pemerintah telah mendengar pandangan fraksi-fraksi dan memberikan apresiasi, baik yang menyetujui, maupun fraksi yang tidak menyetujui Perppu Ciptaker.

Apa saja isi Pasal 188 RKUHP tentang Penyebaran Paham Komunisme?

DPR tetap mengesahkan RKUHP menjadi UU meski ditolak sejumlah pihak. Berikut daftar pasal yang dianggap bermasalah.

Syarat kepesertaan BPJS Kesehatan untuk jual beli tanah dinilai tidak nyambung.

Koalisi masyarakat sipil mendesak DPR untuk segera menggelar fit & proper test calon anggota KPU dan Bawaslu mengingat supres sudah terbit sejak 12 Januari.

Baleg DPR menyatakan pembahasan RUU KUHP harus menunggu keputusan apakah RUU tersebut masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021 atau tidak.

Pasal 20 yang mengatur fungsi DPR, baik sebelum maupun setelah amandemen UUD 1945, kerap muncul di tes CPNS.

Peretas berhasil mengubah nomenklatur "Dewan Perwakilan Rakyat" menjadi "Dewan Penghianat Rakyat".

KSP berdalih selama ini hanya memanggil narasumber berpengaruh atau dikenal dengan influencer sebagai narasumber diskusi.

Pemerintah baru mencicil utang Rp7 triliun dari total utang senilai Rp45 triliun dan dijanjikan dilunasi akhir Agustus 2020 atau awal September 2020.

KSPI dan DPR membentuk tim perumus tandingan draf omnibus versi pemerintah.