Indeks Dpr-ri
Ini Tujuh Poin Revisi UU ITE Versi Pemerintah
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengusulkan tujuh poin dalam revisi Undang-Undang (UU) nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang akan dibahas bersama antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia.
Ade Komaruddin Belum Serahkan LHKPN, LSM Laporkan ke MKD
Lembaga Swadaya Masyarakat Koalisi Masyarakat untuk Parlemen Bersih (LSM KMPB) melaporkan Ketua DPR RI Ade Komaruddin (Akom) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) karena belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.
Nasdem Aceh Pantang Kalah dengan Partai Gurem
Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh menyampaikan kepada seluruh kader NasDem Aceh untuk bersimpati dengan warga Aceh.
Pemerintah Ngotot RUU Pengampunan Pajak Disahkan
Pemerintah Joko Widodo-Jusul Kalla mendesak Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak segera disahkan. Pasalnya, RUU tersebut bertujuan untuk mengalirkan dana kembali ke Indonesia.
Parlemen Dukung Pemerintah Boikot Produk Israel
Sikap pemerintah Indonesia yang mengajak negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk memboikot produk-produk Israel mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Sikap ini dinilai sebagai bentuk tekanan terhadap Israel yang melakukan invasi terhadap Palestina.
Ketua FPKS: OKI Perlu Dukung Bantuan Ekonomi untuk Palestina
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam perlu memberi dukungan bantuan ekonomi untuk Palestina. Selain itu, Jazuli juga mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang tegas mendukung kemerdekaan Palestina.
DPR Sahkan RUU Nelayan Awal Maret
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyambut positif agenda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemberdayaan dan Perlindungan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada awal Maret 2016 mendatang.
Agus Rahardjo Ancam Mundur, Ini Sikap DPR
Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) menuai kritik dari banyak kalangan. Bahkan, Ketua KPK, Agus Rahardjo, mengancam mundur jika pembahasan revisi UU tersebut tetap dilanjutkan.
Ini Alasan Partai Demokrat Belum Sepakati Revisi UU KPK
Partai Demokrat hingga saat ini belum menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Lantas, apa alasan Partai Demokrat enggan menyetujui revisi UU KPK yang saat ini masih dibahas di tataran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu?