tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengatakan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Palangkaraya bukanlah perkara sederhana. Sebab, dibutuhkan kajian yang mendalam dan komprehensif mengingat yang dipindah bukan hanya kantor kepresidenan melainkan juga seluruh kementerian, kedutaan dan lembaga negara lainnya.
"Karena memindahkan ibu kota bukan hanya gedung, tapi infrastruktur. Bukan hanya hardware, tapi software, brainware dan berbagai macam perlengkapan teknis," ungkapnya di Balai Kota, Jakarta, Rabu (5/7/2017).
Ia mencontohkan, misalnya, pada era Presiden Soekarno dan Soeharto, wacana pemindahan ibu kota juga pernah mencuat namun gagal dilaksanakan.
Di era Soekarno, rencana pemindahan Ibu Kota ke Palangkaraya pada tahun 1956 batal lantaran tidak adanya kajian mendalam serta belum mapannya kondisi ekonomi dan politik pada saat itu.
"Beberapa puluh tahun yang lalu saya membaca buku tentang pemikiran Bung Karno yang waktu itu tahun 56-an mau memindahkan (ibu kota) ke Palangkaraya. Itu dulu. Kalau sekarang dipindahkan ke sana itu bukan masalah yang sederhana," jelasnya.
Sementara saat jabatan presiden dipegang Soeharto, ia mengatakan bahwa pernah ada wacana pemindahan ibu kota ke Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, namun hal itu tak pernah terealisasikan karena kondisi serupa.
"Pada zaman Pak Harto pernah ibu kota mau digeser ke Jonggol. Itu juga tidak bisa dilaksanakan. Ada pemikiran bagaimana kalau Bogor? Bogor juga sulit. Kalau sebagai wacana dan kajian itu monggo," tambahnya.
Lantaran itulah, jika pemerintah pusat serius untuk memindahkan ibu kota ke Palangkaraya, Djarot meminta agar wacana tersebut dikaji secara serius, mendalam dan komprehensif.
"Kalau pindah ibu kota kementerian juga pindah. Kemudian kantor-kantor kedutaan besar juga harus dipikirkan. Menurut saya ini butuh kajian yang tidak sesederhana dan sesimple apa yang kita bayangkan," jelasnya.
"Juga bukan menyangkut masalah anggaran. Anggaran bisa dicari. Kuala lumpur mungkin dipindah ibu kotanya tapi tidak jauh dr Kuala Lumpur dan membuat kajian secara lengkap. Kalau kami di Jakarta terserah pemerintah pusat kajiannya, Bappenas ya yang kajian," imbuh Djarot.
Terkait wacana pemindahan ibu kota, Presiden Jokowi juga masih enggan berkomentar banyak terkait pemindahan ibu kota dari Jakarta ke tempat lain.
"Nanti akan saya sampaikan pada waktunya," kata Presiden Jokowi saat ditanya mengenai rencana pemindahan ibu kota di gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Selasa (4/7/2017).
Sementara itu, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menyatakan bahwa pemindahan ibu kota masih dalam tahap studi awal.
"Masih studi awal mencari alternatif-alternatif, belum ada kota yang cocok," kata Sofyan di lingkungan istana kepresidenan Jakarta.
Sejauh ini, salah satu alternatif yang dibicarakan adalah ibu kota Kalimantan Tengah Palangkaraya.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Maya Saputri
