Menuju konten utama

Anggota DPR Komisi II Dukung Wacana Pemindahan Ibu Kota

Anggota Komisi II DPR RI Arif Wibowo menyatakan mendukung wacana pemerintah pusat memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa.

Anggota DPR Komisi II Dukung Wacana Pemindahan Ibu Kota
Anggota Komisi II DPR Arif Wibowo, Jakarta, Rabu (5/7). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.

tirto.id -

Anggota Komisi II DPR RI Arif Wibowo menyatakan mendukung wacana Pemerintah memindahkan Ibu Kota dari Jakarta ke luar Jawa.

Ia mengatakan, lokasi yang tepat untuk menjadi ibu kota baru bagi Indonesia adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Alasannya letak kota Palangkaraya yang strategis dan jarang mengalami bencana gempa bumi.

"Karena Palangkaraya adalah kota di Kalimantan Tengah yang wilayahnya tidak akan terjadi gempa. Hal itu bagus sebagai pusat pemerintahan dan juga karena lokasinya strategis di tengah," ungkapnya saat dihubungi Tirto, Rabu (5/7/2017).

Selain itu, ia juga mengatakan bahwa kota Palangkaraya sebagai pusat pemerintahan akan lebih mudah untuk ditata dan tak bercampur aduk dengan bisnis dan pusat perekonomian seperti di Jakarta.

Hal itu menurutnya akan lebih memudahkan pengawasan terhadap tindakan-tindakan korupsi di kota tersebut. "Mempermudah pengawasan korupsi dan nepotisme. Kan kalau ada perusahaan datang ke sana kan lebih gampang diawasi. Kalau di Jakarta semua kan jadi tempat yang tercampur adukkan," ujarnya.

Di sisi lain, pemindahan ibu kota ke Palangkaraya akan berdampak pada penguatan wilayah-wilayah perbatasan yang selama ini kurang mendapat perhatian. Sebab, letak Palangkaraya di Kalimantan tak jauh dengan perbatasan Indonesia dan Malaysia.

"Pasti akan mendorong penguatan wilayah di perbatasan. Karena ini kan dekat dengan perbatasan. Bukan hanya dari aspek pembangunan wilayah perbatasan tetapi juga keamanan. Kalau ibu kota pindah di sana mau tidak mau perbatasannya harus kita perkuat," lanjutnya.

Kendati demikian, Fraksi PDIP itu mengatakan belum ada pembicaraan resmi antara DPR dan pemerintah pusat terkait wacana tersebut. Karena itulah, DPR akan segera merencanakan pertemuan khusus pada agenda sidang ke depan.

"Kalau pembicaraan secara resmi pemerintah dengan DPR belum ada, nanti akan kita rencanakan secara resmi di masa-masa persidangan ini. Nanti kita akan konfirmasi ke pemerintah melalui beberapa kementerian terkait, termasuk juga dengan Bappenas," jelasnya.

Baca juga artikel terkait PEMINDAHAN IBU KOTA atau tulisan lainnya dari Hendra Friana

tirto.id - Politik
Reporter: Hendra Friana
Penulis: Hendra Friana
Editor: Maya Saputri