Puan Minta DPR & DPD Terpilih Awasi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Fungsi pengawasan DPR dan DPD perlu dilakukan demi kesejahteraan masyarakat serta kemajuan pembangunan Indonesia di berbagai bidang.

Reporter: Qonita Azzahra

Terbit 21 Sep 2024 15:00 WIB,

Waktu baca ±2 menit

Ketua DPR Puan Maharani (kedua kiri) berbincang dengan Ketua DPD AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (kedua kanan), Ketua KPU Mochammad Afifuddin (kiri) dan Plt. Gubernur Lemhannas Letjen TNI Eko Margiyono (kanan) saat menghadiri pembukaan Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan bagi Calon Anggota DPR dan DPD RI Terpilih Periode 2024-2029 di Jakarta, Sabtu (21/9/2024). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/YU

tirto.id - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI 2019-2024, Puan Maharani, mengatakan, Indonesia saat ini tengah menghadapi masalah struktural yang berkaitan dengan ketahanan pangan, kesenjangan ekonomi, hingga kemiskinan. Selain itu, Indonesia juga belum mampu keluar dari middle income trap atau jebakan negara berpenghasilan menengah.

Pada saat yang sama, Indonesia juga harus bisa mengoptimalkan bonus demografi agar tidak justru menjadi ganjalan bangsa di masa depan. Untuk itu, dia berpesan kepada calon anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mengawasi pemerintahan mendatang melalui fungi pengawasan yang dimiliki anggota legislatif.

"Melalui fungsi dan tugas tersebut, DPR RI dan DPD RI ikut mengawal jalannya pemerintahan dalam menyelenggarakan pembangunan nasional sehingga tercapai kesejahteraan rakyat, kemajuan di segala bidang, dan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia," katanya di acara pemantapan nilai-nilai kebangsaan calon anggota DPR-DPD RI terpilih 2024-2029, di Hotel Shangri-La Jakarta Pusat, Sabtu (21/9/2024).

Selain pemerintah pusat, anggota legislatif juga memiliki kewajiban untuk mengawasi jalannya pemerintahan di daerah. Ia juga mengingatkan, DPR dan DPD juga berkewajiban untuk mengawasi jalannya undang-undang yang telah dibuat dan disahkan presiden meskipun bertugas sebagai perumus undang-undang.

"Ini merupakan tugas dan fungsi yang luar biasa. Dan itu sudah dipercayakan rakyat kepada kita, yang InsyaAllah nanti akan dilahirkan pada tanggal 1 Oktober yang akan datang," imbuh Puan.

Sementara itu, di luar masalah struktural dalam pembangunan nasional, Indonesia juga masih harus menghadapi globalisasi budaya dan nilai yang berpotensi mengikis eksistensi beragam budaya yang lahir di Tanah Air. Oleh karena itu, anggota legislatif serta seluruh rakyat Indonesia dituntut untuk dapat memperkuat kebangsaan dan pembangunan karakter dalam membangun kebudayaan nasional.

"Apabila kebudayaan dan kebangunan Indonesia dibiarkan secara alamiah, maka nanti tidak mustahil kebudayaan transnasional akan menjadi tuan di negeri ini. Tidak akan ada lagi jati diri keindonesiaan, jati diri yang bisa kita banggakan sebagai Indonesia," tegas putri Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, itu.