Indeks Dpr-ri

Supratman membantah jika RUU Haji tersebut akan disahkan pada esok hari di saat Rapat Paripurna.

Titiek Soeharto menyampaikan kepuasan melihat stok beras BULOG di Sulsel yang dinilai sangat mencukupi. Ia mengungkapkan, stok beras mencapai 500 ribu ton.

Simpanan emas di bank bulion menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin memiliki tabungan emas secara bertahap.

Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu prioritas utama pemerintah saat ini dan akan terus didukung oleh DPR.

Pembatalan pengesahan RUU KUHAP bisa terjadi jika para penolak KUHAP berhasil meyakinkan pemimpin partai untuk membatalkan pengesahan RUU KUHAP.

Kementerian PU awalnya memperoleh alokasi Rp110,95 triliun untuk 2025. Namun terjadi pemangkasan sebesar Rp37,19 triliun.

Kendati sepakat, pengenaan bea keluar atas emas dan batu bara ini masih memerlukan kajian mendalam.

Anggaran sebelumnya dinilai tak cukup untuk membayar gaji pegawai dan mendukung keperluan operasional Kementerian Kumham Imipas.

Komisi V menyayangkan Kementerian PU belum melaporkan surat dari Kementerian Keuangan ke DPR yang berisi tentang persetujuan pembukaan anggaran.

Terdapat 29 rumah sakit TNI di Indonesia belum terakreditasi karena banyaknya persyaratan yang belum terpenuhi, salah satunya kekurangan dokter spesialis.

ibu-ibu yang tergabung dalam kelompok Suara Ibu Indonesia menggelar aksi menolak RUU TNI

Komisi II DPR RI menyoroti peran Bawaslu dalam menyikapi dugaan keterlibatan Mendes PDT, Yandri Susanto di Pilkada Serang.

DPR RI menjadikan Revisi Undang-undang Kejaksaan masuk Prolegnas 2025. Simak kontroversi yang timbul atas revisi UU tersebut.

Baleg DPR RI memberi ruang bagi pemerintah untuk memberikan WIUPK kepada perguruan tinggi dan usaha kecil dan menengah (UKM).

Ombudsman RI menemukan anggota DPR mengirimkan surat permintaan kepada sekolah negeri untuk meloloskan calon peserta didik di luar jalur PPDB.

Fungsi pengawasan DPR dan DPD perlu dilakukan demi kesejahteraan masyarakat serta kemajuan pembangunan Indonesia di berbagai bidang.

DPR ubah syarat batas pencalonan kembali ke angka 20 persen di tingkat parlemen dan 25 persen suara nasional setelah putusan MK menghapusnya.

Melemahnya peran parlemen menunjukkan perlunya reformasi untuk memastikan keseimbangan kekuasaan dan representasi yang efektif dalam sistem demokrasi.

Berdasarkan penelusuran fakta yang dilakukan, tidak ditemukan keterangan resmi yang menyebut berkas pemakzulan Presiden Jokowi telah memenuhi syarat.