Indeks Dpr-ri

Perppu Ormas Bisa Langsung Dijalankan Tanpa Persetujuan DPR
Hukum
Rabu, 12 Juli 2017

Perppu Ormas Bisa Langsung Dijalankan Tanpa Persetujuan DPR

Menurut Setara Institute, pemerintah bisa langsung menjalankan Perppu Ormas tanpa harus menunggu persetujuan DPR.
Pansus Angket KPK Kunjungi Pejabat Mabes Polri Hari Ini
Politik
Rabu, 12 Juli 2017

Pansus Angket KPK Kunjungi Pejabat Mabes Polri Hari Ini

Tim Pansus Hak Angket KPK DPR RI mengunjungi pejabat Mabes Polri, Jakarta pada Rabu siang.
Menkeu Nilai Batas Defisit Anggaran 3 Persen Masih Ideal
Ekonomi
Rabu, 12 Juli 2017

Menkeu Nilai Batas Defisit Anggaran 3 Persen Masih Ideal

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menganggap batas defisit anggaran dalam RAPBNP 2017 sebesar 3 persen masih ideal.
Pakar Hukum Sebut Ada 36 Tersangka KPK Tanpa Bukti Permulaan
Politik
Selasa, 11 Juli 2017

Pakar Hukum Sebut Ada 36 Tersangka KPK Tanpa Bukti Permulaan

Menurut Romli, informasi itu didapatkannya saat bertemu dengan mantan Ketua KPK, Taufiqurrahman Ruki.
Pemerintah Upayakan Musyawarah dengan DPR Terkait RUU Pemilu
Politik
Selasa, 11 Juli 2017

Pemerintah Upayakan Musyawarah dengan DPR Terkait RUU Pemilu

Mendagri mengatakan semua fraksi di DPR dijadwalkan akan menyampaikan pendapat terkait RUU Pemilu pada Kamis (13/7).
DPR RI Terima RAPBN 2018 dalam Sidang Paripurna
Politik
Selasa, 11 Juli 2017

DPR RI Terima RAPBN 2018 dalam Sidang Paripurna

Sidang paripurna menyetujui sejumlah asumsi makro yang diusulkan pemerintah dalam draf tersebut, termasuk di dalamnya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) di 2018.
Pansus Minta Masyarakat Hentikan Polemik Angket KPK
Hukum
Selasa, 11 Juli 2017

Pansus Minta Masyarakat Hentikan Polemik Angket KPK

Menurut Taufiqulhadi, Hak Angket adalah hak konstitusional sehingga semua lembaga harus mengindahkan apa yang dikerjakan Pansus.
PBNU Dukung Penuh KPK Terkait Pansus Hak Angket
Politik
Selasa, 11 Juli 2017

PBNU Dukung Penuh KPK Terkait Pansus Hak Angket

Menurut Said, rakyat masih membutuhkan KPK karena negara masih belum mampu menegakkan hukum.
Rumitnya Menghentikan Pansus Hak Angket KPK
Politik
Senin, 10 Juli 2017

Rumitnya Menghentikan Pansus Hak Angket KPK

Yusril berpendapat bahwa secara hukum, pansus hak angket sudah tidak bisa dihentikan dan diprediksi akan bekerja selama 60 hari ke depan.
Yusril: Lembaga Negara yang Dibiayai APBN Berhak Diawasi DPR
Hukum
Senin, 10 Juli 2017

Yusril: Lembaga Negara yang Dibiayai APBN Berhak Diawasi DPR

Menurut Yusril, setiap lembaga negara yang mendapat pembiayaan dari APBN, secara hukum berhak diawasi oleh lembaga legislatif negara, yakni DPR.
Yusril: Pansus Hak Angket KPK Sudah Sesuai Konstitusi
Hukum
Senin, 10 Juli 2017

Yusril: Pansus Hak Angket KPK Sudah Sesuai Konstitusi

Hak angket dikatakan Yusril sebagai sesuatu yang menjadi wewenang DPR untuk menjalankan fungsi pengawasannya.
Yusril: KPK Lembaga Eksekutif, DPR Bisa Gunakan Hak Angket
Hukum
Senin, 10 Juli 2017

Yusril: KPK Lembaga Eksekutif, DPR Bisa Gunakan Hak Angket

KPK dianggap lembaga eksekutif karena institusi antirasuah tersebut melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.
DPR Harap Empat Isu RUU Pemilu Capai Kesepakatan Hari ini
Hukum
Senin, 10 Juli 2017

DPR Harap Empat Isu RUU Pemilu Capai Kesepakatan Hari ini

Empat isu krusial itu di antaranya sistem pemilu anggota DPR dan DPRD, jumlah kursi anggota DPR, ambang batas parlemen, dan metode konversi suara ke kursi.
Cak Imin Nilai Pelemahan KPK Baru Sebatas Opini
Politik
Sabtu, 8 Juli 2017

Cak Imin Nilai Pelemahan KPK Baru Sebatas Opini

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat PKB Muhaimin Iskandar mengatakan partainya akan bergabung dalam Pansus Hak Angket KPK DPR bila lembaga antirasuah tersebut memerlukan bantuan.
Benarkah Pemindahan Ibu Kota demi Pemerataan Pembangunan?
Politik
Sabtu, 8 Juli 2017

Benarkah Pemindahan Ibu Kota demi Pemerataan Pembangunan?

Wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke luar Pulau Jawa masih menjadi polemik. Benarkah motifnya untuk pemerataan pembangunan?
Fraksi Demokrat Nilai Pansus Hak Angket Ingin Lemahkan KPK
Politik
Jumat, 7 Juli 2017

Fraksi Demokrat Nilai Pansus Hak Angket Ingin Lemahkan KPK

Selain Demokrat, fraksi lain yang dikatakan Agus juga menolak hak angket adalah fraksi Partai Gerindra, fraksi PKB, dan juga PKS, terkecuali Fahri Hamzah.
DPR Sebut Setya Novanto Batal ke KPK karena Vertigo
Hukum
Jumat, 7 Juli 2017

DPR Sebut Setya Novanto Batal ke KPK karena Vertigo

Dikabarkan, sudah beberapa hari Novanto mengalami penurunan kesehatan sehingga harus ke rumah sakit untuk berobat.
Pansus Angket KPK Gelar RDP dengan Napi Koruptor 8 Jam
Hukum
Jumat, 7 Juli 2017

Pansus Angket KPK Gelar RDP dengan Napi Koruptor 8 Jam

Pansus Angket KPK DPR RI gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah narapidana koruptor di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin selama delapan jam.
ICW Nilai Langkah Pansus Kunjungi Napi Koruptor Lemahkan KPK
Politik
Kamis, 6 Juli 2017

ICW Nilai Langkah Pansus Kunjungi Napi Koruptor Lemahkan KPK

ICW menilai langkah DPR yang mewawancarai terpidana korupsi adalah sebuah pemufakatan jahat untuk mendiskreditkan KPK.
Partai Masih Menimbang Pilihan Soal Presidential Treshold
Politik
Kamis, 6 Juli 2017

Partai Masih Menimbang Pilihan Soal Presidential Treshold

Beberapa partai masih belum dapat menentukan berapa ambang batas presidential treshold yang cocok untuk diterapkan pada RUU Pemilu untuk 2019 mendatang.