Indeks Dpr

Dicabutnya sanksi FIFA terhadap PSSI disambut gembira oleh banyak pihak. Salah satunya adalah legislator senior yang duduk di Komisi X DPR-RI, Ceu Popong.

Badan legislatif (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kemungkinan besar akan memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2016. Hal ini merujuk pada sikap masing-masing fraksi yang mendukung masuknya RUU tersebut ke dalam Prolegnas.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan mendapatkan prioritas untuk meminta tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk revaluasi aset yang akan diajukan ke pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2016, sebesar Rp20 trilliun.

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menyerukan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan kunjungan kerja fiktif yang berpotensi merugikan negara sebesar Rp945 miliar lebih.

Pengamat  mempertanyakan sikap DPR yang lamban merespon pemberhentian Fahri Hamzah.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menegaskan bahwa mereka tidak pernah memberikan pernyataan yang menyetujui perkawinan sejenis sebagaimana yang banyak disuarakan oleh para pendukung gerakan lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT).

Sultan Ade Hendra selaku Wakil Ketua Komisi X DPR-RI mengatakan, calon mahasiswa harus melakukan tes urine sebelum masuk ke Perguruan Tinggi. Ia juga meminta kepada pihak universitas agar bertindak tegas untuk tidak menerima calon mahasiswa yang terindikasi menggunakan dan mengedarkan narkoba.

Komisi XI DPR RI menyetujui usulan Kementerian Keuangan tentang kenaikan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP) pekerja lajang menjadi Rp54 juta per tahun atau Rp4,5 juta per bulan. Dengan PTKP dinaikkan, pemerintah berharap dana pembayaran pajak oleh wajib pajak akan berkurang sehingga dana bisa dialihkan untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga.

Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung syarat calon independen dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017 diperberat. Alasannya, partai politik juga dikenakan syarat 20 persen bila ingin mengajukan calon kepala daerah dalam Pilkada mendatang.

Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), TB. Hasanudin mengatakan Komisi I DPR memastikan revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik akan selesai pada Juni 2016 atau di Masa Sidang Kelima Tahun Sidang 2015-2016.

Pemerintah secara resmi mengajukan RUU Pengampunan Pajak kepada Komisi XI DPR RI untuk segera dilakukan pembahasan. Hal ini dilakukan pemerintah sebagai upaya mengembalikan dana dari luar negeri serta meningkatkan penerimaan pajak negara.

Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang digelar pada Selasa  telah menghasilkan susunan dan keanggotan Panitia Khusus (Pansus) revisi Undang-Undang (UU) Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Meskipun telah dipecat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan bakal dicopot dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun Fahri Hamzah tetap menghadiri Sidang Paripurna ke-24 DPR. Padahal, pihak PKS sudah mengirimkan surat keputusan terkait pencopotan Fahri Hamzah dari posisi Wakil Ketua DPR kepada pimpinan parlemen.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) berencana merotasi pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di parlemen. Kebijakan ini dilakukan menyusul pencopotan Fahri Hamzah dari jabatan Wakil Ketua DPR seiring pemecatan politikus asal Sumbawa itu dari semua jenjang kepartaian PKS.

Sosok Ledia Hanifa Amaliah memang belum sepopuler Fahri Hamzah. Namun, perempuan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini dinilai layak menggantikan Fahri Hamzah yang bakal segera dicopot dari posisinya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menyatakan bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berhak mencopot Fahri Hamzah dari parlemen, termasuk mengganti posisinya sebagai Wakil Ketua DPR dengan kader PKS lainnya.

Fahri Hamzah tampaknya tidak mau menyerah begitu saja setelah dipecat dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Politisi asal Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), ini ogah melepas posisinya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ketua Departemen Bidang Hukum PKS, Zainudin Paru mengatakan rapat Dewan Pimpinan Tingkat Pusat PKS telah memutuskan Ledia Hanifa Amaliah sebagai pengganti Fahri Hamzah menjadi Wakil Ketua DPR dalam rapat yang dipimpin Ketua Majelis Syuro PKS Salim Assegaf Al Jufrie.

Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah menemukan sosok pengganti Fahri Hamzah yang telah dipecat untuk duduk di posisi sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pihak DPR RI mengaku belum menerima surat keputusan pemberhentian Fahri Hamzah dari DPP PKS. Tanpa surat tersebut, DPR belum mengambil keputusan mengenai status Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.