Indeks Dpr-ri

Fraksi Partai Hanura di DPR menilai usul hak angket terkait keputusan pemerintah menetapkan kembali Basuki T. Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak tepat karena bukan persoalan yang berdampak luas pada masyarakat.

Empat fraksi di DPR mengajukan hak angket terkait kembali aktifnya Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pemerintah dirasa tidak bersikap adil.

Partai Demokrat mengusulkan penggunaan hak angket di DPR untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah khususnya Kemendagri yang mengangkat kembali Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta padahal statusnya terdakwa.

Penerapan aturan ambang batas parlemen yang diberlakukan pada Pemilu 2009 dan 2014 cukup efektif mengurangi jumlah partai politik peserta pemilu. Bagaimana dengan revisi UU Pemilu yang sedang digodok di DPR?

Empat partai baru satu suara mengusulkan agar RUU Pemilu yang sedang dibahas DPR tidak mengatur soal syarat “Presidential Threshold” sehingga seluruh partai politik peserta Pemilu 2019 dapat mengusulkan calon presiden.

DPR akan segera mengesahkan usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual yang sudah disetujui oleh Badan legislasi DPR RI

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Oesman Sapta setuju pada usulan penghapusan Presidential Threshold di RUU Pemilu. 

Pansus RUU Pemilu kantongi lima pilihan ambang batas parlemen, yakni 0 persen, 3,5 persen, 5 persen, 7 persen dan 10 persen.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas menyatakan DPR RI akan menyetujui usulan mengenai revisi UU MD3

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon setuju atas wacana penambahan anggota parlemen yang sebelumnya berjumlah 560 orang menjadi 570 orang, menurutnya hal itu sesuai dengan jumlah penduduk di Indonesia.

Sejumlah politikus anggota DPR dari PKS dan PDIP mengkritik kunjungan anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke Israel

Ketua KPK, Agus Rahardjo membenarkan ada kemungkinan besar muncul tersangka baru di kasus e-KTP

DPR minta penjelasan pemerintah soal penghapusan peran legislatif dalam pengawasan BUMN

Komisi VII DPR mendesak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mengusut kasus praktik pengeboran minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin 

Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan berpendapat akan ada perbaikan ekonomi nasional di tahun ini. Dia memperkirakan Indonesia akan mampu mencapai pertumbuhan 5,1 hingga 5,2 persen di tahun 2017 atau lebih baik ketimbang periode sebelumnya yang hanya 5 persen. Alasan Taufik, hingga kini perekonomian nasional masih stabil meskipun ada gejolak di level global.

Pengamat komunikasi politik menilai, langkah yang dilakukan Ade Komarudin untuk memulihkan nama baik sudah tepat.

Mark Rutee berkunjung ke DPR untuk membahas kerjasama kedua negara dalam bidang antara lain Ekonomi, Infrastuktur dan Lingkungan.

Vonis untuk Anggota DPR-RI dari FPDIP ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni hukuman penjara 6 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan serta pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik.

Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan (BG) selangkah lagi akan menjadi kepala BIN menggantikan Sutiyoso. Pada uji kelayakan dan kepatutan di DPR, BG sudah dinilai layak dan patut menjalankan institusi intelijen tersebut. Selanjutnya BG hanya menunggu kepastian dari presiden terkait pengangkatannya.

Fadly Nurzal khawatir, jika masyarakat terpancing dengan isu-isu yang beraroma provokatif, situasi yang lebih buruk bisa terjadi.