Indeks Dpr

Surat dari Jokowi soal 10 Capim KPK akan dibahas Badan Musyawarah (Bamus) dan segera dibawa ke Paripurna DPR.

Subsidi untuk 24,4 juta pelanggan 900 VA rumah tangga mampu (RTM) bakal dicabut per 2020.

Penolakan disampaikan DPR lantaran pemerintah belum melakukan perbaikan data atas 10.654.530 peserta yang bermasalah.

Manipulasi tersebut membuat pendapatan yang diterima tak sebanding dengan biaya jaminan yang dikeluarkan BPJS Kesehatan.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani ingin DPR periode sekarang yang melakukan FPT Capim KPK. Dia bilang DPR periode sekarang paham 'jeroan' lembaga antirasuah itu. 

DPR meminta pemerintah bersikap rasional dalam menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Pemerintah diharapkan mencari cara lain selain menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Rapat pembahasan RUU PKS antara Panja DPR dan Panja Pemerintah kembali ditunda.

Pemerintah dan DPR kembali memasukkan pasal penghinaan presiden dalam RKUHP per Agustus 2019. Seorang pengamat menilai ini adalah konsekuensi atas dikuasainya legislatif dan eksekutif hanya oleh satu kelompok.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menyebut DPR sudah turun tangan selesaikan masalah Papua. Ia pun mendengar Presiden Jokowi segera berdialog untuk menyelesaikan masalah Papua.

Penyelesaian RKUHP masih menyisakan pasal krusial seperti pasal penghinaan presiden.

Panja RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dianggap tidak serius. Rapat terakhir: hanya dihadiri oleh tiga orang dari dua fraksi.

Hukuman kebiri kimia kembali menjadi perbincangan setelah seorang pemuda asal Mojokerto, Jawa Timur, bernama MA (20) mendapatkan hukuman tersebut.

Ketua DPR Bambang Soesatyo juga telah menerima surat kajian teknis pemindahan ibu kota tersebut.

Menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI proses pemindahan ibu kota bukan semata memindahkan kantor-kantor pemerintahan yang ada di Jakarta ke lokasi yang baru.

Zulkifli Hasan juga mengatakan bahwa DPR juga membuat sejumlah regulasi yang ada menjadi semakin tidak terkendali atau over regulation.

Amandemen UUD 1945 ditujukan untuk mencegah pemerintahan republik berjalan seperti Orde Baru.

Tujuh demonstran di depan Gedung DPR ditangkap Polda Metro Jaya. Polisi mengklaim mereka bukan bagian dari serikat buruh.  

Jokowi menyindir kinerja lembaga penegak hukum dan HAM. Menurutnya, ukuran penegakan hukum dan HAM harus diubah, termasuk dalam soal pemberantasan korupsi. 

"Perda yang formalitas, berbelit-belit, dan menghambat masyarakat serta pelaku usaha harus dipangkas," kata Jokowi.

Dalam urusan pindah ibukota, Jokowi harus memperhatikan aspek hukum yang mengikat.