Indeks Dpr

#GejayanMemanggil, #BengawanMelawan, #SurabayaMenggugat, #SemarangBergerak, dan banyak lagi menunjukkan perlawanan dengan sehormat-hormatnya itu. Kami bersama mereka.

Setidaknya ada 76 mahasiswa tercatat dirawat Di RSPP Jakarta.

Beberapa mahasiswa tetap bertahan meski sudah dibubarkan dengan gas air mata maupun air mobil water cannon. Mahasiswa bernegosiasi dengan aparat karena ingin salat sehingga kericuhan dihentikan.

Kasbi meminta mahasiswa kembali demonstrasi.

Aksi demo mahasiswa sempat berlangsung ricuh karena ada aksi lempar botol di depan DPR, Jakarta. 

Polres Jakarta Pusat siap mengawal aksi demo di depan Gedung DPR berapa pun jumlah massa, Selasa (24/9/2019).

Rapat paripurna DPR sempat diskors 15 menit setelah pemerintah meminta penundaan pengesahan revisi UU Pemasyarakatan

Fahri Hamzah menyindir soal isi RUU Pemasyarakatan yang bisa permudah koruptor jalan-jalan ke mal.

DPR RI mengabaikan saran dari Presiden Jokowi untuk menunda pengesahan RUU Pemasyarakatan.

DPR akan menemui Jokowi untuk membahas penundaan pengesahan revisi KUHP.

Tim independen RKUHP penting untuk memperkokoh prinsip-prinsip demokrasi dan menyingkirkan pasal-pasal yang dianggap bermasalah.

Jokowi memanggil pimpinan DPR, fraksi-fraksi, dan Komisi III untuk menyamakan pandangan pengesahan RKUHP

Asfinawati mengatakan metode kodifikasi memungkinkan banyak pihak berkonsolidasi guna meloloskan kepentingannya masing-masing.

RKUHP memuat sejumlah pasal bermasalah.

Korupsi dapat mengurangi kualitas pertumbuhan ekonomi dan semakin melebarkan jurang ketimpangan.

Dewan Pengawas KPK dinilai bisa digunakan sebagai kaki tangan presiden dan DPR untuk mengintervensi komisi antirasuah.

Yasonna meminta semua pihak tak berburuk sangka kepada Pemerintah dan DPR yang hendak merevisis UU Pemasyarakatan.

DPR segera mengesahkan revisi UU Pemasyarakatan setelah menyepakati poin pasal perubahan. Salah satu poin yang menjadi sorotan adalah pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi.

RUU SDA disahkan dalam rapat paripurna DPR RI hari ini, meski hanya segelintir anggota dewan yang hadir.

Saat pengesahan revisi UU KPK menjadi UU ada 183 anggota DPR lain yang meneken daftar hadir tak berada di ruangan.