Indeks Dpr-ri

Politikus PDIP di Komisi VI DPR RI mencurigai PP 72/2016, yang mengatur penyertaan modal negara di BUMN, merupakan jebakan bagi Presiden Joko Widodo agar melanggar konstitusi.

Komisi VI DPR RI mendesak pemerintah segera merevisi isi PP 72/2016

Setya Novanto meminta Sekjen baru DPR Ahmad Djuned meningkatkan kualitas layanan persidangan di DPR.

Sidang lanjutan tindak pidana korupsi pengadaan paket KTP elektronik (e-KTP) akan menghadirkan tujuh saksi dari unsur Kemendagri dan DPR yang dijadwalkan diperiksa pada Kamis (23/3/2017).

Pimpinan KPK menyatakan revisi UU KPK belum mendesak dilakukan karena kinerja komisi antirasuah masih efektif. Pimpinan KPK malah khawatir revisi UU KPK menjadi pintu masuk melumpuhkan gerakan antikorupsi. 

Upaya melemahkan KPK sebagai lembaga penegak hukum perkara korupsi kembali terasa, di tengah proses hukum skandal mega korupsi e-KTP yang sedang bergulir. Persoalan ini bukan terjadi kali ini saja.

Usulan pengguliran hak angket dugaan korupsi proyek KTP Elektronik (e-KTP) belum diterima Ketua DPR Setya Novanto secara langsung sehingga pihaknya belum bisa menentukan sikap.

Fahri Hamzah kembali melayangkan tudingan ke KPK bahwa lembaga itu tidak fair dalam membongkar kasus e-KTP. Menurut Fahri, KPK menutupi nama-nama yang diduga menerima aliran dana e-KTP.

Febri Diansyah menegaskan tidak ada intervensi dari pimpinan KPK dalam penyidikan kasus dugaan korupsi e-KTP.

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon mengklaim pembahasan revisi UU KPK di legislatif tidak akan terpengaruh oleh pengusutan kasus korupsi E-KTP di Komisi Antirasuah. 

Sepanjang tahun 2016, sejumlah anggota DPR terjerat dalam kasus korupsi yang ditangani KPK. Maka tak heran jika survei Global Corruption Barometer menempatkan DPR sebagai lembaga paling korup. Apalagi DPR juga cukup getol ingin merevisi UU KPK.

Komisi VI DPR RI mempertanyakan dugaan keterlibatan sejumlah BUMN di korupsi e-KTP, baik dalam konteks persekongkolan membuat lelang abal-abal hingga adanya aliran duit rasuah ke perusahaan-perusahaan plat merah itu. 

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan memanggil 133 saksi di persidangan untuk membuktikan kasus korupsi dalam pengadaan KTP elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012.

Sejumlah nama pejabat eksekutif dan legislatif disebut JPU dalam pembacaan dakwaan di persidangan perdana kasus korupsi e-KTP 2011-2012.

Pejabat Kemendagri Irman dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dukcapil Kemendagri Sugiharto bersama-sama dengan anggota DPR saat itu Setya Novanto didakwa melakukan korupsi pengadaan pekerjaan e-KTP 2011-2012.

KPK mengaku tidak mempermasalahkan dampak politik di dalam kasus Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), yang kemungkinan menjerat para politisi.

Ketua Fraksi Partai Hanura Nurdin Tampubolon mengaku tidak ingin menduga-duga adanya kader partai Hanura yang menerima aliran dana dalam kasus e-KTP.

Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon mengaku Partai Gerindra sudah mengonfirmasi tidak adanya aliran dana korupsi e-KTP yang diterima oleh Anggota DPR Komisi II dari Partai Gerindra.

Tercatat 300 saksi dipanggil ke gedung KPK sejak perkara kasus korupsi e-KTP bergulir tiga tahun terakhir.

Wakil Ketua DPR bidang ekonomi dan keuangan (KOREKKU), Taufik Kurniawan menilai bahwa DPR tidak pernah melakukan permintaan khusus agar revisi UU KPK disosialisasikan ke masyarakat.