Indeks Dpr-ri

KPU mempersilahkan Bawaslu, DPR, dan Kemendagri ataupun pihak-pihak yang tidak setuju dengan PKPU untuk mengajukan Judicial Review. 

Dalam hal ini, menurut peneliti Formappi, Bawaslu dan DPR terkait PKPU tidak serius dalam melaksanakan pemilu berintegritas.

DPR mengaku menunggu KPK untuk merevisi UU Tipikor.

Wacana pelarangan muncul setelah melihat beberapa calon kepala daerah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi saat proses Pilkada 2018 berjalan.

Raden Soedjono Prawirosoedarso adalah calon perorangan yang sukses mendapat satu kursi di DPR dan Konstituante dalam Pemilu 1955. Ia bukan politikus, ia guru kebatinan.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyatakan penunjukan Utut Adianto sebagai pimpinan DPR karena pengalaman dan kinerjanya sebagai kader PDIP dan Ketua Fraksi PDIP di DPR.

FPAN meminta pemerintah dapat meningkatkan upaya menjamin perlindungan data pribadi warganya.

Jokowi menyadari, meskipun dirinya tak menandatangani, UU MD3 itu tetap berlaku.

Jokowi memang menolak menandatangani draf UU MD3, tapi tidak melakukan langkah nyata setelahnya. Presiden ke-7 Indonesia ini dianggap tidak pernah benar-benar serius.

Tama menyatakan, pengurangan pidana untuk koruptor itu tercermin dari perbandingan tiga pasal di RKUHP dengan UU Tipikor.

Menurut DPR, perhatian khusus pada Papua agar tak ada masalah besar saat pemilu dan pilkada berlangsung.

Sejumlah nama mencuat sebagai pimpinan baru legislatif. Ada nama Ahmad Basarah dari PDIP, Muhaimin Iskandar dari PKB, dan Ahmad Muzani dari Gerindra.

Merespons UU MD3, Jokowi bertindak seperti Megawati yang menolak menandatangani empat UU yang sudah disahkan DPR.

Ada 4 nama yang diajukan yaitu Chatib Basri, Bambang Brodjonegoro, Perry Warjiyo, dan Agus Martowardojo.

Sikap Jokowi yang tidak mau menandatangani draf UU MD3 dinilai Lucius sebagai sikap pribadi.

Jokowi mestinya mengetahui pasal-pasal kontroversial dalam UU MD3 sejak proses pembahasan.

Meski tidak ditandatangani oleh presiden, UU MD3 tetap berlaku 30 hari setelah disahkan.

Mahfud menganggap munculnya pasal pemidanaan terhadap penghina DPR menandakan lembaga itu takut dikritik.

Ada tambahan kursi pimpinan di DPR yang diperuntukkan untuk PDI Perjuangan.

Kekayaan Bambang Soesatyo berupa motor dan mobil mewah, tanah dan bangunan, surat berharga, giro dan setara kas lainnya.