Indeks Dpr

Demi memenangkan pasangan Ahok-Djarot, Ruhut Sitompul rela mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR. Keputusan politisi Partai Demokrat ini mendapat apresiasi dari Ahok. Menurut Ahok, tak banyak pejabat yang mau berkorban seperti Ruhut.

Hari ini, pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla genap berusia dua tahun. Dari sisi politik, posisi pemerintah semakin kokoh karena dukungan kuat dari parlemen karena gemuknya koalisi pendukung. Namun, pemerintahan justru sempat terganggu karena naik turunnya hubungan Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.

DPR menyetujui Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2017 sebesar Rp9,27 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk program per-eselon l.

Pemerintah tengah melakukan Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) di semua lembaga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun DPR memberikan catatan, OPP bukan hanya sekadar digunakan untuk pencitraan atau pengalihan isu semata, terlebih harus memprioritaskan penegakan hukum.

Rancangan undang-undang yang memuat aturan pengebirian pelaku kejahatan seksual terhadap anak akan segera disahkan menjadi undang-undang. Hal ini setelah rapat paripurna anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui perubahan tersebut.

Sidang paripurna memutuskan untuk menunda pelantikan ketua DPD terpilih Muhammad Saleh karena absennya Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. Ketidakhadirannya berkaitan dengan perkembangan kasus Irman Gusman.

Mantan anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Agun Gunandjar Sudarsa mengklaim jika anggota DPR tidak mengetahui secara mendetail anggaran pengadaan KTP berbasis elektronik (e-KTP) 2011-2012 pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Ia memberikan keterangan tersebut pasca diperiksa sebagai saksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kritikan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) belum mereda. Ketua Fraksi PPP DPR Reni Marlinawati menilai, sudah saatnya Menteri Dalam Negeri memberikan pembinaan etika terhadap Ahok, sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Vonis untuk Anggota DPR-RI dari FPDIP ini lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni hukuman penjara 6 tahun dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan serta pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik.

Sidang yang berlangsung dalam rangka HUT ke-71 DPR itu beragenda mendengan Pidato Ketua DPR Ade Komarudin mengenai laporan kinerja DPR tahun sidang 2015-2016.

Fadly Nurzal khawatir, jika masyarakat terpancing dengan isu-isu yang beraroma provokatif, situasi yang lebih buruk bisa terjadi.

Sejumlah anggota DPR bersiap mengikuti Sidang Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Dalam sidang tersebut fraksi-fraksi di DPR menyetujui RUU tentang APBN 2017 beserta Nota Keuangannya dilanjutkan ke pembahasan selanjutnya.

"Tujuan kemerdekaan adalah bagaimana rakyat bahagia, merdeka dari kemiskinan, kebodohan dan kesia-siaan hidup. Itu jadi tantangan generasi penerus," kata Wakil Ketua DPR-RI, Fadli Zon.

DPR selama masa sidang 2015–2016 dinilai melakukan upaya yang minim dalam memperbaiki kinerja kementerian atau lembaga (K/L) yang mendapat penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Berdasarkan hal itu, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia menyebut bahwa fungsi pengawasan DPR tidak efektif.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) tak juga dibahas oleh anggota DPR. Sudah 12 tahun RUU itu tak tersentuh oleh para wakil rakyat. Publik juga sepertinya adem ayem. Padahal, kaum kecil seperti PRT sangat membutuhkan payung hukum ini.

Menjadi Pekerja Rumah Tangga (PRT) di negeri ini masih berisiko. Setiap tahun, kasus penganiayaan terhadap PRT jumlahnya ratusan. Sementara Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT (RUU PPRT) terkatung-katung di DPR sejak tahun 2004. Padahal justru bertujuan melindungi PRT dan juga majikan.

Fadli Zon kembali bikin geger, kali ini terkait suratnya yang meminta penjemputan dan pengantaran anak perempuannya di New York. Unjuk pamer kekuasaan, atau sekadar insting melindungi seorang bapak?

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia menunggu realisasi Undang-Undang Pemilihan Umum Kepala Daerah (UU Pilkada) yang belum lama ini telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

Soepriyatno, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI menyarankan supaya pemerintah tidak terburu-buru dalam pembahasan RUU agar bisa menghasilkan hukum yang berkualitas. RUU Pengampunan Pajak harus dibahas secara menyeluruh karena akan berlangsung satu kali dan hanya berlaku singkat selama enam bulan. Soepriyatno tetap optimis aturan hukum ini selesai tepat waktu sehingga kebijakan untuk repatriasi dana dari luar negeri dan menambah penerimaan pajak ini, bisa segera berjalan.

Menpora Imam Nahrawi membebaskan PSSI untuk mengadakan KLB atau tidak karena semua keputusan tergantung pada para pemilik suara atau voters dan pengurus PSSI sendiri. Jika KLB diadakan, Menpora meminta agar jangan ada lagi rekayasa.