Indeks Dpr

DPR Terbelah Soal Presidential Treshold
Politik
Kamis, 26 Jan 2017

DPR Terbelah Soal Presidential Treshold

Kekuatan DPR terbelah soal usulan presidential treshold.
DPR Minta Penjelasan Pemerintah Soal Pengawasan BUMN
Ekonomi
Rabu, 18 Jan 2017

DPR Minta Penjelasan Pemerintah Soal Pengawasan BUMN

DPR minta penjelasan pemerintah soal penghapusan peran legislatif dalam pengawasan BUMN
Kasus Ruhut Sitompul Tetap Diproses MKD
Hukum
Jumat, 13 Jan 2017

Kasus Ruhut Sitompul Tetap Diproses MKD

MKD tetap memproses kasus Ruhut Sitompul meski dia telah menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
DPR Akan Kaji Tembakau Gorila Masuk UU Narkotika
Hukum
Selasa, 10 Jan 2017

DPR Akan Kaji Tembakau Gorila Masuk UU Narkotika

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon meminta rencana memasukkan tembakau gorila ke dalam UU Narkotika harus dikaji lebih mendalam.
DPR Dukung Pembelian Pesawat Baru daripada Hibah
Hard news
Senin, 19 Des 2016

DPR Dukung Pembelian Pesawat Baru daripada Hibah

Hasanudin menerangkan, preseden penerimaan barang hibah sudah pernah terjadi sewaktu TNI AU mendapat hibah pesawat F-16 sebanyak 24 unit. Kala itu, DPR berharap agar TNI AU membeli pesawat baru F-16 sebanyak 6 unit. Akan tetapi, TNI AU lebih memilih untuk mendapat hibah pesawat F-16 sebanyak 24 unit. Padahal, DPR juga memperhatikan dampak apabila pesawat TNI AU bermasalah.
Terkait Pemanggilan Eko Patrio, Polisi Diminta Taati Aturan
Hukum
Jumat, 16 Des 2016

Terkait Pemanggilan Eko Patrio, Polisi Diminta Taati Aturan

Anggota DPR Eko Patrio dipanggil pihak kepolisian terkait perkataannya soal pengalihan isu. Menanggapi itu, DPR mengimbau kepolisian mematuhi aturan dan tata cara pemanggilan anggota DPR.
Abdul Kadir Karding Desak RUU Pertembakauan Segera Disahkan
Ekonomi
Rabu, 14 Des 2016

Abdul Kadir Karding Desak RUU Pertembakauan Segera Disahkan

Sampai kini nasib RUU Pertembakauan belum menemukan titik terang. RUU tersebut saat ini masih terkatung-katung di tingkat baleg dan belum dibawa pimpinan DPR di Badan Musyawarah.
DPR: Prolegnas 2017 Tidak Menyertakan Redenominasi Rupiah
Ekonomi
Senin, 12 Des 2016

DPR: Prolegnas 2017 Tidak Menyertakan Redenominasi Rupiah

Baleg DPR tidak memasukkan redenominasi rupiah ke dalam Prolegnas 2017.
Siapa Sebenarnya Hatta Taliwang yang Diduga Terlibat Makar?
Politik
Rabu, 7 Des 2016

Siapa Sebenarnya Hatta Taliwang yang Diduga Terlibat Makar?

Ia banyak berkomentar. Banyak menulis. Pernah menjadi penyair. Salah seorang pendiri Partai Amanat Nasional. Bisakah ia berbuat makar?
Efek Domino Akrobat Setya Novanto
Politik
Minggu, 27 Nov 2016

Efek Domino Akrobat Setya Novanto

Setya Novanto memanfaatkan keputusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan rekaman skandal “Papa Minta Saham” ilegal, untuk memperbaiki citra diri melalui Mahkamah Kehormatan Dewan. Akrobat Setya Novanto ini menimbulkan konsekuensi hukum yang cukup luas.
Gejolak yang Akan Timbul Jika Novanto Jadi Ketua DPR Lagi
Politik
Rabu, 23 Nov 2016

