Indeks Dpr

Jokowi menyindir kinerja lembaga penegak hukum dan HAM. Menurutnya, ukuran penegakan hukum dan HAM harus diubah, termasuk dalam soal pemberantasan korupsi. 

"Perda yang formalitas, berbelit-belit, dan menghambat masyarakat serta pelaku usaha harus dipangkas," kata Jokowi.

Dalam urusan pindah ibukota, Jokowi harus memperhatikan aspek hukum yang mengikat.

Refly Harun menilai GBHN sudah tidak relevan untuk diterapkan dalam pemerintahan masa kini lantaran sudah tak lagi menganut supremasi MPR.

Enggartiasto mengatakan rekomendasi impor bawang putih memiliki persyaratan yang tidak terlalu sulit, sehingga bisa diurus dengan mudah jika importir mengikuti segala ketentuan yang berlaku.

Jika RUU Minerba diselesaikan sebelum masa jabatan DPR RI periode 2014-2019 ini berakhir, kata Jatam, maka sangat rentan dengan transaksi politik. 

Setelah GBHN dihidupkan, juga perlu direncanakan agar masih bisa digunakan untuk jangka 25 tahun ke depan.

Menurut angggota Komisi VII DPR Totok Daryanto insiden pemadaman masif ini harus dijadikan pelajaran bagi PLN.

Ketua Komisi II DPR RI mengatakan terlalu mepet dilakukan pembahasan revisi UU Pilkada sebab dikhawatirkan pembahasan akan merembet ke pasal lainnya.

Kalangan dunia usaha mewanti-wanti DPR dan Pemerintah agar RUU SDA tak berpotensi memberatkan dunia usaha dan mengganggu iklim investasi.

Surat Presiden Jokowi terkait amnesti Baiq Nuril sudah diterima oleh DPR. 

Banggar DPR menyetujui target tax ratio di RAPBN 2020 turun dibanding tahun lalu menjadi 10,57 hingga 11,18 persen dari PDB. 

Bamsoet diminta buktikan gelar MBA yang diperolehnya bukan abal-abal.

Fahri Hamzah berharap partai-partai pendukung Prabowo-Sandiaga tetap menjadi oposisi. 

Pilkada 2020 akan digelar serentak di 270 daerah, meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Mahduf MD usul agar pemenang pilpres bagi bagi jabatan ke partai oposisi. Hal ini tidak dikehendaki beberapa partai.

Jika tambahan anggaran Rp16,5 triliun disepakati, pagu anggaran Kementerian PUPR untuk tahun anggaran pada 2020 mencapai Rp120,37 triliun.

Formappi menganggap perluasan ruang kerja anggota DPR tidak perlu dilakukan karena bisa memicu pemborosan anggaran. 

Anggota DPR RI meminta perluasan ruang, karena sempit, bahkan lebih kecil dari kamar lurah yang memimpin satu kelurahan.

Kursi koalisi pendukung Prabowo-Sandiaga di DPR lebih sedikit daripada yang dimiliki partai pendukung Jokowi-Ma'ruf. Mampukah mereka menjadi oposisi yang kuat lima tahun ke depan?