Indeks Dpr-ri

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengatakan pencabutan status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia mulai tanggal 19 Juli 2017 merupakan kewenangan pemerintah.

Pansus Hak Angket KPK menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) hari ini yang menghadirkan Amien Rais dan Wakapolri Syafruddin.

Pansus Hak Angket DPR terkait Tugas dan Kewenangan KPK akan mengundang Wakapolri Komjen Pol Syafruddin dalam Rapat Kerja Pansus, Rabu (19/7/2017).

Dalam aturan di UU MD3 memang tidak mengharuskan Setya Novanto untuk mundur dari jabatannya.

Mahkamah dewan akan meminta keterangan resmi ke KPK mengenai penetapan tersangka Novanto.

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM, Hifdzil Alim meminta KPK menyiapkan energi untuk menghadapi dampak politik dari penetapan Setya Novanto sebagai tersangka di kasus korupsi e-KTP. 

Penetapan ketua DPR, Setya Novanto sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP tidak menghalangi panitia khusus hak angket KPK untuk tetap berjalan.

PAN mengusulkan sekretariat bersama koalisi partai politik pendukung pemerintahan, agar komunikasi politik bisa berjalan efektif sehingga diperoleh kesamaan pandangan sebelum memutuskan satu hal.

Pimpinan DPR bersama para pimpinan fraksi akan mengadakan rapat yang salah satunya akan membahas Perppu Ormas.

Menurut Fahri, penerbitan Perppu Ormas sebagai sebuah langkah yang fatal dari Presiden Jokowi.

Lima isu krusial RUU Pemilu akan diselesaikan lewat mekanisme voting sidang paripurna.

Ketua DPR RI Setya Novanto akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan KPK sebagai saksi untuk tersangka Andi Narogong dalam kasus korupsi e-KTP.

Pemerintah mencantumkan perubahan pagu belanja subsidi energi dalam RAPBNP 2017 saat pembahasan dengan DPR RI.

Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra membantah tuduhan bahwa dirinya hanya mengerti hukum tata negara tradisional dan tidak paham hukum tata negara modern terkait kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Tim Pansus Hak Angket KPK DPR RI cukup masif bergerilya mencari dukungan dari berbagai pihak.

Jika hari ini deadlock, pembahasan RUU Pemilu untuk menentukan ambang batas presidensial akan diambil lewat jalan voting.

Pegawai KPK menilai dasar hak angket yang dilakukan DPR kepada lembaga antirasuah tidak sah. Menutut mereka, hak angket tidak dapat digunakan untuk lembaga independen seperti KPK.

Tim pansus hak angket KPK DPR RI akan berkunjung ke Kejagung dan bertemu dengan Jaksa Agung pagi ini untuk mendalami prosedur penuntutan dalam tindak pidana korupsi.

Sejumlah aktivis mendesak Presiden Jokowi segera mengambil sikap politik tegas membela KPK dari upaya pelemahan yang dilakukan oleh DPR RI melalui Pansus Hak Angket. Para aktivis curiga Jokowi masih diam sebab disandera oligarki parpol.

Koalisi Masyarakat Anti Korupsi mengadakan diskusi guna menyikapi langkah Pansus Hak Angket KPK yang dibentuk oleh komisi III DPR-RI.