Indeks Dpr-ri

Nasdem tidak mengadakan rapat khusus untuk merapatkan suara. Sejak awal Nasdem sudah sepakat untuk tetap pada Paket A yang dekat dengan posisi politiknya.

Partai Gerindra tetap pada pilihan opsi Paket B dalam RUU Pemilu apabila diadakan voting dalam rapat paripurna di DPR hari ini.

Partai Golkar menggelar rapat pleno fraksi di ruang rapat Komisi IX DPR RI. Pada rapat pleno tersebut, beberapa anggota fraksi menilai bahwa Golkar tetap tegas pada keputusannya.

Ismail menyarankan kepada KPK untuk melakukan penahanan kepada Setya Novanto.

Demokrat dan PKS memastikan memilih ambang batas PT nol persen, sementara PAN masih menimbang kemungkinan terbaik.

Fraksi Golkar telah memantapkan untuk memilih Opsi A dalam paket RUU Pemilihan Umum bila terjadi voting di rapat paripurna yang berlangsung hari ini.

Politisi PDI Perjuangan Arteria Dahlan meyakini opsi yang diinginkan pemerintah terkait RUU Pemilu akan disetujui dalam Paripurna DPR RI hari ini.

DPR RI akan menyelenggarakan rapat paripurna dengan agenda tunggal pengambilan keputusan terhadap RUU Penyelenggaraan Pemilu hari ini.

Menurut Tifatul, para pimpinan di DPR harus berkumpul untuk mencari solusi agar bangku pimpinan DPR tetap terisi dan moral DPR tetap terjaga.

KPK belum memutuskan untuk menahan Ketua DPR Setya Novanto karena melihat urgensi penahanan belum memenuhi ketentuan KUHP dan UU Tipikor.

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan pencabutan status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia mulai tanggal 19 Juli 2017 merupakan kewenangan pemerintah.

Pansus Hak Angket KPK menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) hari ini yang menghadirkan Amien Rais dan Wakapolri Syafruddin.

Pansus Hak Angket DPR terkait Tugas dan Kewenangan KPK akan mengundang Wakapolri Komjen Pol Syafruddin dalam Rapat Kerja Pansus, Rabu (19/7/2017).

Dalam aturan di UU MD3 memang tidak mengharuskan Setya Novanto untuk mundur dari jabatannya.

Penetapan ketua DPR, Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP tidak menghalangi panitia khusus hak angket KPK untuk tetap berjalan.

Mahkamah dewan akan meminta keterangan resmi ke KPK mengenai penetapan tersangka Novanto.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Hifdzil Alim meminta KPK menyiapkan energi untuk menghadapi dampak politik dari penetapan Setya Novanto sebagai tersangka di kasus korupsi e-KTP. 

PAN mengusulkan sekretariat bersama koalisi partai politik pendukung pemerintahan, agar komunikasi politik bisa berjalan efektif sehingga diperoleh kesamaan pandangan sebelum memutuskan satu hal.

Pimpinan DPR bersama para pimpinan fraksi akan mengadakan rapat yang salah satunya akan membahas Perppu Ormas.

Menurut Fahri, penerbitan Perppu Ormas sebagai sebuah langkah yang fatal dari Presiden Jokowi.