Indeks Dpr-ri

KPK menyatakan bahwa Pansus Hak Angket KPK tidak perlu meributkan soal "safe house" saksi KPK.

Menurut Sarifuddin, alasan keduabelas politisi itu pindah karena merasa cita-cita politiknya terhambat di partai sebelumnya.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif berharap pansus hak angket KPK tidak beraktivitas setelah persidangan perdana uji materi UU MD3 di Mahkamah Konstitusi.

Rhenald Kasali menekankan pentingnya regulasi untuk menyambut generasi baru dan perubahan bisnis karena revolusi digital.

Fraksi Partai Gerindra di DPR menekankan wacana dari Presiden Jokowi untuk memakai dana ibadah haji sebagai investasi infrastruktur dinilai sangat berbahaya.

KPK mengimbau Pansus Hak Angket DPR terkait Tugas dan Wewenang KPK menghormati proses peradilan e-KTP yang sedang berlangsung.

DPR menilai tidak ada relevansi antara kehadiran Adhyaksa di acara HTI dengan organisasi Pramuka.

Meski ditinggalkan oleh Gerindra dan PAN, PDIP dan NasDem mengaku tetap akan bertahan di Pansus Hak Angket KPK.

Badan Anggaran DPR setuju RUU tentang Perubahan APBN Tahun 2017 dibawa ke Rapat Paripurna dan disepakati menjadi undang-undang.

KPK menegaskan bahwa mereka tidak pernah mengganti identitas Niko Panji Tirtayasa, salah satu saksi dalam kasus korupsi mantan Ketua MK Akil Mochtar.

Juru bicara KPK Febri Diansyah menyarankan agar kasus yang sudah selesai jangan lagi diangkat demi kepentingan politik.

Saksi kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, Niko Panji Tirtayasa alias Miko, mengaku mendapatkan tekanan sekaligus diberikan imbalan.

Pansus Angket KPK akan memanggil dua saksi dalam kasus suap yang melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, yaitu Muchtar Effendi dan Miko Panji Tirtayasa.

Wakil Fraksi Partai Gerindra DPR RI Desmond J Mahesa mengatakan fraksinya menarik diri dari Panitia Khusus Hak Angket DPR tentang Tugas dan Wewenang KPK.

Rapat Paripurna DPR pada Jumat (21/7/2017) dini hari mengesahkan RUU Pemilu menjadi UU secara aklamasi meskipun dalam prosesnya diwarnai aksi "walk out" empat fraksi.

Mendagri Tjahjo Kumolo mempersilakan beberapa pihak melakukan uji materi terhadap UU Penyelenggaraan Pemilu yang baru saja disahkan dalam Rapat Paripurna DPR kemarin malam.

Dalam lobi yang berlangsung alot, beberapa partai menginginkan adanya penundaan hasil rapat paripurna ke-32 terkait RUU Pemilu sampai dengan Senin, 24 Juli.

Rapat paripurna ke-32 DPR RI tentang pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu memasuki masa skors 2 jam hingga pukul 16.00 nanti.

Menurut Tjahjo, apabila ditunda, maka akan memperlambat proses Pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU.

PAN berat untuk memilih sainte lague murni karena jumlah kursi partainya yang sangat mungkin berkurang apabila metode itu digunakan.