tirto.id - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebutkan pemerintah memiliki prinsip terkait rencana pemindahan ibu kota. Menurut Bambang, pemerintah tidak akan melakukan kebijakan tersebut apabila pemerintah masih harus membeli tanah atau mengganti rugi pembebasan lahan.
“Kita justru hanya akan mencari lokasi di mana kepemilikan sudah ada di tangan pemerintah,” ungkap Bambang seusai menghadiri rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (5/7/2017) sore.
Saat kembali ditanya perihal kota tujuan pemindahan ibu kota, Bambang belum mau berbicara banyak. Sebagaimana diketahui, sejumlah nama kota disebut-sebut akan menggantikan Jakarta. Salah satu yang paling gencar adalah Palangkaraya, Kalimantan Tengah. “Mau (disebut ada) 3 kota (kandidat), 5 kota boleh. Pokoknya di luar Jawa,” ucap Bambang.
Lebih lanjut, Bambang belum mau membeberkan kriteria dari kota yang menjadi pertimbangan dari pemerintah tersebut.
Adapun Bambang mengungkapkan pemerintah saat ini sedang mengkaji lebih lanjut terkait rencana tersebut. “Termasuk di dalamnya berapa kebutuhan pembiayaan dan bagaimana skema pembiayaan. Artinya kalaupun kita ingin memindahkan kota administrasi pemerintahan, tidak dengan memberatkan APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara),” jelas Bambang.
Sementara itu, Bambang turut menginformasikan bahwa proses pengkajian ditargetkan selesai pada akhir tahun ini. “Sehingga di 2018 sudah bisa dimulai persiapan-persiapan untuk menyusun konsep pusat administrasi baru tersebut,” katanya menjelaskan.
Pada hari ini, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat juga sudah sempat berkomentar soal wacana pemindahan ibu kota. Djarot berpendapat pemindahan tersebut memang bukanlah perkara gampang, sehingga butuh pengkajian yang mendalam dan komprehensif.
“Karena memindahkan ibu kota bukan hanya gedung, tapi infrastruktur. Bukan hanya hardware, tapi software, brainware, dan berbagai macam perlengkapan teknis,” tutur Djarot di Balai Kota, Jakarta.
“Kalau pindah ibu kota, kementerian juga pindah. Kemudian kantor-kantor kedutaan besar juga harus dipikirkan. Menurut saya ini butuh kajian yang tidak sesederhana dan semudah seperti apa yang kita bayangkan,” tambah Djarot.
Wacana mengenai pemindahan ibu kota ini sendiri telah menyeruak sejak beberapa bulan lalu. Seperti pernah diungkapkan Staf Khusus Kepresidenan Bidang Komunikasi Johan Budi, ide tersebut muncul saat Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Palangkaraya.
“Itu muncul bahwa ada keinginan masyarakat di sana yang mengacu pada statement yang pernah dikeluarkan oleh Bung Karno, untuk dijadikannya ibu kota negara di Palangkaraya,” ungkap Johan Budi pada 7 April lalu.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Yuliana Ratnasari
