Indeks Dpr

DPR mengesahkan Revisi UU KPK dalam Rapat Paripurna, Selasa (16/9/2019).

Pengangkatan pejabat tinggi kepolisian di luar struktur Polri perlu dibarengi dengan pengawasan berlapis dari warga.

Badan Legislasi DPR dan pemerintah telah menyekapati tujuh hal yang akan dimasukkan dalam revisi UU KPK mulai keberadaan Dewan Pengawas hingga pelaksanaan penyadapan.

Bagi aktivis antikorupsi, DPR tengah mendikte Jokowi dengan mendesaknya mempercepat pelantikan pimpinan terpilih KPK.

Faktanya: KPK lebih dipercaya publik ketimbang DPR.

Natsir mengatakan terpilihnya Firli merupakan hasil kesepakatan DPR bukan karena ada lobi-lobi politik.

 

Pertanyaan ini lantaran adanya pelanggaran etik berat dari KPK karena Firli bertemu TGB.

Luthfi ingin agar KPK lebih memfokuskan diri pada tindakan pencegahan dibanding penindakan

DPR terus mencecar Capim KPK dengan materi pertanyaan revisi UU KPK. Bagi pengamat, itu adalah upaya DPR "mengunci" KPK sejak awal.

Ketua DPR Bambang Soesatyo belum menerima surat dari presiden terkait revisi UU KPK

Koordinator ICW Adnan Topan Husodo menilai serangan-serangan tajam yang dilakukan DPR ke KPK sebagai bentuk kekesalan karena banyak kolega-kolega mereka yang ditangkap.

3 poin penting dalam surat yang dikirimkannya, yakni agar DPR tak pilih capim yang diduga melemahkan KPK, tak patuh melaporkan LHKPN serta capim yang memiliki pelanggaran etik.

Peneliti LIPI menilai menilai DPR tak ubahnya oligarki dengan tiba-tiba mengajukan inisiatif merevisi UU KPK.

DPR mempersiapkan 14 topik yang akan dikembangkan jadi makalah oleh Capim KPK.

Desmond Mahesa mengatakan pimpinan KPK sekarang brengsek karena terus menyerang DPR.

Masinton Pasaribu, mengatakan pimpinan KPK periode sekarang punya cara pikir "anarko" karena kerap melawan negara.

KPK memandang, ketimbang merevisi UU KPK, sebaiknya pemerintah dan DPR memperbaiki UU Tipikor.

Fahri Hamzah dan Arsul Sani mengklaim pimpinan KPK pernah mengusulkan revisi UU KPK.

DPR tegaskan usulan KPK bisa menerbitkan SP3 bukan lah upaya melemahkan, tetapi untuk memberikan kepastian hukum.

ICJR dan PKBI mendesak pemerintah agar membuka kembali diskusi tentang pasal aborsi.