tirto.id - Setelah ditinggalkan oleh Gerindra dan PAN, PDIP dan NasDem mengaku tetap akan bertahan di dalam pansus hak angket KPK. Menurut kedua partai pendukung pemerintah tersebut, pengawasan terhadap KPK akan terus berjalan dan tidak ada korelasinya dengan posisi mereka sebagai partai pendukung pemerintah.
“Jadi itu tidak ada kaitannya dengan dukungan kepada pemerintah. Kita ini kan mau menegakkan hukum,” jelas Eddy Kusuma Wijaya dari fraksi PDIP pada Rabu (26/7/2017) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Menurut Eddy, tersisanya partai koalisi pendukung pemerintah di dalam pansus hak angket tidak ada hubungannya dengan pemerintah yang ingin melemahkan KPK. Eddy menuturkan bahwa pada paripurna sekalipun, banyak partai yang tidak tergabung dalam koalisi pemerintah menjadi pemimpin rapat paripurna. Pemimpin saat itu adalah Benny Kabur Harman dari Demokrat. Tapi menurut Eddy, pihaknya hanya menjalankan tugas dari Komisi III dan tidak akan melangkah keluar.
“Iya tugas komisi ini, bukan partai. Kita akan tetap berjalan,” pungkasnya.
Eddy merasa bahwa pansus hak angket memang dibuat untuk menguatkan KPK. Keluarnya Gerindra dan PAN dari pansus hak angket tidak dirasa Eddy sebagai usaha untuk memberi kesan negatif bagi para partai pendukung pemerintah.
Eddy juga memaparkan bahwa keluarnya Gerindra bukanlah sebuah manuver politik yang menjebak partai koalisi pemerintah untuk merangkul suara jelang Pilkada 2018. Keluarnya Gerindra dan PAN hanyalah perbedaan sikap dan pendapat yang wajar terjadi dalam politik.
“Kalau merasa terjebak ya harusnya kita tidak ikut kan. Tapi karena kita merasa perbuatan kita ini baik, makanya kita jalan,” tegasnya.
Sedangkan anggota pansus hak angket KPK dari fraksi Partai NasDem Teuku Taufiqulhadi menerangkan banyaknya opini publik bernada negatif terhadap pansus hak angket KPK tidak akan membuat NasDem mundur. Bagi Taufiqulhadi, hal tersebut tidak akan mempengaruhinya dan NasDem. Sejauh ini, ia merasa bahwa intensi pengadaan pansus hak angket KPK adalah baik.
Menurutnya, tidak ada hubungannya pansus hak angket yang diisi dengan partai koalisi pemerintah dengan kekhawatiran penurunan elektabilitas partai yang ada di dalam pansus tersebut. Langkah Gerindra dan PAN juga dinilai Taufiq bukanlah suatu langkah untuk menjebak partai koalisi pemerintah untuk memenangkan dukungan masyarakat pada pemilu mendatang.
“Tidak ada hubungan dengan persoalan itu, kalau memang tidak terpilih lagi ya memang kerjaannya jelek tidak bekerja di dapilnya dan korupsi. Itu aja,” pungkasnya.
“Realistis saja yang tidak masuk ke dalam KPK itu bukan mereka yang ingin menjaga agar Indonesia ini bebas dari korupsi. Tetapi kan mereka ikut terlibat dalam masalah korupsi makanya mereka takut,” tuding Taufiq.
Berbicara seputar masalah keluarnya Gerindra dari Pansus, Taufiq menolak keras untuk menjawab. “Saya tidak berbicara tentang Gerindra, tanya Fadli Zon saja itu,” katanya. “Masyarakat melihat saja negatif atau positif kerjaan hak angket.”
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Maya Saputri
