Menuju konten utama

Ketua FPKS: OKI Perlu Dukung Bantuan Ekonomi untuk Palestina

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam perlu memberi dukungan bantuan ekonomi untuk Palestina. Selain itu, Jazuli juga mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang tegas mendukung kemerdekaan Palestina.

Ketua FPKS: OKI Perlu Dukung Bantuan Ekonomi untuk Palestina
Presiden Joko Widodo (kanan) dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas (kiri) berpelukan usai memberikan keterangan pers terkait pelaksanaan KTT Luar Biasa Ke-5 OKI di Jakarta. ANTARA FOTO/OIC-ES2016/Wendra Ajistyatama.

tirto.id - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI Jazuli Juwaini mengatakan negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) perlu memberi dukungan bantuan ekonomi untuk Palestina. Selain itu, Jazuli juga mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tegas mendukung kemerdekaan Palestina.

"Perlu peta jalan yang jelas dan terukur dalam mewujudkan hasil resolusi dan deklarasi dengan kesediaan negara-negara OKI memberikan dukungan penuh tidak hanya dalam konteks diplomasi, tapi termasuk dukungan (bantuan) ekonomi bagi persiapan kemerdekaan Palestina," kata Jazuli dalam siaran persnya kepada media di Jakarta, Selasa (8/3/2019).

Di satu sisi, Jazuli juga mengapresiasi sikap tegas dan komitmen Presiden Jokowi dalam menantang penjajahan Israel atas Palestina, sebagaimana disampaikan pada KTT Luar Biasa OKI yang berakhir Senin (7/3/2016).

Jazuli mengatakan, sikap Presiden Jokowi sangat tepat karena sudah sesuai dengan UUD 1945 yang menolak penjajahan di atas dunia serta mengulang komitmen Indonesia yang pernah digelorakan Presiden Sukarno untuk membantu rakyat Palestina memperoleh kemerdekaannya.

Menurut anggota Komisi III DPR RI itu, Presiden Jokowi telah mewakili sikap rakyat Indonesia selama ini untuk mendukung kemerdekaan Palestina. Sikap tersebut, kata Jazuli, ditunjukkan dengan sikap Jokowi dalam memberikan sinyal kuat agar negara-negara OKI bersatu mengefektifkan proposal perundingan dan menekan Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) untuk mengultimatum pendudukan Israel dengan batas waktu yang jelas. Selain itu, melakukan berbagai cara untuk menekan Israel termasuk seruan untuk memboikot produk-produk Israel.

Anggota Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS itu juga mengingatkan pemerintah tentang perlunya mengevaluasi dan melakukan pengamatan secara terukur dan berkesinambungan atas realisasi hasil resolusi dan deklarasi OKI.

Sebagaimana diketahui, Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT-LB) ke-5 Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) di Jakarta, 6-7 Maret 2016, menghasilkan Resolusi tentang Palestina dan Al Quds Al Sharif yang mengutuk okupasi Israel atas Palestina dan Yerusalem.

Resolusi tentang Palestina dan Al-Quds (Yerusalem) itu disahkan oleh 49 negara anggota OKI yang hadir. Resolusi tersebut memuat sikap OKI yang mengutuk okupasi wilayah Palestina yang berlangsung sejak 1967 termasuk Yerusalem Timur dan menyesalkan bahwa Palestina belum merdeka sepenuhnya setelah 60 tahun Konferensi Asia-Afrika. OKI juga mengutuk kekerasan yang terus dilakukan oleh Israel terhadap masyarakat sipil Palestina. Selain itu, OKI juga mengutuk pembangunan permukiman Israel di wilayah Palestina.

KTT Luar Biasa OKI ke-5 tentang Palestina dan Al Quds Al Sharif juga menghasilkan Deklarasi Jakarta yang berisi penjabaran dari Resolusi dan langkah-langkah konkret OKI untuk membantu Palestina.

KTT OKI tersebut dihadiri 605 anggota delegasi dari 55 negara, termasuk 49 negara anggota OKI, dua negara peninjau, lima anggota permanen Dewan Keamanan PBB, dua negara kuartet, dan dua organisasi internasional (PBB dan Uni Eropa).

Baca juga artikel terkait ANGGOTA MAJELIS PERTIMBANGAN PUSAT atau tulisan lainnya

Reporter: Alexander Haryanto