tirto.id - Wacana pemindahan ibu kota Indonesia ke luar pulau Jawa masih terlalu terburu-buru dan bukan rencana yang mudah untuk realisasinya serta membutuhkan waktu lama.
Hal itu disampaikan anggota DPR RI dari Komisi XI Hendrawan Supratikno yang membidangi masalah perencanaan dan pembangunan nasional.
Menurut Hendrawan, menggantikan Jakarta tidak mudah karena banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Selain daripada aspek fisik atau pertanahan, aspek kultural, karakter, dan ekologi di sekitar ibukota menjadi pertimbangan tersendiri.
Oleh sebab itu, Hendrawan mengatakan wacana pemindahan ibukota masih akan berjalan lama. "Ini masih opsi-opsi yang perlu diperdalam. Urgensinya jangka pendek saya rasa belum ada," pungkas Hendrawan di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta hari ini (6/7/2017).
Waktu yang pasti untuk pemindahan masih akan memakan waktu 8-10 tahun menurut politisi dari PDIP ini. "Sebenarnya, jika digarap secara serius, proses fisiknya saja mungkin butuh 8-10 tahun," terangnya. Hal ini terkait dengan banyaknya kepentingan lain yang lebih mendesak daripada pemindahan ibukota negara, seperti RUU Pemilu atau UU MD3.
Namun, pemerintah sendiri mengaku siap memindahkan ibukota apabila tanah sudah tersedia.
Sebab lain adalah sulitnya membangun pusat pemerintahan di luar Jakarta. Selama ini, pembangunan apartemen ataupun satu gedung MPR/DPR saja dinilai sulit oleh Hendrawan. Meski tak mengatakan detail waktunya, ia mengaku bahwa Komisi XI dalam waktu dekat akan mengadakan diskusi dengan Bappenas yang diwakili oleh Bambang Brodjonegoro.
"Tapi memang Jakarta sudah tidak lagi ideal. Banyak orang sudah pergi ke luar kota," tuturnya.
Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, mengatakan bahwa pemindahan ibukota merupakan wacana yang baik. Selama wacana ini dijalankan demi membahas kepentingan negara yang besar, tentu bagus untuk dijalankan.
Namun, pemindahan ini harus lebih dikaji secara matang. Kajian ini dianggap penting oleh Muzani karena mahalnya dana yang mungkin harus digelontorkan oleh pemerintah.
Sebelumnya, pemindahan ini diduga tidak akan membebani APBN karena ada juga masukan untuk memakai dana swasta. Namun, Muzani tidak berani menjamin, karena bangunan negara dan fasilitas yang cukup besar, tentu membutuhkan dana negara. "Dana swasta tetap saja melibatkan APBN," ujarnya.
Kendati demikian, Muzani beranggapan bahwa rencana ini patut menjadi pertimbangan. Padatnya Jakarta membuat Mizani meyakini perlunya pemindahan ibukota Indonesia ke luar pulau Jawa. "Siang hari katanya ada 12 juta penduduk di Jakarta."
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Maya Saputri
