tirto.id -
Ia mengatakan, lokasi yang tepat untuk menjadi ibu kota baru bagi Indonesia adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Alasannya letak kota Palangkaraya yang strategis dan jarang mengalami bencana gempa bumi.
Hal itu menurutnya akan lebih memudahkan pengawasan terhadap tindakan-tindakan korupsi di kota tersebut. "Mempermudah pengawasan korupsi dan nepotisme. Kan kalau ada perusahaan datang ke sana kan lebih gampang diawasi. Kalau di Jakarta semua kan jadi tempat yang tercampur adukkan," ujarnya.
Di sisi lain, pemindahan ibu kota ke Palangkaraya akan berdampak pada penguatan wilayah-wilayah perbatasan yang selama ini kurang mendapat perhatian. Sebab, letak Palangkaraya di Kalimantan tak jauh dengan perbatasan Indonesia dan Malaysia.
"Pasti akan mendorong penguatan wilayah di perbatasan. Karena ini kan dekat dengan perbatasan. Bukan hanya dari aspek pembangunan wilayah perbatasan tetapi juga keamanan. Kalau ibu kota pindah di sana mau tidak mau perbatasannya harus kita perkuat," lanjutnya.
Kendati demikian, Fraksi PDIP itu mengatakan belum ada pembicaraan resmi antara DPR dan pemerintah pusat terkait wacana tersebut. Karena itulah, DPR akan segera merencanakan pertemuan khusus pada agenda sidang ke depan.
"Kalau pembicaraan secara resmi pemerintah dengan DPR belum ada, nanti akan kita rencanakan secara resmi di masa-masa persidangan ini. Nanti kita akan konfirmasi ke pemerintah melalui beberapa kementerian terkait, termasuk juga dengan Bappenas," jelasnya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Maya Saputri