Gejolak yang Akan Timbul Jika Novanto Jadi Ketua DPR Lagi

Partai Golkar ingin Setya Novanto dikembalikan jadi Ketua DPR. Langkah yang bisa memicu gejolak politik di Senayan maupun di tubuh Golkar
Ketua MPR: Pelanggar Konstitusi Akan Berhadapan dengan MPR
Politik
Senin, 21 Nov 2016

Ketua MPR: Pelanggar Konstitusi Akan Berhadapan dengan MPR

Ketua MPR mengatakan jika ada kelompok yang ingin melanggar konstitusi seperti hendak menguasai DPR melalui demonstrasi akan berurusan dengan MPR sebagai pengawal dan penjaga konstitusi.
DPR Ingin Pemerintah Ungkap Aktor di Balik Demo 4 November
Politik
Senin, 7 Nov 2016

DPR Ingin Pemerintah Ungkap Aktor di Balik Demo 4 November

DPR menyarankan pemerintah mengungkap identitas aktor politik yang menunggangi aksi damai 4 November 2016 guna memperjelas persoalan dan menurunkan tensi politik.
Sidang Uji Materi Pasal Perzinaan Tak Dihadiri DPR
Hukum
Rabu, 26 Okt 2016

Sidang Uji Materi Pasal Perzinaan Tak Dihadiri DPR

Pembahasan tentang perzinaan dalam KUHP kembali diselenggarakan dengan mendengarkan keterangan ahli dari Komnas Perempuan dan MUI. Kali ini, DPR berhalangan hadir.
DPR Serahkan Pembahasan RUU Pemilu ke Pansus
Politik
Selasa, 25 Okt 2016

DPR Serahkan Pembahasan RUU Pemilu ke Pansus

Dalam Rapat Bamus, DPR telah menetapkan bahwa RUU Penyelenggaraan Pemilu akan dibahas dalam Panitia Khusus (Pansus). Pembahasan RUU di Pansus akan efektif karena melibatkan berbagai komisi di DPR.
Satu Harga BBM Papua Perlu Dikaji Ulang, Kata DPR
Politik
Jumat, 21 Okt 2016

Satu Harga BBM Papua Perlu Dikaji Ulang, Kata DPR

Upaya pemerintah untuk menyeragamkan harga bahan bakar minyak (BBM) di Papua seperti di daerah-daerah lain perlu dilakukan kajian mendalam terkait dengan distribusi Pertamina. Pemerintah dinilai tidak bisa mengendalikan Pertamina yang gagal mengelola distribusi BBM sehingga menyebabkan kesenjangan harga di beberapa daerah, terutama di Papua.
Demi Ahok, Ruhut Rela Hengkang dari DPR
Politik
Kamis, 20 Okt 2016

Demi Ahok, Ruhut Rela Hengkang dari DPR

Demi memenangkan pasangan Ahok-Djarot, Ruhut Sitompul rela mundur dari jabatannya sebagai anggota DPR. Keputusan politisi Partai Demokrat ini mendapat apresiasi dari Ahok. Menurut Ahok, tak banyak pejabat yang mau berkorban seperti Ruhut.
Dua Tahun Pasang Surut Jokowi - Megawati
Indepth
Kamis, 20 Okt 2016

Dua Tahun Pasang Surut Jokowi - Megawati

Hari ini, pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla genap berusia dua tahun. Dari sisi politik, posisi pemerintah semakin kokoh karena dukungan kuat dari parlemen karena gemuknya koalisi pendukung. Namun, pemerintahan justru sempat terganggu karena naik turunnya hubungan Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.
Anggaran KKP 2017 Mencapai Rp9,27 Triliun
Ekonomi
Selasa, 18 Okt 2016

Anggaran KKP 2017 Mencapai Rp9,27 Triliun

DPR menyetujui Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2017 sebesar Rp9,27 triliun. Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk program per-eselon l.
OPP Bukan Sekadar Pencitraan atau Pengalihan Isu, Pinta DPR
Politik
Kamis, 13 Okt 2016

OPP Bukan Sekadar Pencitraan atau Pengalihan Isu, Pinta DPR

Pemerintah tengah melakukan Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) di semua lembaga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun DPR memberikan catatan, OPP bukan hanya sekadar digunakan untuk pencitraan atau pengalihan isu semata, terlebih harus memprioritaskan penegakan hukum.