Indeks Dpr-ri

Lima isu krusial RUU Pemilu akan diselesaikan lewat mekanisme voting sidang paripurna.

Ketua DPR RI Setya Novanto akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan KPK sebagai saksi untuk tersangka Andi Narogong dalam kasus korupsi e-KTP.

Pemerintah mencantumkan perubahan pagu belanja subsidi energi dalam RAPBNP 2017 saat pembahasan dengan DPR RI.

Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra membantah tuduhan bahwa dirinya hanya mengerti hukum tata negara tradisional dan tidak paham hukum tata negara modern terkait kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Tim Pansus Hak Angket KPK DPR RI cukup masif bergerilya mencari dukungan dari berbagai pihak.

Jika hari ini deadlock, pembahasan RUU Pemilu untuk menentukan ambang batas presidensial akan diambil lewat jalan voting.

Pegawai KPK menilai dasar hak angket yang dilakukan DPR kepada lembaga antirasuah tidak sah. Menutut mereka, hak angket tidak dapat digunakan untuk lembaga independen seperti KPK.

Tim pansus hak angket KPK DPR RI akan berkunjung ke Kejagung dan bertemu dengan Jaksa Agung pagi ini untuk mendalami prosedur penuntutan dalam tindak pidana korupsi.

Sejumlah aktivis mendesak Presiden Jokowi segera mengambil sikap politik tegas membela KPK dari upaya pelemahan yang dilakukan oleh DPR RI melalui Pansus Hak Angket. Para aktivis curiga Jokowi masih diam sebab disandera oligarki parpol.

Koalisi Masyarakat Anti Korupsi mengadakan diskusi guna menyikapi langkah Pansus Hak Angket KPK yang dibentuk oleh komisi III DPR-RI.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menganggap batas defisit anggaran dalam RAPBNP 2017 sebesar 3 persen masih ideal.

Menurut Setara Institute, pemerintah bisa langsung menjalankan Perppu Ormas tanpa harus menunggu persetujuan DPR.

Tim Pansus Hak Angket KPK DPR RI mengunjungi pejabat Mabes Polri, Jakarta pada Rabu siang.

Sidang paripurna menyetujui sejumlah asumsi makro yang diusulkan pemerintah dalam draf tersebut, termasuk di dalamnya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di 2018.

Menurut Romli, informasi itu didapatkannya saat bertemu dengan mantan Ketua KPK, Taufiqurrahman Ruki.

Mendagri mengatakan semua fraksi di DPR dijadwalkan akan menyampaikan pendapat terkait RUU Pemilu pada Kamis (13/7).

Menurut Taufiqulhadi, Hak Angket adalah hak konstitusional sehingga semua lembaga harus mengindahkan apa yang dikerjakan Pansus.

Menurut Said, rakyat masih membutuhkan KPK karena negara masih belum mampu menegakkan hukum.

Menurut Yusril, setiap lembaga negara yang mendapat pembiayaan dari APBN, secara hukum berhak diawasi oleh lembaga legislatif negara, yakni DPR.

Empat isu krusial itu di antaranya sistem pemilu anggota DPR dan DPRD, jumlah kursi anggota DPR, ambang batas parlemen, dan metode konversi suara ke kursi.