Indeks Dpr-ri

Sepuluh orang diketahui berstatus positif Covid-19 di dalam kompleks DPR RI

Partai NasDem menunjuk pengusaha Rachmat Gobel menjadi Wakil Ketua DPR dan Lestari Moerdijat sebagai pimpinan MPR.

DPR RI sudah mengesahkan revisi UU KPK. Apa saja poin utama dalam isi revisi UU No 30 Tahun 2002 tersebut?

Komisi III DPR RI akan berfokus pada revisi poin keberadaan Dewan Pengawas KPK dan kewenangan SP3. DPR memandang waktu yang terbatas membuat legislatif fokus pada dua poin tersebut.

Salah satu kebutuhan utama Kementerian Pertahanan pada 2020 nanti adalah program bela negara.

Hingga saat ini, pemerintah telah memberikan ganti rugi kepada sebagian korban Lapindo dengan dana talangan sebesar Rp827 miliar.

Komisi III DPR akan menggelar rapat dengan Kapolri Tito Karnavian terkait korban kerusuhan 21-22 Mei 2019.

Fadli Zon digadang-gadang sebagai kandidat kuat Wakil Ketua DPR dari Gerindra.

Bambang Soesatyo menegaskan bahwa posisi Ketua DPR akan ditempati oleh parpol pemenang Pemilu 2019.

Ada sedikitnya 14 RUU hasil kurasi Tirto yang dinilai penting tapi nyaris tak disentuh DPR periode 2014-2019.

Komisi II DPR RI meminta pemerintah berhati-hati mengeluarkan e-KTP pada TKA, untuk mewaspadai terhadap penyalahgunaan.

WNA Cina di Cianjur, Jawa Barat, bisa memiliki KTP asal memenuhi sejumlah persyaratan mulai memiliki surat izin tetap, berumur 17 tahun hingga sudah menikah. 

DPR mendesak dan mendorong Pemerintah dan Kemenlu memberikan respon yang keras kepada Duta Besar Cina terkait muslim Uighur di Cina.

Taufik sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan suap.

Bamsoet mengatakan nasib Taufik Kurniawan sebagai pimpinan DPR tergantung pada sikap PAN dan Fraksi PAN DPR RI.

DPRD DKI menyetujui usulan pemprov untuk merevisi tata ruang wilayah di ibukota, menyusul adanya peristiwa peluru yang diduga nyasar ke Gedung DPR RI.

Lebih dari 4 peluru menerjang Gedung DPR. Dua pelaku ditangkap polisi, tapi kasus ini muncul diduga karena kelalaian perbakin awasi anggota.

Menurut Setyo, dua PNS Kemenhub yang melakukan latihan menembak tidak mengikuti prosedur.

KPU mempersilahkan Bawaslu, DPR, dan Kemendagri ataupun pihak-pihak yang tidak setuju dengan PKPU untuk mengajukan Judicial Review. 

Dalam hal ini, menurut peneliti Formappi, Bawaslu dan DPR terkait PKPU tidak serius dalam melaksanakan pemilu berintegritas.