Indeks Dpr-ri

Sejumlah elit partai politik di Indonesia menyambut positif isi pidato singkat Raja Salman saat berkunjung ke DPR RI, tapi mereka berbeda dalam penekanan penilaiannya.

Ketua DPR RI Setya Novanto beberapa kali melakukan kesalahan penyebutan dalam pidato penyambutan kedatangan Raja Salman bin Abdul Azis Al-Saud di Kompleks Gedung DPR MPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/3/2017).

Raja Arab Saudi ketujuh Salman bin Abdul Aziz al-Saud beserta rombongan delegasinya tiba di Gedung MPR/DPR/DPD RI Kamis tepat pukul 13.00 WIB guna menyampaikan pidato dalam kunjungan kenegaraannya di Indonesia.

Pihak kepolisian menyiapkan pengalihan arus lalu lintas rute yang akan dilintasi Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud bersama rombongan menuju Gedung DPR/MPR RI.

Ketua DPR RI Setya Novanto masih melakukan pengecekan ruangan sidang, Kamis (2/3//2017) pagi, guna memastikan kesiapan ruangan menjelang kunjungan Raja Salman di DPR RI pada pukul 13.00 WIB.

Menjelang kedatangan Raja Arab Saudi ketujuh Salman bin Abdul Aziz al-Saud di Gedung DPR/ MPR RI, Pangdam Jaya Mayjen TNI Jaswandi bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M. Iriawan melakukan pengecekan keamanan di gedung parlemen tersebut, Kamis (2/3/2017).

Kedatangan Raja Salman ke Indonesia pada 1 Maret 2017 nanti diharapkan dapat membuka peluang penambahan kuota haji dari Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan pada Senin (27/2/2017).

Kunjungan Raja Salman beserta rombongan ke Indonesia adalah kunjungan bersejarah yang menunjukkan Indonesia memiliki daya tarik sangat tinggi bagi Kerajaan Arab Saudi.

Demi menyambut kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin al-Saud, DPR menyediakan jalur khusus berupa rel di tangga masuk menuju ruang sidang Paripurna Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan.

Kepastian penerimaan DPR RI untuk usulan Hak Angket tentang pengaktifan kembali Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Hak Angket Ahok Gate) dibahas setelah masa reses yang berakhir pada pertengahan Maret 2017.

Kelima calon tersebut adalah M. Fadhil Hasan. Muhammad Edhie Purnawan, Candra Fajri Ananda, Hikmahanto Juwana, dan Tony Prasetiantono.

Komisi VI DPR mengkaji restrukturisasi pimpinan pertamina pada awal Februari lalu dan mempertanyakan alasan pemberhentian Dirut dan Wakil Dirut Pertamina. 

Usulan hak angket terkait status Basuki Tjahaja Purnama, yang diaktifkan kembali oleh pemerintah sebagai Gubernur DKI Jakarta, akan dibacakan di sidang Paripurna DPR RI pada pekan ini. 

sebanyak 90 orang dari empat fraksi, yaitu Partai Demokrat, Partai Gerindra, PKS, dan PAN, mengajukan Hak Angket 'Ahok Gate' ke pimpinan DPR. Pengajuan Hak Angket itu dilakukan karena Menteri Dalam Negeri diduga melakukan pelanggaran hukum karena melantik Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta setelah selesai masa cuti kampanye Pilkada Jakarta.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon mengatakan pengajuan hak angket "Ahok Gate" tidak terpengaruh hasil tafsir dari fatwa Mahkamah Agung, sehingga tetap bisa bergulir.

Fraksi Partai Hanura di DPR menilai usul hak angket terkait keputusan pemerintah menetapkan kembali Basuki T. Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta tidak tepat karena bukan persoalan yang berdampak luas pada masyarakat.

Empat fraksi di DPR mengajukan hak angket terkait kembali aktifnya Basuki Tjahaja Purnama sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pemerintah dirasa tidak bersikap adil.

Partai Demokrat mengusulkan penggunaan hak angket di DPR untuk mempertanyakan kebijakan pemerintah khususnya Kemendagri yang mengangkat kembali Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta padahal statusnya terdakwa.

Penerapan aturan ambang batas parlemen yang diberlakukan pada Pemilu 2009 dan 2014 cukup efektif mengurangi jumlah partai politik peserta pemilu. Bagaimana dengan revisi UU Pemilu yang sedang digodok di DPR?

Empat partai baru satu suara mengusulkan agar RUU Pemilu yang sedang dibahas DPR tidak mengatur soal syarat “Presidential Threshold” sehingga seluruh partai politik peserta Pemilu 2019 dapat mengusulkan calon presiden.