Indeks Dpr-ri

Rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa dinilai anggota Komisi XI DPR RI terburu-buru dan masih butuh waktu lama untuk realisasinya.

KPK memeriksa mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie sebagai saksi untuk tersangka Andi Narogong (Andi Agustinus) dalam penyidikan kasus tindak pidana korupsi e-KTP.

Anggota Komisi II DPR RI Arif Wibowo menyatakan mendukung wacana pemerintah pusat memindahkan Ibu Kota ke luar Jawa.

KPK tidak menganggap penting terkait pernyataan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah yang mendorong pemerintah bersama DPR RI mengevaluasi kinerja KPK.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah menyatakan bahwa penyadapan yang dilakukan penyidik KPK sudah diakui validitasnya oleh Pengadilan Tipikor Jakarta.

Febri mengatakan proses penyadapan yang menjadi sorotan Pansus Hak Angket dan BPK itu sudah dilakukan lembaganya sesuai pasal 12 UU No 30 tahun 2002 tentang KPK.

Formappi menilai wacana DPR yang ingin memboikot anggaran KPK dan Polri memperlihatkan arogansi DPR. Ini juga menandakan sikap tidak bijak politisi senayan dalam menyelesaikan permasalahan.

KPK berharap DPR secara kelembagaan tetap akan fokus pada penguatan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Politikus Partai Hanura Miryam S. Haryani mengaku tidak mendapat tekanan dari anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Markus Nari untuk mencabut BAP di sidang e-KTP.

Mantan anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Hanura Miryam S Haryani mengaku siap datang jika dipanggil dalam rapat Pansus Hak Angket di gedung MPR/DPR Jakarta.

Kapolri tetap menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa membantu DPR untuk menjemput paksa Miryam.

Menkopolhukam menjelaskan, yang harus diprioritaskan dalam perbedaan pendapat adalah argumentasi yang baik dan benar secara hukum.

Anggota Panitia Khusus Hak Angket KPK mengusulkan agar DPR mempertimbangkan tidak membahas anggaran Polri dan KPK tahun 2018 bila tak mau mendatangkan Miryam.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan KPK tidak bermaksud melecehkan lembaga DPR RI karena menolak menghadirkan Miryam S Haryani dalam rapat Pansus Hak Angket.

Hifdzil Alim dari Pukat UGM menilai sikap KPK yang tidak mengizinkan Miryam S Haryani hadir dalam rapat Pansus Hak Angket KPK sudah tepat. Jika mengizinkan, KPK bisa melanggar undang-undang.

Penyebab kebakaran di degung DPR diduga korsleting listrik dari ruang rapat Pansus C gedung Nusantara 2 DPR RI, dan saat ini masih dalam penyelidikan.

Partai Demokrat menyayangkan sikap pemerintah yang mengancam walk out dari pembahasan RUU Pemilu.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyatakan KPK tidak "alergi" untuk diawasi menyikapi pembentukan Pansus Hak Angket di DPR RI saat ini.

Lima fraksi di DPR RI mengirim anggotanya untuk masuk ke dalam Pansus Hak Angket KPK. Hanya Fraksi PKS dan Demokrat yang memastikan tidak mengirimkan perwakilannya.

Sejumlah pihak mempertanyakan urgensi penambahan pimpinan DPR menjadi 7, pimpinan MPR menjadi 11, dan pimpinan DPD menjadi 5 dalam revisi UU MD3.