4 Partai Oposisi Ancam Walkout Bila Sidang RUU Pemilu Lanjut

tirto.id - Lobi terhadap sejumlah partai politik terkait dengan RUU Penyelenggaraan Pemilu pada hari ini, Kamis (20/7/2017) berlangsung alot. Lima partai dinyatakan sudah setuju dengan presidential threshold 20-25% dan mengambil opsi Paket A. Sementara itu, tiga lainnya masih kekeuh bertahan dengan Paket B yang opsi presidential threshold sebesar 0%. Satu partai lainnya tetap berada di tengah-tengah dengan 10-15%.

Dadang Rusdiana dari Partai Hati Nurani Rakyat yang ikut dalam usaha lobi-lobi fraksi di ruang rapat Panja Paripurna menyatakan bahwa PDIP, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasional Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan sudah bersepakat untuk memilih opsi Paket A.

Sementara itu, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera tetap bertahan dengan opsi Paket B. Partai Amanat Nasional sendiri berada di tengah-tengah, tetapi cenderung mengarah ke opsi Paket A, tetapi masih mengadakan lobi terkait quota hare dan sainte lague murni.

Dalam lobi yang berlangsung alot tersebut, Dadang menegaskan bahwa beberapa partai menginginkan adanya penundaan hasil rapat paripurna ke-32 sampai dengan Senin, 24 Juli mendatang. Hal ini berkaitan dengan adanya masukan dari para partai oposisi, yakni Gerindra, Demokrat, dan PKS untuk menunggu respons dari ketua umum partai-partai pendukung pemerintah.

Oleh sebab itu, apabila rapat dilanjutkan, ketiga partai tersebut, termasuk PAN berkemungkinan untuk tidak mengakui hasil rapat. Meski PAN lebih condong kepada pemerintah, tapi pihaknya ingin mengusahakan untuk menunggu respons dari ketua umum partai-partai yang terkait.

“Tapi lalau dilanjutkan, tiga ini mungkin termasuk PAN ya, mungkin akan melakukan walkout,” kata Dadang.

Hanura sendiri menganggap bahwa hal ini wajar untuk terjadi. Pasalnya RUU Penyelenggaraan Pemilu sudah berjalan sangat lama. Namun, Hanura tetap ingin menyelesaikan pembahasan RUU ini pada hari ini. Dadang menilai, hal ini lantaran terlalu banyak kepentingan yang dicampuradukan dan banyak pihak yang tidak mau mengalah pada pengambilan keputusan RUU Penyelenggaraan Pemilu.

“Sulit. Mereka (PKS, Gerindra, Demokrat) nggak akan bisa. Prabowo (Ketum Gerindra) itu sudah (con)firm 0% , Demokrat juga sama. Demokrat itu punya kepentingan (mengusung) Agus Yudhoyono,” jelasnya.

Sedangkan pimpinan sidang hari ini, Fadli Zon, menyatakan bahwa pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu pada rapat paripurna akan terus berlangsung. Terkait dengan adanya partai-partai yang mengharapkan penangguhan pembahasan, Fadli Zon enggan menilai secara tegas. “Ya nanti kita lihat aja. Kalau itu kan kita belum tahu.”

“Itu wacana, tapi tadi kita putuskan jam 7.30 (malam), kita kembali ke forum lobi dulu di belakang paripurna,” jelas Fadli ketika ditanyakan tentang adanya rencana penangguhan pembahasan sampai hari Senin, 24 Juli mendatang.