tirto.id - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah berharap tidak ada partai pendukung Prabowo-Sandiaga yang menyeberang ke kubu Jokowi-Ma'ruf demi mendapatkan jatah kursi menteri di kabinet.
Dia juga meminta koalisi Jokowi-Ma'ruf tidak berupaya menarik partai kubu Prabowo-Sandi untuk bergabung dengan pemerintahan. Fahri berpendapat sudah seharusnya ada partai-partai yang menjadi oposisi di parlemen.
"Sudahlah, final saja kalau dalam konstelasi ini. Satu sisi Pak Jokowi dan kawan-kawan mantap lah jadi eksekutif,” kata Fahri di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (5/7/2019).
“Enggak usah mikirin DPR dan enggak usah memikirkan akan membuat DPR itu suruh diam dengan cara ditarik beberapa orang jadi menteri," Fahri menambahkan.
Dia menegaskan rekonsiliasi tidak harus dilakukan dengan menarik partai-partai pendukung Prabowo untuk menjadi bagian dari koalisi penyokong pemerintah.
Menurut Fahri, Gerindra misalnya, seharusnya konsisten menjadi oposisi. Dengan begitu, partai-partai oposisi di DPR tetap bisa mengawasi pemerintahan.
"Sebenarnya apa gunanya [pindah kubu]? Bisa dapat apa? Katakanlah Gerindra, sekarang mau dapat menteri apa sih? Terus [apakah] itu kemudian menjadi hebat? Kondisi itu enggak ada," kata Fahri.
Pada pemilu 2019, Gerindra berhasil menjadi partai politik dengan raihan suara terbanyak kedua setelah PDIP. Gerindra meraih 17.594.839 suara dan diperkirakan merebut 78 kursi di DPR RI.
Sementara tiga partai pendukung Prabowo-Sandi lainnya, yakni PKS, Demokrat dan PAN, masing-masing menempati urutan keenam, ketujuh dan kedelapan di urutan perolehan suara. PKS meraup 11.493.663 suara, Demokrat mendapatkan 10.876.507 suara dan PAN mendulang 9.572.623 suara.
Apabila PAN dan Demokrat merapat ke koalisi pendukung pemerintah, seperti diisukan selama ini, PKS dan Gerindra diprediksi hanya menguasai 128 kursi di DPR. Sementara partai dari kubu Jokowi-Ma'ruf bisa menguasai 447 kursi.
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Addi M Idhom
