Indeks Dpr-ri
DPR Segera Sahkan Usulan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual
DPR akan segera mengesahkan usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual yang sudah disetujui oleh Badan legislasi DPR RI
Pimpinan MPR Setuju Penghapusan Presidential Threshold
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Oesman Sapta setuju pada usulan penghapusan Presidential Threshold di RUU Pemilu.
DPR Kantongi Lima Alternatif Ambang Batas Parlemen
Pansus RUU Pemilu kantongi lima pilihan ambang batas parlemen, yakni 0 persen, 3,5 persen, 5 persen, 7 persen dan 10 persen.
DPR Akan Loloskan Revisi UU MD3
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas menyatakan DPR RI akan menyetujui usulan mengenai revisi UU MD3
Fadli Zon Setuju Jumlah Anggota DPR Ditambah 570 Kursi
Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon setuju atas wacana penambahan anggota parlemen yang sebelumnya berjumlah 560 orang menjadi 570 orang, menurutnya hal itu sesuai dengan jumlah penduduk di Indonesia.
Politikus PKS dan PDIP Kecam Kunjungan Anggota MUI ke Israel
Sejumlah politikus anggota DPR dari PKS dan PDIP mengkritik kunjungan anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) ke Israel
Ketua KPK Isyaratkan akan Ada Tersangka Baru di Kasus e-KTP
Ketua KPK, Agus Rahardjo membenarkan ada kemungkinan besar muncul tersangka baru di kasus e-KTP
DPR Minta Penjelasan Pemerintah Soal Pengawasan BUMN
DPR minta penjelasan pemerintah soal penghapusan peran legislatif dalam pengawasan BUMN
DPR Desak Polisi Usut Pengeboran Minyak Ilegal di Sumsel
Komisi VII DPR mendesak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan mengusut kasus praktik pengeboran minyak ilegal di Kabupaten Musi Banyuasin
DPR Percaya Pemerintah Bisa Perbaiki Pertumbuhan
Wakil Ketua DPR RI, Taufik Kurniawan berpendapat akan ada perbaikan ekonomi nasional di tahun ini. Dia memperkirakan Indonesia akan mampu mencapai pertumbuhan 5,1 hingga 5,2 persen di tahun 2017 atau lebih baik ketimbang periode sebelumnya yang hanya 5 persen. Alasan Taufik, hingga kini perekonomian nasional masih stabil meskipun ada gejolak di level global.
Pengamat Nilai Langkah Ade Komarudin Sudah Tepat
Pengamat komunikasi politik menilai, langkah yang dilakukan Ade Komarudin untuk memulihkan nama baik sudah tepat.
Kunjungan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte ke DPR
Mark Rutee berkunjung ke DPR untuk membahas kerjasama kedua negara dalam bidang antara lain Ekonomi, Infrastuktur dan Lingkungan.
Damayanti Terbukti Korupsi, Divonis 4,5 Tahun Penjara
Vonis untuk Anggota DPR-RI dari FPDIP ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni hukuman penjara 6 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan serta pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik.

Selangkah Lagi BG Jabat Kepala BIN
Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan (BG) selangkah lagi akan menjadi kepala BIN menggantikan Sutiyoso. Pada uji kelayakan dan kepatutan di DPR, BG sudah dinilai layak dan patut menjalankan institusi intelijen tersebut. Selanjutnya BG hanya menunggu kepastian dari presiden terkait pengangkatannya.
Teror Bom di Gereja Medan, Masyarakat Diminta Menahan Diri
Fadly Nurzal khawatir, jika masyarakat terpancing dengan isu-isu yang beraroma provokatif, situasi yang lebih buruk bisa terjadi.
Muhaimin: Kader PKB Harus Utamakan 'Moral Force'
Muhaimin Iskandar meminta kader PKB konsisten menjaga etika dan kontribusi kepada masyarakat sebagai nilai lebih dalam memenangkan persaingan dengan partai lain.
Pimpinan DPR Bicara Kemerdekaan RI ke-71
"Tujuan kemerdekaan adalah bagaimana rakyat bahagia, merdeka dari kemiskinan, kebodohan dan kesia-siaan hidup. Itu jadi tantangan generasi penerus," kata Wakil Ketua DPR-RI, Fadli Zon.

DPR akan Undang Menteri Rini Usai Reses
Sejak 2015, Menteri BUMN Rini Soemarno dilarang datang ke DPR. Hubungan Menteri Rini dan DPR yang sempat beku ini berupaya dicairkan kembali lewat undangan rapat DPR usai reses.
Ketua DPR: Pemerintah Tak Wajib Taati Putusan IPT
Ketua DPR RI, Ade Komarudin menilai, Pemerintah Indonesia tidak wajib menaati putusan Pengadilan Rakyat Indonesia (IPT) 1965, yang salah satunya rekomendasinya agar Indonesia meminta maaf terhadap korban kejahatan HAM di tahun 1965-1966.
DPR Wacanakan Bentuk Panja Vaksin Palsu
DPR RI berpeluang membentuk panitia kerja (panja) untuk memacu kinerja pemerintah dan aparat kepolisian menyelesaikan kasus vaksin palsu yang meresahkan masyarakat akhir-akhir ini.
Masuk tirto.id







