Indeks Dpr-ri

Sejak 2015, Menteri BUMN Rini Soemarno dilarang datang ke DPR. Hubungan Menteri Rini dan DPR yang sempat beku ini berupaya dicairkan kembali lewat undangan rapat DPR usai reses.

Ketua DPR RI, Ade Komarudin menilai, Pemerintah Indonesia tidak wajib menaati putusan Pengadilan Rakyat Indonesia (IPT) 1965, yang salah satunya rekomendasinya agar Indonesia meminta maaf terhadap korban kejahatan HAM di tahun 1965-1966.

DPR RI berpeluang membentuk panitia kerja (panja) untuk memacu kinerja pemerintah dan aparat kepolisian menyelesaikan kasus vaksin palsu yang meresahkan masyarakat akhir-akhir ini.

Dua pejabat tersebut adalah Fadli Zon dan Rachel Maryam yang diduga melanggar kode etik DPR RI pasal 6 ayat 4. Dimana dalam kode etik tersebut terdapat larangan bagi anggota DPR untuk menyalahgunakan jabatan demi keuntungan baik keluarga maupun pribadi.

Rapat Paripurna DPR menyetujui Komjen Pol Tito Karnavian sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol Badrodin Haiti yang memasuki masa pensiun Juli 2016

DPR persilahkan judicial review ke Mahkamah Konstitusi jika ada pihak yang tidak puas terhadap disahkannya UU Pilkada. Meskipun demikian, DPR tidak akan bertanggung jawab apabila pelaksanaan Pilkada 2017 tidak sesuai dengan jadwal yang direncanakan.

Soepriyatno, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI menyarankan supaya pemerintah tidak terburu-buru dalam pembahasan RUU agar bisa menghasilkan hukum yang berkualitas. RUU Pengampunan Pajak harus dibahas secara menyeluruh karena akan berlangsung satu kali dan hanya berlaku singkat selama enam bulan. Soepriyatno tetap optimis aturan hukum ini selesai tepat waktu sehingga kebijakan untuk repatriasi dana dari luar negeri dan menambah penerimaan pajak ini, bisa segera berjalan.

Dicabutnya sanksi FIFA terhadap PSSI disambut gembira oleh banyak pihak. Salah satunya adalah legislator senior yang duduk di Komisi X DPR-RI, Ceu Popong.

Kepala Bekraf telah menyiapkan regulasi untuk mengatur investasi asing dalam industri perfilman Indonesia.

Fadli Zon menegaskan bahwa penanganan kasus terorisme telah memiliki koridor-koridor hukum yang jelas sehingga pelaksanaannya dapat menghindari kesalahan prosedural. Penanganan terorisme, menurutnya, juga harus mempertimbangkan faktor pencegahan dan tidak hanya penindakan.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menerima dua surat dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera terkait usulan pergantian Fahri Hamzah sebagai pimpinan dan anggota DPR.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) berencana membahas surat pemecatan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah dari keanggotaannya sebagai DPR RI pada rapat pimpinan di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta.

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menyatakan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berhak mencopot Fahri Hamzah dari parlemen, termasuk mengganti posisinya sebagai Wakil Ketua DPR dengan kader PKS lainnya.

Kepolisian Daerah (Polda) Metro Jaya masih mempelajari surat permohonan penangguhan penahanan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Fanny Safriansyah alias Ivan Haz. Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini mendapat jaminan penangguhan dari ayahnya yang juga mantan Wakil Presiden Hamzah Haz.